Responsive Ad Slot

Anies Baswedan Tunjukkan Sosok Santri saat Pidato yang Dikemas dalam Doa

Tidak ada komentar

Kamis, 20 Juli 2023




Bakal Calon Presiden (bacapres) dari Partai Nasdem Anies Baswedan memanjatkan doa untuk Indonesia di hadapan ratusan ribu peserta Apel Siaga Perubahan Partai Nasdem. Doa yang dipanjatkan bertujuan untuk mendorong persatuan dan kemajuan Indonesia. 

Dengan suara bergetar, Anies mendoakan agar seluruh masyarakat berbagai strata sosial bisa mendapatkan kesetaraan yang sama yaitu keadilan sosial. Menanggapi hal tersebut, Forum Masyarakat Santri Nusantara (FormasNU) menilai bahwa hal tersebut merupakan cerminanan dari kecerdasan serta bentuk kecintaan Anies Baswedan kepada rakyat Indonesia. 

“Ini merupakan cerminan dari kecerdasan, kejelian mas Anies serta bentuk kecintaan kepada seluruh rakyat dan juga bangsa Indonesia, kenapa? karena kita tahu bahwa doa itu sebenarnya itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman doa dan sabar Itulah salah satu senjata yang dimiliki bagi kalangan santri,” ujar Ketua Umum FormasNU, Ahmad Rauf dalam keteranganya, Senin (17/7/2023). 

Menurut Rouf, Pidato Anies yang dikemas dalam bentuk doa merupakan salah satu bentuk yang hanya dimiliki oleh seorang yang berlatarbelakang santri. “Dalam menyampaikan pidatonya yang dikemas dalam bentuk doa merupakan bentuk kecintaan yang disampaikan kepada rakyat juga sebagai bentuk “silaturahmi ruh” antar sesama anak bangsa untuk saling mendoakan, kenapa seperti itu, karena kritisisme kemudian ungkapan harapan terhadap cita-cita itu kemudian dan dituangkan diluapkan dalam doa dan ini inilah ciri khas santri,” paparnya. 

Seperti yang diketahui, dalam isi pidato yang di sampaikan Anies, Ia mendoakan seluruh elemen strata dan berdoa untuk seluruh masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.

“Maka di doanya Mas Anies kemarin itu kan doa kepada petani kepada nelayan bahkan kepada rakyat kecil yang sampai mungkin punya masalah karena punya pinjol, nah ini kan fakta di masyarakat kita memang saat ini itu terjadi dan juga doa kepada teman-teman difabel, ini menjadi satu tarikan nafas bahwa mas Anies sangat mencintai rakyat Indonesia,” jelas Rouf. 

Pria kelahiran Pati ini menjelaskan ada satu keyakinan yang harus diketahui bahwa orang yang habis melaksanakan ibadah haji, kalau belum 40 hari itu masih dibersamai oleh malaikat. “Jangan lupa nah inilah kalau tidak santri itu mungkin tidak memahami ini kan ada apa ada satu keyakinan bahwa orang yang habis melaksanakan ibadah haji itu kalau belum 40 hari itu masih di bersamai oleh malaikat, Insyaallah malaikat mengaminin seluruh doa mas Anies,” terang dia. (ebs)



Kematian di Eropa Mulai Meningkat Akibat Lonjakan Suhu Panas

Tidak ada komentar



- Kematian akibat lonjakan suhu panas mulai meningkat di Eropa.  Dengan adanya laporan 60.000 kematian di Eropa tahun lalu akibat suhu panas ekstrem, seorang pejabat tinggi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menekankan kebutuhan besar dan mendesak untuk mengatasi krisis iklim yang terjadi saat ini. "Jumlah kematian akibat panas ekstrem bisa meningkat dari tahun ke tahun," ujar Direktur Regional WHO untuk Eropa Hans Kluge, Selasa (18/7/2023). 

