Survey Bloomberg, Anies Unggul di Pilpres 2024, Ekonom Tolak Politik Dinasti Jokowi

Media ekonomi bisnis berbasis di Amerika Serikat (AS), Bloomberg, menggelar survei terhadap para ekonom dan analis senior di Indonesia terkait kandidat yang mereka unggulkan di Pilpres 2024. Dari survei terhadap 17 ekonom dan analis itu, Anies meraih nilai tertinggi untuk jadi pengganti Jokowi.

Dari survei yang dirilis Bloomberg pada Kamis (18/1) itu, juga terungkap bahwa para responden dari kalangan ekonom dan analis senior, menolak politik dinasti yang dilekatkan kepada Presiden Jokowi.

"Sepuluh dari 17 responden (58,8 persen) yang disurvei Bloomberg mengatakan politik dinasti di bawah kepemimpinan Jokowi tidak akan memberikan pertanda baik bagi pasar dan perekonomian," tulis Bloomberg, Kamis (18/1).

Media yang didirikan dan dipimpin politisi Partai Republik AS, Michael Bloomberg, itu menulis 

"Para responden melihat dinasti Jokowi sebagai kutukan bagi perekonomian."

Politik dinasti yang dimaksud adalah ketika Jokowi mendorong putranya Gibran Rakabuming, maju sebagai cawapres berpasangan dengan calon presiden Prabowo Subianto. Pasangan ini juga berjanji melanjutkan kebijakan Jokowi, termasuk hilirisasi dan pembangunan ibu kota baru, IKN Nusantara.

Di tengah sentimen negatif terhadap Jokowi, para ekonom dan analis memberikan nilai tertinggi kepada Anies Baswedan. Sosok yang disebut sebagai kuda hitam itu, diunggulkan dalam pemilihan presiden (Pilpres) Indonesia di 2024 ini.

"Anies Baswedan, seorang kritikus terkemuka terhadap Presiden Joko Widodo mendapat skor tertinggi dari 17 ekonom dan analis, yaitu sebesar 33. Skor itu diperoleh atas pertanyaan, 'Siapa yang menurut mereka paling baik memimpin Indonesia ke depan?'," 

-Media Ekonomi Bisnis AS, Bloomberg- 

Sementara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ada di posisi kedua dengan skor 29 poin. Sedangkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat 28 poin.

Bloomberg juga memproyeksi Pilpres Indonesia di 2024 ini akan berlangsung dua putaran. 

Jika Anies menang, survei itu juga mengungkapkan, dia dianggap akan mampu mendorong perekonomian Indonesia untuk bisa tumbuh lebih tinggi dari 5 persen. Janji politik Jokowi yang sebelumnya disampaikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7 persen, gagal dicapai.

Mantan Menteri Pendidikan itu juga disebut Bloomberg sebagai pengkritik utama gagasan Jokowi membangun IKN Nusantara, serta penanganan COVID-19 yang dinilai lambat dan tidak berbasis sains. 

Dari survei yang sama oleh Bloomberg, terungkap pandangan ekonom dan analis sebagai berikut:

Pertambangan dan logam merupakan sektor yang paling menarik bagi investor untuk menjadi fokus pada tahun pemilu, diikuti oleh infrastruktur, dan energi terbarukan.

Para analis mengatakan kebijakan hilirisasi Indonesia harus dilanjutkan oleh penerus Jokowi, diikuti dengan reformasi infrastruktur dan transisi energi ramah lingkungan.

Sebagian besar responden mengatakan ketergantungan yang besar pada batu bara merupakan salah satu kebijakan yang tidak boleh dilanjutkan.

Survei Bloomberg ini dilakukan pada awal Januari 2024, ketika survei-survei sejumlah lembaga di Indonesia masih menempatkan elektabilitas Prabowo-Gibran di posisi pertama.

Gibran Menjadi Cawapres dari Hasil Putusan yang Tak Beretika, Sewajarnya MK Membatalkannya

Denny Indrayana Terkait Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi : 

Saya dapat memahami, menghormati, tetapi pada saat yang sama juga menyesalkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Memahami, karena Majelis Kehormatan punya keterbatasan kewenangan, tetapi menyesalkan karena Profesor Jimly Asshiddiqie melepaskan kesempatan mengukir sejarah membuat putusan monumental (landmark decision) yang menegakkan kembali hukum Indonesia yang seharusnya bermoral dan berkeadilan.

Jika ada orang yang mempunyai kompetensi untuk menghadirkan keadilan konstitusional, maka sosok itu adalah Profesor Jimly Asshiddiqie—tentu bersama-sama dengan Profesor Bintan R. Saragih dan Yang Mulia Doktor Wahiddudin Adams. Karena itu, saya bersyukur dan menaruh harapan besar ketika mengetahui Profesor Jimly diberi amanah sebagai Ketua MKMK.

Kapasitas-intelektual Profesor Jimly jelas mumpuni. Integritas-moralnya nyata tidak terbeli. Sayangnya, putusan MKMK masih terjebak hanya menghadirkan keadilan normatif, tetapi gagal melahirkan keadilan substantif. Sebenarnya hanya dibutuhkan inovasi hukum, dan sedikit bumbu keberanian, untuk menghadirkan solusi yang lebih efektif dan konstruktif.