Zona bahaya saat ini meliputi Eropa selatan dan timur. Oleh karena itu, Kluge mendesak masyarakat untuk memeriksa laporan cuaca, mengikuti panduan setempat dan mencari tahu tentang risiko kesehatan terkait cuaca dari sumber yang dapat dipercaya.

Untuk jangka panjang, Kluge percaya pengadopsian Deklarasi Budapest di wilayah Eropa pada awal bulan ini akan sangat berguna untuk mengatasi dampak terburuk perubahan iklim pada kesehatan.

ADeklarasi itu memprioritaskan aksi mendesak dan luas dalam tantangan kesehatan terkait perubahan iklim, pencemaran lingkungan dan sebagainya.  Kluge yakin deklarasi tersebut akan memobilisasi kaum muda untuk ikut terlibat.  

"Aksi terhadap perubahan iklim tidak dapat didasarkan pada pemerintah atau partai politik tertentu. Ini benar-benar harus menjadi isu nonpartisan yang diperjuangkan oleh semua pihak dalam spektrum politik," jelasnya. ***(ant/nsi)



Setelah Kapal Selam Nuklir AS Tiba di Korea Selatan, Korea Utara Tembakkan Dua Rudal ke Laut Timur

Tidak ada komentar
Korea Utara luncurkan rudal ke laut tmur




- Korea Utara menembakkan dua rudal jarak pendek ke Laut Timur pada Rabu, setelah kapal selam rudal balistik nuklir Amerika Serikat tiba bersamaan dengan peresmian dialog keamanan Korea Selatan-AS. Kepala Staf Gabungan (JCS) mengatakan pihaknya mendeteksi peluncuran dari wilayah Sunan di Pyongyang pada pukul 3.30 dan 3.46 dini hari, dan rudal tersebut terbang hingga 550 kilometer sebelum jatuh ke laut. 

JCS mengecam peluncuran tersebut sebagai "aksi provokasi nyata" yang merusak keamanan tidak hanya di Semenanjung Korea tapi juga masyarakat internasional, serta sebagai pelanggaran "nyata" resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

"Militer kami akan mempertahankan kesiapan yang kuat berdasarkan kemampuan untuk menanggapi setiap provokasi Korea Utara. " kata JCS dalam pesan singkat yang dikirimkan kepada wartawan.

Sementara itu kantor kepresidenan mengadakan rapat pengawasan keamanan yang dipimpin Wakil Penasehat Keamanan Nasional Lim Jong-deuk, dari keterangan seorang pejabat kantor kepresidenan. Peluncuran rudal dilakukan Korut setelah Korsel dan AS membuka pertemuan Kelompok Konsultatif Nuklir (NCG) di Seoul sehari sebelumnya untuk meningkatkan komitmen AS dalam memperluas daya cegah dengan menggunakan seluruh kemampuan militer, termasuk senjata nuklir, untuk membela sekutunya.


Pertemuan tersebut bersamaan dengan datangnya USS Kentucky di pangkalan laut utama di Busan, 320 kilometer tenggara Seoul, sekaligus menandai kunjungan pelabuhan pertama oleh oleh kapal selam strategis berkemampuan nuklir Amerika (SSBN) sejak USS Robert E. Lee pada Maret 1981. 

Sebelumnya, Pyonyang melakukan uji tembak rudal balistik antar benua (ICBM) berbahan bakar padat Hwasong-18 pada 12 Juli lalu.*** {bwo}


Sikap Pemerintah soal HTI dan FPI yang Dibubarkan Secepat Kilat, Al-Zaytun Hanya Dibina, Ada Apa ?

Tidak ada komentar



- Di tengah proses hukum yang dijalani oleh Panji Gumilang, sejumlah kalangan banyak yang membandingkan dengan Ponpes Al-Zaytun dengan FPI (Front Pembela Islam) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang terlebih dahulu dibubarkan oleh pemerintah di Era Presiden Jokowi. 