Hukum kita sudah sakit parah-sekarat. Menyembuhkannya tidak bisa dengan pengobatan biasa-biasa saja, tetapi perlu operasi besar yang memang meniti di antara jurang kehidupan dan kematian. Saat jantung keadilan tersumbat total lemak kolesterol “akal bulus dan akal fulus”, maka harus ada tindakan akal sehat yang membelah dada, dan mem-bypass aliran darah, agar kembali lancar normal.

Sayangnya, MKMK masih melakukan tindakan pengobatan biasa, dan membiarkan penyakit kanker hukum yang koruptif, kolutif, dan nepotis, tetap hidup dan tumbuh subur-menjalar, merusak sendi-nadi Pemilihan Presiden 2024 kita.

1. MKMK memilih menjatuhkan sanksi pemberhentian jabatan sebagai Ketua MK, padahal seharusnya pemecatan sebagai negarawan hakim konstitusi.

Karena alasan menghindari banding, MKMK memilih hanya memberhentikan Anwar Usman dari posisi sebagai Ketua MK. Padahal aturannya dengan jelas-tegas mengatakan, pelanggaran etika berat sanksinya hanyalah pemberhentian dengan tidak hormat. Lagipula ada konsep hukum acara, uitvoerbaar bij voorraad, putusan bisa tetap dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum banding.

Putusan MKMK yang demikian adalah setengah jalan, separuhnya lagi tergantung kesadaran Anwar Usman. Setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat, yaitu melanggar Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, masih adakah sisa harga diri dan rasa malunya untuk bertahan. Akan lebih pas jika Anwar Usman tahu diri dan mundur sebagai hakim konstitusi. Meskipun, terus terang saya tidak yakin, tindakan yang terhormat demikian akan dilakukan.

2. MKMK tidak tegas mendorong Mahkamah Konstitusi Secara Cepat Memeriksa Kembali Syarat Umur Capres-Cawapres

Dengan berlindung pada asas final and binding, MKMK membiarkan Putusan 90 yang dinyatakan lahir dari berbagai pelanggaran etika hakim konstitusi Anwar Usman tetap berlaku dan tidak mempengaruhi proses pendaftaran Pilpres 2024. Sambil secara tidak tegas, MKMK mengisyaratkan akan ada putusan atas permohonan baru terkait syarat umur capres-cawapres yang akan disidangkan lagi oleh Mahkamah Konstitusi.

Padahal, setiap asas hukum bukan kitab suci yang harus diberhalakan, apalagi dipertuhankan. Hukum selalu membuka ruang pengecualian, “exceptio probat regulam in casibus non exceptis“, the exception confirms the rule in cases not excepted. There is an exception to every rule. Selalu ada pengecualian atas setiap prinsip hukum.

Maka, jikapun tidak bisa  menyatakan Putusan 90 tidak sah, paling tidak MKMK menyatakan dengan tegas dalam amarnya, agar Mahkamah Konstitusi memeriksa kembali perkara 90 dengan komposisi hakim yang berbeda, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, sebelum berakhir masa penetapan paslon Pilpres 2024 oleh KPU. Hal itu penting, justru untuk membuat pencawapresan Gibran Rakabuming Raka tidak terus dipersoalkan karena hadir dari hasil putusan MK yang telah dinyatakan melanggar etika.

Menyatakan pertandingan Pilpres 2024 sudah dimulai dan aturan syarat tidak boleh lagi diubah, adalah tidak fair. Karena Putusan 90 sengaja dilakukan jauh terlambat, menjelang masa pendaftaran paslon. Maka, hanya menjadi fair, jika politisasi kelambatan waktu putusan 90 itu diseimbangkan dengan percepatan Putusan 90 tanpa hakim Anwar Usman yang melanggar etika.

Saya dan Zainal Arifin Mochtar sudah memasukkan uji formil atas Putusan 90, jika saja ada niat, maka tidak sulit untuk MK memeriksa cepat formalitas uji syarat umur capres-cawapres, dan memutuskan sebelum batas penetapan paslon capres-cawapres oleh KPU di tanggal 13 November 2023. Hanya dengan demikian maka legitimasi konstitusional dan soal keabsahan pencawapresan Gibran Rakabuming Raka bisa dituntaskan.

Membiarkan Putusan 90 tetap berlaku, tanpa membuka ruang pemeriksaan kembali yang cepat, padahal ada Putusan MKMK yang mengatakan putusan itu dilahirkan dengan pelanggaran etika Anwar Usman, akan menyebabkan legitimasi pencawapresan Gibran akan terus-menerus dipersoalkan, bahkan membuka ruang impeachment, jikapun terpilih pada Pilpres 2024 yang akan datang.

Karena, putusan hukum  yang hadir dengan pelanggaran etika, seharusnya batal moralitas hukumnya. “Leges sine moribus vanae“, laws without morals (are in) vain. Laws without morality are meaningless. Tegasnya, hukum tanpa moralitas, tidak ada artinya, dan karenanya batal demi hukum.

Jadi, Putusan MKMK belum tuntas menyelesaikan masalah. Masih menimbulkan komplikasi, akibat operasi dan solusi hukum yang setengah hati.

Sebagai satu-satunya pelapor yang mengajukan laporan jauh sebelum Putusan 90 dibacakan, dan Teradu dalam dugaan pelanggaran etika advokat yang dilaporkan oleh sembilan hakim konstitusi—yang kesembilannya kemarin dijatuhkan sanksi etika oleh MKMK, saya akan terus bersuara kritis atas pemanfaatan hukum oleh tangan-tangan kuasa dinasti yang terus cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Karena, jika sedari awal proses pencalonan tidak dipastikan berjalan dengan benar, maka saya sangat tidak yakin proses selanjutnya dan hasil Pilpres 2024 juga akan berjalan dengan jujur dan adil.