Sejumlah kalangan hingga tokoh mendesak pemerintah agar Ponpes Al-Zaytun pimpinan Panji Gumilang dibubarkan, imbas kasus dugaan penistaan agama yang menjeratnya. 

Tak hanya itu, sejumlah ajaran yang diduga menyimpang yang dipraktekkan di dalam Al-Zaytun turut menjadi sorotan publik beberapa waktu belakangan ini, hingga sang pengasuh Panji Gumilang dikaitkan dengan Negara Islam Indonesia atau NII KW 9.  

Menilik 2 organisasi terlarang hingga dibubarkan di era Presiden Jokowi yakni HTI dan FPI. Hizbut Tahir Indonesia (HTI) resmi dibubarkan pada 19 Juli 2017, sementara Ormas Islam FPI (Front Pembela Islam) ditetapkan sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan oleh pemerintah pada 30 Desember 2020. Salah satu alasan lainnya pemerintah untuk membubarkan FPI adalah tudingan bahwa isi anggaran dasar Front Pembela Islam kala itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur soal Organisasi Masyarakat.

Dan surat keterangan terdaftar (SPT) FPI sebagai ormas di Kemendagri disebut masa berlakunya sudah habis pada 20 Juni 2019 dan masalah perpanjangan perizinan. Adapun soal FPI dan HTI dapat dibubarkan oleh pemerintah sangat cepat, sementara Al-Zaytun tidak dibubarkan, hanya akan dilakukan pembinaan oleh pemerintah. Islah Bahrawi selaku pimpinan Jaringan Islam Moderat) hadir sebagai narasumber di Catatan Demokrasi tvOne, ia mengungkapkan alasan terkait perbedaan sikap pemerintah dalam menyikapi Ponpes Al-Zaytun. 

"Apa yang terjadi di Al-Zaytun ini, banyak orang yang menyandarkan hidupnya ke Al-Zaytun, bayangkan asetnya itu 1200 hektar dan di situ ada santri santri ribuan dengan jumlah alumni ribuan yang hari ini berkarya di berbagai kegiatan masyarakat," ujarnya yang dilansir Youtube tvOnenews.

Islah Bahrawi
Tokoh NU asal Madura Ini memaparkan soal alasan pembubaran FPI dan HTI, menurutnya kedua ormas ini secara nyata melakukan gerakan-gerakan dengan harokah berbasis kekerasan dan kebencian. 

"Sangat gampang sekali, proses pembubaran HTI dan FPI ketika itu adalah dengan tidak memperpanjang izinnya, jadi pemerintah punya kartu truf untuk menyetop izinnya dan dengan sendirinya kemudian organisasi itu menjadi taking down," ujarnya. "

Nah persoalan Al-Zaytun ini sangat complicated sangat rumit, di situ ada Al-Zaytun dengan aset yang sedemikian besarnya dan dia juga satu epicentrum dari banyak sekali orang yang bergerak di situ, ada juga organisasi yang terkait dengan teror," terangnya.

Menurutnya yang harus dipahami adalah satu sisi adalah ormas seperti FPI dan HTI tetapi Al-Zaytun ini adalah Ma'had yang banyak sekali melibatkan orang yang menimba ilmu. Di mana hal itu adalah persoalannya, bukan gerakan-gerakan Ormas bersifat politik atau gerakan yang bersifat pragmatisme politik. 

"Al-Zaytun ini memang dibentuk dulunya sebagai lembaga pendidikan, kalau kemudian ini menjadi alat dari Panji Gumilang untuk menjadi mesin uang, menjadi harokah-harokah politik dan harokah berbagai ideologi tertentu, ini lain cerita hari ini," tegasnya. 

Ia pun berpesan bahwa inilah waktunya untuk pemerintah untuk membuka celah agar cepat bisa menyelesaikan, dalam hal ini Kemenag harus bisa masuk yang dimulai dengan penegakan hukum pidana atau perdata. 

"Jangan salah, kasus ini sebenarnya bukan hanya persoalan penistaan agama, masih banyak kasus lain yang sebenarnya harus dieksplor karena banyak sekali kasus-kasus yang masih terpendam dan polisi harus bisa menggali itu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indones (JMI) memberikan contoh salah satu Ponpes yang disebut menghasilkan teroris tapi tidak dibubarkan oleh Pemerintah. Pondok pesantren Al Mukmin Ngruki adalah pendirinya Abu Bakar Baasyir. 

"Ada satu lembaga pendidikan juga yang sebenarnya menjadi ambiguitas bagi pemerintah kita yang disebut dengan Pondok pesantren Al Mukmin Ngruki, hampir semua alumninya adalah tersangka teror yang ditangkap Densus, bahkan Abu Bakar Baasyir juga ditangkap," ujarnya. 

Tak hanya itu, banyak alumni dari Pondok pesantren Al Mukmin Ngruki ditangkap, pertanyaannya adalah mengapa lembaga pendidikannya masih berdiri? "Persoalannya adalah di situ adalah lembaga keilmuan yang kita tidak boleh sembarangan untuk melakukan penutupan dan kita tidak boleh membunuh pemikiran orang karena ini negara demokrasi," terangnya. (ind)

Wah bisa jadi lahan nih Al Zaytun bagi tokoh-tokoh yang melindungi utnuk memeras agar duit yang triliunan itu bisa dibagi-bagi.



Rusia Beri Waktu 90 Hari Kepada PBB Untuk Melakukan Normalisasi Ekspor Produk Pertanian

Tidak ada komentar
Kapal MV Brave Commander yang disewa Perserikatan Bangsa-Bangsa




- Otoritas Rusia memberi waktu 90 hari bagi Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan normalisasi ekspor produk pertaniannya. Rusia merilis persyaratan itu guna menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tentang keputusan Rusia untuk menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan biji-bijian Laut Hitam. 

Rusia merujuk pada Paragraf 6 Memorandum yang menyebut bahwa perjanjian itu akan berlaku selama tiga tahun, dan jika salah satu pihak yaitu Rusia atau PBB berniat untuk menghentikan implementasinya, ia harus memberi waktu tiga tahun sebelumnya. 

"Dengan demikian, Sekretariat PBB masih memiliki waktu 90 hari penuh untuk melanjutkan pekerjaannya dalam normalisasi ekspor produk pertanian Rusia,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan pada Selasa (18/7). 

Kemlu Rusia merujuk pada pernyataan Guterres yang berencana memulihkan akses ke sistem SWIFT untuk anak perusahaan atau struktur afiliasi Bank Pertanian Rusia (Rosselkhozbank). Larangan SWIFT terhadap beberapa bank Rusia adalah salah satu sanksi tahun 2022 terhadap Rusia yang diberlakukan oleh Uni Eropa dan negara barat lainnya, yang ditujukan untuk melemahkan ekonomi negara tersebut untuk mengakhiri invasinya ke Ukraina dengan menghalangi akses Rusia ke sistem pemrosesan transaksi keuangan SWIFT. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa Rusia melihat tidak ada alternatif untuk menghubungkan kembali Rosselkhozbank ke SWIFT, baik melalui saluran marjinal dengan JPMorgan, maupun dalam platform teoretis dengan Citi dan Afreximbank, maupun dengan opsi cabang dan anak perusahaan. 

Kremlin, sebutan untuk Pemerintah Rusia, mengumumkan pada Senin (17/7) bahwa Rusia telah menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan biji-bijian Laut Hitam, dengan mengatakan bagian Rusia dari perjanjian itu tidak dilaksanakan. 

Perjanjian tersebut, yang ditandatangani oleh Rusia, Ukraina, PBB, dan Turki tahun lalu, ditujukan untuk melanjutkan kembali ekspor biji-bijian dari tiga pelabuhan Ukraina di Laut Hitam. Kegiatan ekspor biji-bijian Ukraina sempat terhenti akibat perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada Februari 2022. Rusia kemudian menuduh Guterres telah menutup mata terhadap serangan teroris dan sabotase oleh Ukraina. 