Karena itu, setelah putusan MKMK ini, setelah bersama-sama Zainal Arifin Mochtar, mengajukan uji formil Putusan 90 ke MK, saya mempertimbangkan untuk menggugat pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, ini ke sengketa proses di Badan Pengawas Pemilu RI.

Panjang umur perjuangan. Keep on fighting for the better Indonesia.

 

Melbourne, 8 November 2023

Denny Indrayana

Anies Baswedan Ungkap Kriterianya Tentang Timnas Amin

Koalisi Perubahan membentuk tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nama Tim Nasional (Timnas) Amin. Tim itu akan dipimpin oleh orang yang disebut kapten. Lantas, bagaimana sosoknya?

Menanggapi hal itu, Anies tak membeberkan banyak sosok kapten Timnas Amin tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa sosoknya tak hanya satu. "Gini, ini bukan super hero yang satu orang," katanya kepada wartawan, Jumat (15/9).

 

"Ini avengers, nanti akan banyak yang kira-kira akan sama-sama (dilibatkan)," singkat Anies.

Sebelumnya, Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepakat membentuk Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (Amin). Keputusan itu diambil dalam rapat bersama antara jajaran DPP Partai NasDem dan PKB di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (13/9) malam.

 

"Kami juga sudah membuat, memutuskan, menetapkan, kita bikin Timnas Pemenangan Amin. Jadi namanya Timnas Pemenangan Amin (Koalisi Perubahan). Itulah Timnas Pemenangan Amin," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Hasanuddin Wahid dalam konferensi pers.

Hasanuddin menjelaskan, Timnas Pemenangan Amin akan menjadi tulang punggung untuk kerja-kerja pemenangan. NasDem dan PKB juga bersepakat nama koalisi pasangan Amin, tetap menggunakan Koalisi Perubahan.

 

"Inilah yang akan menjadi tulang punggung buat kerja-kerja meraih dan mengetuk dukungan rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia baik hati dan pikirannya agar sukarela memenangkan pasangan Amin," ucap Hasanudin. ***

Duaaarr ! Tanpa Syarat PKS Resmi Dukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya menetapkan dukungan ke pasangan Amin alias Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. PKS juga menegaskan dukungan itu diberikan tanpa meminta syarat apa pun.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut keputusan itu murni hasil kajian majelis syuro partai dengan memper timbangkan situasi. ”Ini semua tidak ada syarat apa segala macem kita minta. Soal pembagian tugas dan sebagainya akan dibicarakan dalam kesempatan selanjutnya,” katanya di Kantor DPP PKS, Jakarta, kemarin (15/9).

Keputusan mendukung Anies sebagai calon presiden dan Cak Imin sebagai calon wakil presiden itu diambil Majelis Syuro PKS dalam musyawarah IX di kantor DPP PKS kemarin. Keputusan tersebut, kata Syaikhu, sekaligus menepis berbagai spekulasi.

Sementara itu, Cak Imin mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada PKS. "(Dukungan dari PKS) ini adalah kepercayaan yang luar biasa," ujar ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Bagi Cak Imin, kebersamaan PKB dengan PKS bukan hal baru. Sebelumnya, sudah banyak kerja sama antar kedua partai, baik di tataran legislatif maupun eksekutif. Termasuk saat bersama-sama di kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Cak Imin yakin, kebersamaan kali ini dapat menguatkan ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basariah. Anies juga menyampaikan hal yang sama. "Bersyukur Koalisi Perubahan makin solid," jelasnya.

Bagi Anies, amanat PKS sebagai beban yang besar. Tapi, sekaligus menjadi penyemangat untuk membawa misi perubahan sebagai mana yang dicanangkan. "Misi yang kami bawa membuat Indonesia menjadi negeri yang memberikan sebuah keadilan," ungkapnya.

Soal teknis pemenangan, Anies mengaku saat ini prosesnya sedang berlangsung. Dia optimistis itu akan berjalan baik mengingat kolaborasi yang berjalan menunjukkan kekompakan. ***

Kiai dan Santri se-Jateng Bertekad Menangkan Pasangan Anies-Muhaimin Iskandar

Para kiai, ulama, dan santri se-Jawa Tengah menggelar Halaqoh di Ponpes Syubbanul Wathon, Magelang. Halaqoh yang diinisiasi Ketua DPW PKB Jawa Tengah KH M Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) itu merupakan percepatan pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) setelah dideklarasikan sebagai pasangan Capres-Cawapres.

Hadir tuan rumah KH M Yusuf Chudlori, Pengasuh Ponpes Assalafiyah Brebes KH Subhan Ma'mun, KH Badawi Basyir (Kudus), KH Syarif Hidayatullah (Wonosobo), Habib Ali Al Athos (Tegal) dan seluruh kiai se-Jawa Tengah Halaqoh kiai-kiai diwarnai suasana ger-geran. Para kiai membicarakan konstelasi politik nasional dan kebulatan tekad memenangkan pasangan AMIN.

Alumni dari Ponpes Ploso, Lirboyo dan Tegal serta lainnya juga menghadiri acara yang berlangsung khas para kiai, santai dan penuh canda. Ketua DPW PKB Jawa Tengah Gus Yusuf menjelaskan, majunya Gus Muhaimin sekaligus membukakan pintu bahwa NU punya kesempatan emas memimpin perubahan di negeri ini.