“Dengan kedok koridor kemanusiaan dan pengiriman yang dikerahkan sebagai bagian dari Prakarsa Laut Hitam, rezim Zelenskyy terus-menerus mencoba menyerang sasaran sipil dan militer Rusia," kata Kemlu Rusia. "

Ini, nyatanya, melanggar roh dan surat perjanjian yang mengatur keamanan transportasi biji-bijian dan produk makanan dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina," kata Rusia, melanjutkan.

Sedikitnya dua orang tewas dan seorang anak terluka parah dalam ledakan yang terjadi Senin pagi di Jembatan Kerch, yang menghubungkan Rusia ke Semenanjung Krimea, yang dianeksasi secara ilegal oleh Moskow pada 2014. Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Ukraina berada di balik serangan itu, sementara para pejabat Ukraina tidak membenarkan atau membantah bertanggung jawab. (ant)



Komisi VI DPR: Jadi Komut Aja Nggak Bisa Ngangkat Pertamina, Masa Ahok Mau Dijadikan Dirut Gantikan Nicke

Tidak ada komentar



- Kabar burung Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kader PDIP bakal menggantikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama (Dirut) Pertamina, turut disorot mitra Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di DPR RI.

Kabar tersebut santer setelah Ahok bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir, membahas rencana penggantian posisi Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury hingga ekspansi bisnis Pertamina ke Afrika.

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan, pada prinsipnya, menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintahan Joko Widodo. Meskipun ia mengaku tak habis pikir jika spekulasi tersebut akhirnya terjadi. Pasalnya, kata Politikus Partai Demokrat ini, kinerja Ahok di perusahaan plat merah tidak begitu terlihat prestasinya sejak ia menjabat Komut hingga saat ini.

“Yang pasti selama (Ahok) menjadi Komut saja tidak juga dapat mengangkat Pertamina menjadi perusahaan negara yang hebat, dan setara dengan perusahaan migas dunia lainya,” kata Herman, Rabu (19/7).

Alih-alih membuat Pertamina semakin bagus dan profesional, mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru membuat Pertamina cenderung tidak profesional. Hal itu setidaknya ditandai dengan banyaknya kecelakaan kerja dan kebakaran belakangan ini.

“Belum lagi Pertamina yang diharapkan menjadi perusahaan plat merah terkemuka, saat ini lamban melakukan pengembangan, dan bahkan dibuat sub holding hanya agar dapat menjualnya ke publik melalui IPO sub holding,” tandasnya. 

Ahok Jadi Dirut Pertamina, Terbentur Aturan Ini

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengatakan jika Ahok ditunjuk sebagai Direktur Utama Pertamina, dapat menimbulkan konflik kepentingan.

“Ahok seorang politisi, yang berpotensi menimbulkan conflict of interest dalam pengelolaan kekayaan alam yang nilai ribuan trilyuan rupiah,” katanya.

Di sisi lain, menurut Fahmy, Ahok tidak memiliki rekam jejak mengurus perusahaan energi. 

“Keputusan mengangkat Ahok pada BUMN strategis di bidang energi sangat blunder dan high risk,” ujarnya.

Mantan direksi Pertamina juga angkat bicara mengenai kemungkinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Direktur Utama.

“Tidak melanggar ketentuan, jadi wakil penuh pemegang saham dalam pengawasan, serta lebih bergengsi. Yang diganti juga mantan menteri,” katanya, (13/11).

Sebaliknya, jika Ahok yang juga menjadi tokoh PDIP tetap dipaksakan menjadi Dirut Pertamina, berpotensi melanggar Permen BUMN No.PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi.

Di beleid ini, syarat direksi perseroan yaitu tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana. 