"Ke depan kita yang akan melakukan perubahan. Dan perubahan ini bukan melakukan perubahan radikal, tetapi perubahan menyempurnakan kebaikan. Apa yang sudah baik kita sempurnakan. Yang tidak baik kita tinggal, yang perlu diperbaiki, kita perbaiki," tegas Gus Yusuf di Magelang, Selasa, 12 September 2023.

Hal senada disampaikan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus KH Ahmad Badawi Basyir. Menurut penjelasannya, perubahan sering disalahartikan akan mengubah tatanan yang sudah ada.

"Sekarang ini diplesetkan dan disebar kemana-mana, perubahan seolah-olah akan mengganti ideologi dan tatanan negara. Semua itu salah besar. Sudah saya cek ke pasangan AMIN, perubahan yaitu meneruskan dan menyempurnakan pembangunan yang sudah berjalan," ungkapnya.

Konsultan politik Eep Saefulloh Fatah menambahkan, mengapa perubahan dipersepsikan demikian, karena warga NU masih menganggap Gus Muhaimin ini masih menjadi penumpang dalam koalisi.

"Padahal sekarang ini Gus Muhaimin bukan lagi penumpang, melainkan memegang setir, calon Wakil Presiden. Artinya bersama Anies Baswedan akan membawa ke arah perubahan dengan tetap melalui jalan yang sudah baik. Hati-hati, dengan argumen yang salah, akan membuka pintu yang kalah," tandasnya.

Gus Yusuf juga kembali menegaskan tampilnya pasangan AMIN ini sekaligus menjaga martabat NU dan PKB. Satu gerakan paham untuk menjaga NU dan PKB.

"Majunya Gus Muhaimin adalah mandat muktamar, sekaligus momentum tampilnya kader NU ya sekarang ini. Istikharah para kyai menunjukkan ini kesempatan emas untuk kita punya presiden dan wakil presiden demi menjaga Ahlu Sunnah Wal Jamaah," pungkasnya.

Di akhir forum yang dipandu oleh KH Nur Hidayatullah ini disepakati kiai-kiai akan menggerakkan jaringan kyai dan santrinya di daerah untuk memenangkan pasangan AMIN sampai pilpres digelar, 14 Februari 2024.

Dukungan KSPSI Disambut Dengan Gembira oleh Anies Baswedan-dan Cak Imin

Bakal calon presiden Anies Baswedan menyambut baik dukungan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pihaknya mengedepankan dua prinsip menyikapi dukungan itu.

"Terkait dukungan dari KSPSI, yang kami kedepankan adalah prinsip keadilan dan perubahan yang kita dorong," kata Anies dalam kunjungan ke DPP PKS, Selasa, 12 September 2023.

Menurut dia, prinsip itu selaras dengan rekam jejak selama berkiprah di pemerintahan. Anies menyebut Muhaimin Iskandar juga menerapkan prinsip itu ketika memimpin Kementerian Ketenagakerjaan.

"Di situ ada rekam jejak bersama masyarakat buruh untuk membangun keadilan, itu juga yang akan jadi prinsip ke depan," ujar Anies.

Dia meyakini dukungan KSPSI memperkuat perumusan aturan yang mengarah pada keadilan dan perubahan. Sebab, kebijakan yang dibentuk meski mempertimbangkan semua faktor, termasuk keinginan buruh.

"Prinsipnya kita membuat kebijakan sesuai kebutuhan. Nanti kita bersama membuat kebijakan sesuai prinsip keadilan," kata Anies.

Di sisi lain, dia membeberkan pandangan terkait investasi. Bagi Anies, pemodalan baik dari dalam negeri maupun asing, mesti bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, jika kegiatan investasi memicu ketidaksejahteraan, perlu langkah-langkah koreksi. Anies membeberkan pengalaman memimpin Jakarta.

"Kami mengalami di jakarta, ketika ada kekerasan menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama," ujar Anies.

Lebih baik, kata dia, dilakukan pembicaraan panjang. Sehingga, ada kesepakatan yang diterima seluruh pihak terkait investasi dan penyejahteraan masyarakat.

"Lebih baik dilakukan upaya pembicaraan panjang, sampai ada pembicaraan yang diterima, baru kita merasakan proses pembangunan, dengan proses yang baik dan benar," ujar dia.

KSPSI menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II. Hasilnya, KSPSI menyatakan dukungan untuk pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bertarung di Pilpres 2024. ***

Cak Imin: Bergabungnya PKS-PKB Dalam Satu Koalisi Tak Timbulkan Politik Identitas

Bakal cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memastikan bergabungnya PKB dan PKS dalam satu koalisi tidak akan menimbulkan politik identitas.

"Kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas," kata Cak Imin di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (12/9).

 

Namun begitu, Cak Imin mengakui bahwa baik PKB maupun PKS memang memiliki identitas masing-masing yang tak dapat dilepaskan dari asalnya.

 

"Kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas masing-masing, identitas saya dari Jawa Timur, Pak Syaikhu dari Jawa barat. KTP-nya sama-sama Jakarta barang kali. Itu identitas kita," ungkap Cak Imin.

"Kami mempunyai identitas masing-masing yang insya Allah akan menjadi kekayaan dan perbedaan itu memperkaya, perkuat kebhinekaan Indonesia," imbuhnya.