Baik yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Syarat lain menjadi Direksi BUMN, yaitu memiliki keahlian dan berperilaku baik. Dua syarat materiil ini juga bisa menjegal Ahok menjadi Dirut di perusahaan BUMN.

Sebenarnya, jika menteri BUMN, Erick Thohir mau, Permen BUMN tersebut bisa saja direvisi. Pasalnya, Presiden Joko Widodo juga pernah melakukan hal yang sama ketika mengangkat Dwi Sucipto menjadi Kepala SKK Migas.

Berdasarkan catatan, Jokowi pernah merevisi Perpres No.9 tahun 2013 tentang Penyelenggara Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pasal yang direvisi yaitu mengenai masa pensiun kepala SKK Migas berusia 60 tahun. Jokowi menghapus batas usia ini.

Jokowi memang selalu merevisi apapun asal menguntungkan kelompoknya.


Doorrr ! Dadan Tri Yudianto Terdaftar Sebagai Bacaleg PDIP, Ditetapkan Jadi Tersangka KPK

Tidak ada komentar



- Mantan Komisaris Independen PT Wijaya Karya (Wika) Beton, Dadan Tri Yudianto (DTY) yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) dikabarkan sudah didaftarkan sebagai bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) dari PDI Perjuangan.

Berdasarkan foto-foto yang beredar, Dadan Tri, tersangka kasus suap di MA sudah didaftarkan PDIP ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Bacaleg dari Dapil Jawa Barat XI, yang meliputi wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya.

Dalam foto tersebut, Dadan terlihat mengenakan baju warna merah berlogo PDIP, seperti bacaleg lainnya. Dadan berada di nomor urut delapan.

Saat dikonfirmasi mengenai hal itu, Anggota KPU RI, Idham Holik mengatakan, berdasarkan lampiran I Keputusan KPU RI nomor 403/2023, penyampaian hasil akhir verifikasi administrasi kepada partai politik akan berlangsung sejak 4-6 Agustus 2023.

Terkait Bacaleg yang sudah didaftarkan namun terlibat perkara hukum, termasuk di KPK, kata Idham, pencalonannya bisa dibatalkan apabila sudah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

"Pencalonan baru dibatalkan apabila sudah ada keputusan hukuman tetap, berdasarkan putusan pengadilan," ujar Idham, Rabu (19/7).

Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai pencalonan Dadan sebagai Bacaleg dari PDIP, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto, dan Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul tidak menjawab. Bahkan, Bambang Pacul hanya membaca pesan yang dikirim redaksi melalui WhatsApp.

Dadan sendiri sudah ditahan KPK pada Selasa (6/6). Bahkan, Dadan telah mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Independen PT Wika Beton sejak 3 Mei 2023 dengan alasan mendaftarkan diri sebagai Caleg.

Selanjutnya pada Rabu (12/7), KPK resmi menahan Hasbi Hasan (HH) selaku Sekretaris MA non-aktif di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Hasbi merupakan tersangka ke-17 yang ditahan KPK dalam perkara suap penanganan perkara di MA.

Hasbi diduga menerima uang sebesar Rp3 miliar dari total uang Rp11,2 miliar yang diserahkan Heryanto Tanaka (HT) selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (ID) melalui Dadan Tri Yudianto (DTY).

Uang tersebut diberikan agar Hasbi mengawal dan mengurus perkara terkait dengan KSP Intidana dalam tahap Kasasi di MA. Dalam perkaranya, KPK telah melakukan penyitaan beberapa unit mobil mewah sebagai barang bukti dalam perkara yang menjerat Hasbi. [rmol]


Lagi dan Lagi Modyaarr ! Anggota DPRD Tanggamus Lampung Dari PDIP Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi Dana Hibah

Tidak ada komentar



- Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus menetapkan satu tersangka kasus tindak pidana korupsi dana alokasi khusus (DAK) fisik kegiatan bantuan kelompok tani mandiri ternak lebah madu di Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, Lampung tahun 2021.