 

Oleh karena itu, Cak imin menyatakan selamat tinggal terhadap politik identitas yang masih sering menjadi cemoohan di masa-masa Pemilu yang lalu.

 

"Good bye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang nggak penting. Kita songsong masa depan untuk cepatnya terwujud pembangunan yang adil, makmur dan sejahtera," pungkasnya. ***

Anies Baswedan Kunjungi Kantor PKB, Bahas Strategi Pemenangan Pilpres 2024

Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan terus menyusun strategi pemenangan pilpres. Program pemenangan itu dia bahas bersama jajaran pengurus PKB di kantor DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, kemarin (11/9).

Ada sejumlah hal yang dibahas. Mulai dari program jangka pendek hingga memetakan strategi pemenangan pasangan Anies-Muhaimin (Amin). Muhaimin menjelaskan, secara teknis, pihaknya sudah menentukan siapa saja yang ditugaskan dalam kerja pemenangan. ’’Kami menyiapkan berbagai pemetaan yang akan menjadi action pemenangan pasangan Amin,’’ kata ketua umum (Ketum) PKB itu dalam konferensi pers bersama Anies.

Anies menambahkan, pertemuan bersama jajaran elite PKB juga bertujuan untuk pendalaman visi. Dia menyebut, agenda besar yang diusung pasangan Amin, antara lain, kesetaraan kesempatan di sektor pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. ’’Kesetaraan ini menjadi visi kita,’’ ujarnya.

Anies melanjutkan, hari ini pihaknya dan jajaran elite PKB akan bertemu dengan para pengurus DPP PKS. Namun, dia belum bisa menjabarkan secara detail agenda pertemuan dengan PKS. Mahfud soal Ngopi Bareng Ganjar

Cawapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo belum lama ini mengunggah foto ngopi bareng
Menko Polhukam Mahfud MD. Munculnya foto itu diikuti kabar bahwa Ganjar akan menggandeng Mahfud menjadi bacawapres.

Kemarin seusai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Mahfud memberi keterangan terkait foto itu. Menurut dia, pertemuan dengan Ganjar diisi obrolan ringan. Tidak ada pembahasan soal cawapres. "Kami tahu bahwa keputusan ada di pimpinan partai dan pemimpin partai sudah punya pertimbangan," ucapnya.Pertemuan dengan Ganjar membuatnya bernostalgia. Terutama saat dirinya menjadi anggota DPR. Mahfud menjelaskan, saat di DPR, keduanya kerap berdiskusi tentang pemberantasan korupsi. Dia enggan menyebut di mana pertemuan itu dilakukan. ’’Kami kemarin bicara saja bagaimana Indonesia yang baik. Bukan yang terbaik bagi orang yang ingin, tapi yang terbaik bagi Indonesia,’’ ungkapnya.

Dia menegaskan, pertemuan dengan Ganjar sudah sering dilakukan. Namun, karena situasi politik, pertemuan itu dijadikan berita. Mahfud juga mengaku sering bertemu dengan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. "Tapi, tidak bicara soal pilpres lah," tuturnya. Yang dibicarakan terkait dengan masalah konstitusi, ideologi, dan terakhir soal mahasiswa ikatan dinas yang dulu disekolahkan Bung Karno dan tidak bisa pulang ke Indonesia. (lyn/tyo/wan/c18/oni)

Turun dari Mobil yang Sama, Anies-Cak Imin Sambangi Kantor DPP PKS

Pasangan Bacapres-bacawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, akhirnya datang ke Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Pantauan di lokasi, terlihat Anies dan Cak Imin hadir di DPP PKS sekitar pukul 12.37 WIB. Keduanya tampak kompak mengenakan kemeja putih dan turun dari mobil yang sama.

 

Kedatangan pasangan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu langsung disambut oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi dengan salam.

 

"Assalamualaikum," kata Aboe Bakar kepada keduanya di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Selasa (12/9).

 

Tanpa berlama-lama, tiga orang tersebut pun langsung masuk tanpa memberikan pernyataan apapun kepada awak media yang ada di lokasi. 

 

Untuk diketahui, pertemuan siang ini merupakan yang perdana usai PKB bergabung ke KPP dan di saat yang sama Partai Demokrat justru hengkang. 

Sebelumnya, Bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin serta DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan bersilaturahmi ke kantor DPP PKS, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Selasa (12/9) besok. Anies enggan mengungkapkan maksud kunjungannya tersebut.

 

"Insya Allah besok akan silaturahmi bersama-sama ke DPP PKS bersama tim PKB. Jadi Gus Muhaimin bersama jajaran besok siang akan ke PKS dan kemudian bersilaturahmi di sana," kata Anies usai melakukan pertemuan tertutup dengan Cak Imin dan jajaran DPP PKB di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Senen, Jakarta, Senin (11/9).***

Ahmad Ali Mengenalkan Cak Imin ke PKS, Tak Kalah Ganteng Dengan yang Lama

Partai NasDem dan PKB untuk pertama kalinya mendatangi Kantor DPP PKS usai Partai Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan, kunjungannya adalah untuk mengenalkan bacawapres Anies Baswedan, yaitu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) ke PKS. 

"Hari ini kita datang bersilaturahmi ke sini bisa membawa kawan PKB untuk datang ke sini untuk bersilaturahmi," katanya dalam sambutan kegiatan silaturahmi NasDem, PKB, dan PKS, di Kantor DPP PKS, Selasa (12/9).

 

"Mudah-mudahan teman-teman PKS setelah melihat Cak Imin, mengenal Cak Imin, tidak kalah ganteng juga dengan yang lama. Iya kan?" singgung Ali. 

 

Anggota Komisi III DPR RI itu tak merincikan siapa yang dimaksud dengan frasa "dengan yang lama". Namun, jika merujuk pada nama yang selama ini menjadi kandidat bacawapres Anies selain dari Cak Imin, itu adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.

Lebih jauh lagi, Ali berharap agar pertemuan tiga partai ini akan memudahkan PKS untuk dapat segera memutuskan sikap terkait dengan bacawapres Cak Imin di Koalisi Perubahan.

 

"Pertemuan hari ini kemudian memudahkan kita untuk lebih segera mempercepat proses mekanisme yang ada di Partai Keadilan Sejahtera," pungkasnya.

 

Sebelumnya, pasangan Bacapres-bacawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin akhirnya datang ke Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Pantauan di lokasi, terlihat Anies dan Cak Imin hadir di DPP PKS sekitar pukul 12.37 WIB. Keduanya tampak kompak mengenakan kemeja putih dan turun dari mobil yang sama.

 

Kedatangan pasangan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu langsung disambut oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi dengan salam.

 

"Assalamualaikum," kata Aboe Bakar kepada keduanya di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Selasa (12/9). ***

Anies-Muhaimin (AMIN) Paling Pas Wujudkan Agenda Perubahan, Indonesia Lebih Sejahtera dan Berkeadilan

Duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-cawapres 2024 dinilai paling pas untuk mewujudkan agenda perubahan, Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Menurut jurubicara Capres Anies Baswedan, Sulfikar Amir, pasangan Amin (Anies-Muhaimin) terbentuk merupakan hasil cairnya politik Tanah Air.

“Bertemunya Anies yang berlatar belakang akademisi dengan Muhaimin yang berlatar belakang aktivis merupakan aliansi strategis yang dibutuhkan untuk mewujudkan agenda perubahan, yang lebih sejahtera dan berkeadilan,” kata Sulfikar Amir, di Jakarta, Kamis (7/9).

Menurutnya, ada tiga kekuatan dari aliansi strategis antara Anies dan Gus Imin. Pertama, pasangan Amin akan mengoperasikan fungsi sosiologis dalam membangun koneksi antara kelompok masyarakat urban dan sub-urban serta pedesaan, dalam mendorong perubahan yang lebih mengakar dan menyebar ke seluruh pelosok negeri.

Pasangan Amin juga mampu menghilangkan sekat-sekat, khususnya antara kelompok muslim modern dan muslim tradisional, yang selama ini sering dianggap berseberangan.

“Dengan komitmen terhadap keberagaman dan keadilan, pasangan Amin memiliki legitimasi untuk menghilangkan sekat antar kelompok agama dan etnik yang selama ini dijadikan instrumen polarisasi,” tegasnya.

Pasangan Amin membuka ruang-ruang dialog dalam mensinergikan gagasan dari berbagai pendekatan. Anies Baswedan yang memiliki pengalaman teknokratis akan membawa gagasan yang berbasis sains dan data.

Sementara Muhaimin Iskandar yang memiliki pengalaman sebagai politisi partai akan membawa gagasan berbasis narasi kerakyatan.

“Kedua pendekatan itu akan bersenyawa dan menghasilkan agenda perubahan yang bertujuan menghadirkan janji Proklamasi yang selama ini belum terpenuhi, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya ***

Anies Baswedan: Pilpres harus Sukses, Bersama Pileg Juga

Relawan pendukung bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, diminta menjaga kekompakan dan terus bergerak menjangkau semua kalangan.

esan Anies Baswedan itu disampaikan juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, di markas Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Brawijaya X, Jakarta Selatan, Jumat (8/9).

"Gunakan waktu yang tersisa ini untuk berkomunikasi dengan sebanyak mungkin warga masyarakat, ajak warga negara menyongsong hari baru melalui Pemilu 2024," katanya.

Menurut Sudirman, Anies berharap relawan dapat menjelaskan pada rakyat bahwa Pemilu adalah kesempatan emas untuk melakukan koreksi, perbaikan, perubahan, dan penyempurnaan.

Pesan kedua, Anies ingin relawannya juga menjadi pendukung dan rekan dari partai-partai pengusung dalam Koalisi Perubahan, yakni Nasdem, PKB dan PKS.

"Pak Anies berpesan, Pilpres harus sukses, tetapi Pileg juga harus sukses, dengan kenaikan signifikan pada partai-partai pengusung," katanya.

Terakhir Anies menginstruksikan agar relawan melakukan konsolidasi ke level paling depan. Setiap simpul didorong agar meyakinkan bahwa anggotanya hadir pada level kelurahan, desa, hingga tempat pemungutan suara (TPS).

"Itu pesan yang disampaikan Pak Anies," jelas Sudirman Said. ***

Peneliti BRIN : Penyelenggara (Pemilu) Sudah Bermasalah dengan Parpol

Kerja penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dipersoalkan integritasnya.

Peneliti Utama Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro, menilai, integritas tiga lembaga penyelenggara Pemilu itu mulai dipertanyakan publik, karena beberapa kejadian terkait partai politik (Parpol).

"Terus terang, penyelenggara (Pemilu) sudah membuat catatan tersendiri, bermasalah dengan Parpol," kata Siti Zuhro, saat diskusi OTW 24 yang disiarkan KedaiKOPI, Jumat (8/9).