Tersangka tersebut BW, selaku Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Karya Tani Mandiri 1 sekaligus sebagai Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Karya Tani Mandiri Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, Lampung.

Tim penyidik Kejaksaan Negeri Tanggamus telah meningkatkan status dari penyelidikan umum ke penyidikan, khusus perkara dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus (DAK) fisik kegiatan bantuan kelompok tani mandiri ternak lebah madu  sejak 17 Juli 2023.

"Tim Penyidik Kejari Tanggamus telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti. Dengan bukti tersebut, membuat terang tindak pidana. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tim penyidik Kejari Tanggamus sependapat untuk menetapkan tersangka inisial BW," kata Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus, Yunardi, Rabu, 19 Juli 2023.

Yunardi menjelaskan, modus yang dilakukan tersangka yaitu dengan cara melakukan pemotongan uang bantuan hibah empat Kelompok Tani Hutan (KTH) senilai Rp138.500.000, dari Rp 200.000.000 per KTH. 

Adapun, penetapan BW berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejari Tanggamus Nomor:TAP-84/1.8.19/Fd.2/07/2023 tanggal 17 Juli 2023.

"Kelompok tani hutan (KTH) harusnya menerima bantuan sebesar Rp 200.000.000, tapi oleh tersangka BW dipotong sebesar Rp 138.500.000, sehingga KTH Karya Tani Mandiri I, KTH Karya Tani Mandiri II, KTH Karya Tani Mandiri III, dan KTH Karya Tani Mandiri V hanya menerima Rp61.500.000," jelasnya.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, anggota DPRD Tanggamus belum sempat hadir dalam penetapan tersangka. Kejari Tanggamus akan segera melakukan pemanggilan.

Tersangka melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 12 huruf (e), Pasal 11 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 dengan ancaman maksimal pidana penjara selama 20 Tahun.

Diketahui, BW merupakan Anggota DPRD Tanggamus yang berasal dari Fraksi PDIP. 


Beredar luas percakapan melalui sambungan telepon diduga Anggota Dewasa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus, Basuki Wibowo memaki-maki ketua kelompok tani hutan (KTH). 

Dengan nada ancaman dan hinaan, Basuki Wibowo terus menyudutkan ketua KTH agar tidak membocorkan rahasia mereka. Namun, rahasia itupun bocor dan diupload pada media sosial TikTok dan YouTube. Percakapan antara Basuki Wibowo dan ketua KTH itu pun viral.

Sebuah video bertuliskan "Garong Arogan" pada akun TikTok @Amrih_NBS yang diunggah pada Sabtu, (20/5/2023), setelah sehari sudah ditonton lebih dari 36 ribu pengguna TikTok.

Dalam video tersebut juga tampil muka Basuki Wibowo. Anggota Fraksi PDIP itu diduga melakukan tindakan ancaman dan hinaan karena aksi korupsi bantuan petani lebah telah dibongkar salah satu ketua KTH bernama Surakim.

"Rekaman ancaman dan hinaan Anggota DPRD Tanggamus, Basuki Wibowo Fraksi PDIP pada Surakim salah satu ketua KTH karena bongkar korupsi untuk petani lebah," tulis unggahan @Amrih_NBS dilihat pada Minggu (21/5/2023).

Video berdurasi 2 menit 44 detik berisi kemarahan Basuki Wibowo. Ia selalu menyudutkan ketua KTH, Surakim menggunakan bahasa jawa. Berikut isi percakapan antar keduanya jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia.

"Kamu bawa LSM segala macamnya itu maksudnya apa?," tanya Basuki kepada ketua KTH, Surakim.

"Siapa yang bawa (LSM) pak, ini tadi mereka datang sendiri. Saya dimintai tolong untuk menghantarkan saja," jawab Surakim.