Menurutnya, sejumlah kebijakan KPU, Bawaslu, maupun DKPP, dipersepsi publik menguntungkan Parpol tertentu, sementara tingkat kepercayaan masyarakat semakin menurun.

Sebagai contoh, dia menyebut perkara dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi di sebuah masjid di Sumenep, Madura, Jawa Timur.

"Ini saya sering dengar, bukan hanya dari teman-teman media, tapi juga di kampus. Bawaslu (contohnya), kenapa enggak menyemprit? Padahal sudah kampanye," tuturnya.

Sebab itu, sosok yang kerap disapa Mbak Wi itu mendorong KPU, Bawaslu, dan DKPP, agar menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan berintegritas.

"Komisioner jangan sampai dituding-tuding sebagai perpanjangan tangan siapapun. Sekali muncul, maka akan terstigma kepada mereka. Dan itu jadi investasi ketidakpercayaan dan menimbulkan sengketa Pemilu," tambahnya. ***

Airlangga Hartarto Soal Perjodohan Politik Ridwan Kamil dengan Ganjar Pranowo, Itu Belum Dibahas

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan, pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil yang menyatakan pekan depan akan ada breaking news, tak berkaitan dengan isu dirinya akan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

 

Pasalnya, Airlangga menegaskan, sampai saat ini partainya tidak pernah membahas soal peluang Ridwan Kamil masuk bursa cawapres di internal Partai Golkar.

 

"Tidak berkaitan itu (Ridwan Kamil jadi bakal cawapres Ganjar) breaking newsnya," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/9). 

Airlangga juga mengatakan, sampai saat ini belum pernah membahas nama mantan Gubernur Jawa Barat yang biasa disapa Kang Emil itu untuk diproyeksikan menjadi bakal cawapres Ganjar di pesta demokrasi. 

 

"(Ridwan Kamil jadi bakal cawapres Ganjar) Itu belum dibahas," ucap Airlangga. 

Lebih lanjut, Airlangga juga menegaskan, mengatakan, pihaknya kini sedang fokus bersama Partai Gerinda dan PAN untuk mematangkan Koalisi Indonesia Maju. "Di saat sekarang, Golkar konsentrasi pada Koalisi Indonesia Maju," ujar Airlangga. 

 

Terkait langkah politik Ridwan Kamil, kata Airlangga, pihaknya sudah mempersiapkan dirinya untuk menjadi gubernur. Namun, ia tak menjelaskan nama daerahnya. 

 

"Kalau gubernur sudah disiapkan," pungkas Airlangga. ***

Setelah Menjadi Bagian Koalisi Perubahan, PKB Sudah Atur Akan Kunjungi PKS

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan bahwa pihaknya sudah merencanakan untuk berkunjung ke PKS. Hal itu sehubungan dengan partainya yang kini merapat ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Ya ini sudah dijadwal (bertemu PKS). Ya nanti kalau sudah pembicarannya lebih detail," kata Jazilul di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

 

Namun, ia belum merincikan waktu kunjungan tersebut akan dilakukan pihaknya. "Jadi jangan buru-buru, ojo kesusu kata pak Waketum NasDem," ungkapnya.

"Nanti ada hal-hal yang memang didiskusikan, tapi prinsipnya kita bekerja dulu," pungkas Jazilul.

 

Sebelumnya, Partai Keadilan Bangsa (PKB) mendatangi Nasdem Tower di Jalan RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat. Kunjungan itu menghadiri undangan dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) usai deklarasi pasangan bacapres dan bacawapres Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar.

 

"Kami menindaklanjuti apa yang sudah kita deklarasikan di Hotel Yamato, Surabaya, hotel Majapahit tanggal 2 September berapa hari yang lalu," kata Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid kepada wartawan, Rabu (5/9).

 

Dalam agenda pertemuan ini, ia mengatakan bahwa pihaknya akan berkonsolidasi dan berkolaborasi dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) untuk persiapan kontestasi Pemilu 2024.

 

"Kehadiran kami tentunya berkonsolidasi, berkolaborasi untuk gercep, gerak cepat atas deklarasi itu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh baik oleh partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa," ucapnya.

 

"Sehingga kami bisa segera bahu-membahu bersama rakyat untuk membangun sentimen positif dan memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar yang seringkali singkat menjadi AMIN," pungkas Hasanuddin.

AHY: Sabar dan Ikhlas Menerima Kenyataan Setelah Gagal Menjadi Cawapres Anies

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat bicara terkait keputusan Partai NasDem dan Anies Baswedan yang memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres). AHY meminta para kadernya untuk sabar dan ikhlas menerima kenyataan tersebut.

 

Anies-Cak Imin resmi menjadi bakal capres-cawapres setelah melakukan deklarasi di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9).

 

"Saya bisa memahami dan merasakan apa yang ada dihati dan pikiran para kader Demokrat, berkecamuk juga, antara marah, kecewa juga sedih, ada yang memilih untuk diam," kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta, Senin (4/9).

 

Ia mengaku banyak melihat kader Partai Demokrat yang kecewa dengan keputusan itu. Karena itu, AHY meminta para jajarannya untuk bisa menerima kenyataan tersebut.

 

"Tidak sedikit yang kemudian mengekspresikannya di ruang-ruang publik. Sekali lagi saya bisa merasakannya, namun saya mengajak kita semua untuk sabar dan ikhlas menerima kenyataan ini, pasti ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik untuk kita semua," ucap AHY.