"La kenapa kamu mau-maunya nganter (LSM) apa urusanmu, bodoh sekali kamu itu. Yang sok-sokan itu kamu, omonganmu enggak jelas, lama-lama rasanya mau muntah," kata Basuki.

"Dibiarkan malah ngelunjak, kepala kamu tak injak-injak baru tau rasa," ancam Basuki.

Dalam kesempatan itu Surakim turut menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa ia tidak ada kaitannya dengan LSM. Selain itu Surakim juga mengatakan memiliki bukti rincian yang seharusnya menurut Basuki tidak boleh disebarluaskan alias rahasia antara mereka.

"Kan dimintai tolong lo pak, suruh nganterin. Jugaan saya punya rinciannya," jelas Surakim.

Dengan bukti rincian yang telah tersebar itu malah membuat Basuki makin naik pitam. Ia merasa di bohongi dan menegaskan bahwa semua data bisa dimanipulasi.

"Seharusnya kamu kan bisa menghindar atau bagimana gitu kan. Mau bohongin aku, rincian-rincian bisa dibuat, raimu as*," kata Basuki dengan nada tinggi. ***

"Rekaman ancaman dan hinaan Anggota DPRD Tanggamus, Basuki Wibowo Fraksi PDIP pada Surakim salah satu ketua KTH karena bongkar korupsi untuk petani lebah," tulis unggahan @Amrih_NBS dilihat pada Minggu (21/5/2023).


Ini Video Lainnya Yang lebih bisa buat goyang :
@thebindesaja BEATBOX (NCT Dream) Dangdut Cover - #TheBinde ♬ original sound - TheBinde

Kenapa Pengurus PBNU Lebih Aktif Jadi Jurkam Pemerintah Ketimbang Bela Umat?

Tidak ada komentar

Rabu, 19 Juli 2023




- Tokoh nasional, Rizal Ramli mengingatkan Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) untuk lebih fokus dalam memerhatikan kesejahteraan dan membela umat di akar rumput seperti yang dilakukan KH Hasyim Asy’ari sebagai tokoh pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Rizal Ramli mengatakan, semangat resolusi jihad yang diserukan KH Hasyim Asy’ari kepada umat muslim untuk melawan penjajah pada 22 Oktober 1945 menjadi fakta sejarah bahwa organisasi yang berdiri sejak 31 Januari 1926 memiliki kontribusi besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Namun, dalam kondisi sekarang ini, menurut Rizal Ramli, para pengurus PBNU seolah sudah melupakan resolusi jihad yang pernah didengungkan oleh kakek dari Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. 

Padahal, penjajahan itu tak hanya diartikan dalam konteks serangan fisik saja, namun penguasa yang menindas rakyatnya sendiri melalui kebijakan juga bisa didefinisikan sebagai bentuk penjajahan.

“Saya melihat peran para pengurus PBNU ini lebih banyak menjadi ‘juru kampanye’ pemerintah saja ketimbang membela umat. Padahal warga NU di akar rumput itu hidupnya banyak yang susah. 

Misalnya, petani di Pulau Jawa yang kebanyakan warga NU masih banyak yang mengeluh soal mahalnya harga pupuk dan bibit sehingga mereke kesulitan untuk menanam. 

Akibatnya, mereka terancam menjadi lebih miskin,” tutur Rizal Ramli saat berbincang dengan pengurus Komite Khittah Nahdlatul Ulama (KKNU) 1926 yang dipimpin KH Solachul Aam Wahib Wahab atau karib disapa Gus Aam di Jakarta Selatan, Senin (17/7) seperti dikutip Holopis.

Untuk meningkatkan kepercayaan, Rizal Ramli meminta kepada pengurus PBNU untuk mengobarkan kembali resolusi jihad dalam membela umat.

“Resolusi jihad dalam kondisi sekarang ini adalah melawan kebijakan pemerintah yang tak berpihak pada rakyat,” tandas Rizal Ramli.


Don't Miss
© all rights reserved 2023
Created by Mas Binde