Namun, ia mengapresiasi sikap soliditas seluruh kader Partai Demokrat atas sikap NasDem dan Anies yang lebih memilih Cak Imin. Ia memastikan, akan ada hal baik dari keputusan hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPK).

 

"Mungkin saat ini kita belum tahu persis apa bentuknya, tapi yang jelas sebagai pemimpin, sebagai ketua umum Partai Demokrat, saya bangga sekaligus terharu atas ketegaran, kesetiaan, soliditas, dan solidaritas seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat dalam menghadapi ujian dan tantangan ini," pungkas AHY.

 

Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat telah resmi mencabut dukungannya terhadap bakal capres Anies Baswedan dan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), yang dibentuk bersama Partai NasDem dan PKS. Pencabutan dukungan itu, lantaran Anies Baswedan mendeklarasikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal cawapres. 

Perkara NasDem Pilih Cak Imin jadi Cawapres Anies Baswedan, AHY Sudah Move On

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan, dirinya sudah ikhlas menerima keputusan Partai NasDem dan Anies Baswedan yang memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres). AHY menegaskan, dirinya dan Partai Demokrat sudah move on usai dikhianati Anies Baswedan. 

 

"Dengan kerendahan hati menyatakan move on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di depan," kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta, Senin (4/9).

 

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengaku sangat memahami perasaan kadernya setelah dikhianati NasDem dan Anies Baswedan. Karena itu, ia mengajak seluruh kader untuk berbesar hati menghadapi tantangan politik ke depan.

 

"Saya bisa pahami dan rasakan apa yang ada di hati kader Demokrat berkecamuk dan bercampur marah, kecewa dan sedih. Ada yang pilih diam, tapi tidak sedikit yang ekspresikan di ruang publik," ucap AHY.

AHY menegaskan, Partai Demokrat masih memiliki harapan besar terhadap hadirnya perubahan bagi Indonesia. AHY menilai perubahan dapat tercipta dengan berlandaskan etika, serta komitmen yang kuat dalam berpolitik.

"Kami memiliki harapan besar terhadap hadirnya sebuah perubahan dan perbaikan, bukan perubahan biasa, tetapi perubahan besar dan fundamental yang berlandaskan pada nilai-nilai dan etika. Ini tentu membutuhkan kerja keras kerja sama dan komitmen dari semua yang ingin melakukan perubahan tersebut," tegas AHY.

 

Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat telah resmi mencabut dukungannya terhadap bakal capres Anies Baswedan dan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), yang dibentuk bersama Partai NasDem dan PKS. Pencabutan dukungan itu, lantaran Anies Baswedan mendeklarasikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal cawapres. ***

Sahroni : Soal Deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar,Tak Ada Pengkhianatnya

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengklaim tidak ada penghianat dalam deklarasi Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) karena itu adalah hasil dari lobi politik.

"Tidak ada (penghianat), kan normal lah politik kan berbeda pandangan berbeda lobi berproses itu kan berjalan sampai titik daftar capres-cawapres nanti, jadi semua itu masih dinamis," kata Sahroni kepada awak media di Bareskrim, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan bahwa di dalam area lobi politik semuanya bisa terjadi, tetapi dia menyayangkan narasi yang diungkapkan Partai Demokrat terkait deklarasi tersebut.

"Narasi yang diungkapkan oleh partai Demokrat sebenarnya bisa diredam dengan cara-cara politik yang lebih arif. Contoh, misalnya, Pak Surya disikat sana-sini kan enggak ada melawan dengan kapasitas bahasa keluar, misalnya, pembohongan, pengkhianat. Contoh lainnya belum jadi pemimpin saja sudah berkhianat," lanjutnya.

Sahroni juga menegaskan bahwa Surya Paloh selaku Ketum NasDem tidak pernah memerintahkan para kader-nya melakukan hal-hal negatif kepada lawan politiknya.

"NasDem itu Pak Surya, hatinya tidak ada punya jadi penghianat, tidak ada. Saya sebagai kader 10 tahun tidak pernah diperintahkan hal-hal jelek ke kader tidak pernah ada. Tidak pernah Pak Surya memerintahkan hal-hal negatif untuk lawan politiknya, beliau selalu ikhlas dan legawa apa yang terjadi dalam proses politik," jelasnya.

Ahmad Sahroni, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu, berharap tidak ada narasi-narasi yang membuat situasi tidak baik. Begitu.

"Kita ingin bahwa ruang publik ini diberikan contoh narasi yang baik, contoh komunikasi yang cukup, jangan sampai membuat kubu-kubu-an dan akhirnya keributan itu terus-terusan karena seorang AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) tidak jadi cawapres," ujarnya.

Sebelumnya, Ahmad Sahroni berencana melaporkan SBY ke Bareskrim Polri terkait ucapan SBY yang menurutnya menyebutkan bahwa Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono akan dideklarasikan sebagai capres-cawapres pada awal September.

 Namun, dia membatalkan niatnya karena dilarang oleh Surya Paloh dan Anies Baswedan.

Untuk diketahui, Partai Demokrat telah menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sekaligus mencabut dukungannya kepada bakal capres Anies Baswedan setelah deklarasi Anies-Muhaimin untuk Pilpres 2024 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9).

Partai Demokrat menyatakan bahwa Partai NasDem membuat keputusan sepihak dengan mengajak kerja sama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. (*)