Ferdinand Hutahaean Menantang Debat Lintas Agama Koh Dondy Tan, Bang Zuma. Tapi Ditunggu Gak Berani Nongol

Seorang politikus kutu loncat yang sekarang di PDIP, bernama Ferdinand Hutahaean telah menantang apologet muslim Koh Dondy Tan maupun Bang Zuma ( Zulkifli M Abbas ) untuk berdebat soal lintas agama (Islam - Kristen).

Namun setelah ditunggu-tunggu oleh bang Zuma semalaman dan sudah dihubungi tak berani nongol di komal tiktok, pada hal sudah di live streaming youtube. Untuk pihak Koh Dondy Tan, tim sudah kirim oke dan menyuruh kirim surat saja untuk berdebat secara offline di hotel atau dimana saja dengan membawa dokumen kitab2. 

Perlu diketahui juga bahwa Ferdinand Hutahaean adalah penghujat/ penghina Islam yang sudah dipidana karena mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam itu lemah. Dalam perpolitikan Indonesia dia selalu kalah dalam kontestasi pileg walau berganti-ganti partai politik.

Warga Kampung Bayam Menangis Parah ke Anies: Nasib Kami Gimana, Pak?

Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Kelompok Tani Kampung Bayam Madani mendatangi venue Desak Anies di Hallf Patiunus, Jakarta Selatan, Kamis (18/1). Mereka ingin bertemu dengan Capres 01 Anies Baswedan.

Dari pantauan kumparan, mereka terlihat membawa spanduk bertuliskan “Kelompok tani Kampung Bayam Madani, kami rindu kepemimpinanmu Pak Anies,” demikian tertulis dalam spanduk yang mereka bawa.

Mereka menunggu kedatangan Anies di sebelah food truck kiriman para Kpopers pendukung Anies.

Anies pun langsung menghampiri salah satu warga dan memeluknya. Sambil menangis, warga itu mengeluhkan nasibnya.

“Pak, nasib kami gimana, belum ada kepastian tempat tinggal,” kata warga tersebut.

“Yaudah, nanti kita beresin bersama, bismillah ya, sabar dulu ya, beberapa bulan lagi,” kata Anies menenangkan.

Polemik antara warga Kampung Bayam, Pemerintah DKI Jakarta dan Jakarta Propertindo soal hak tinggal di Kampung Susun Bayam sudah terjadi sejak Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Namun Anies mengeklaim, seluruh persoalan Kampung Susun Bayam sudah rampung saat ia meninggalkan kepemimpinan DKI Jakarta.

“Di Kampung Bayam itu semuanya sudah tuntas, tinggal diberi izin dan itu soal kewenangan aja mau diberikan atau tidak. Dan menurut saya harusnya diberikan," kata Anies dalam keterangan tertulis.

Hingga saat ini masih ada eks warga Kampung Bayam belum mendapatkan haknya. Sebagian bahkan nekat menghuni Kampung Susun Bayam (KSB) yang berada di kawasan Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, tanpa izin.

Ada 35 kepala keluarga Kelompok Tani Kampung Bayam yang sebelumnya menempati hunian sementara di Kompleks Pergudangan di Jalan Tongkol, mulai pindah ke rusun KSB sekitar awal Desember 2023.

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) selaku pengelola menegaskan saat ini KSB merupakan rusun HPPO (Hunian Pekerja Pendukung Operasional). Pihaknya belum memberikan izin bagi eks warga Kampung Bayam untuk menempati KSB dan meminta warga tak memaksakan kehendak.

Benarkah Jokowi Siapkan Perang Untuk Melawan Rakyat Melayu ?

Panglima TNI Marsekal Yudo Margono menyampaikan pengarahan untuk mengirimkan pasukan “pemiting” yang besar untuk mengatasi konflik kepentingan di Rempang. 

Padahal masyarakat Melayu hanya berjuang untuk mempertahankan hak-hak tradisional dari pemaksaan untuk pengososongan. Arahan Panglima tentu tidak dapat dipisahkan dari kebijakan Jokowi sebagai Presiden. Jokowi yang siap bertempur dengan rakyatnya sendiri demi China.

Sadarkah Jokowi dan rezim bahwa serangan langsung kepada penduduk sipil itu menjadi unsur dari pelanggaran HAM berat ? Pasal 7 Statuta Roma 1998 berbunyi “attack directed against any civilian population” dari kebijakan negara merupakan “crime against humanity”.

Nah, pasal ini diadopsi dalam Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sejak benturan tanggal 11 September 2023 hingga agenda sistematis aparat ke depan menjadi bukti telah terjadi pelanggaran HAM berat.

Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 secara eksplisit menegaskan “serangan langsung kepada penduduk sipil” adalah kejahatan kemanusiaan termasuk perbuatan “d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa”. 

Penduduk etnis Melayu 16 kampung tua Rempang telah diusir atau dipindahkan secara paksa. Konsekuensi ke depan Jokowi dapat diajukan ke proses Peradilan HAM dengan tuduhan Pelanggaran HAM berat.

Jokowi bersama Airlangga dapat diseret ke Pengadilan HAM karena memasukan proyek “Rempang Eco City” sebagai Program Strategis Nasional berdasarkan Kepmenko Perekonomian No. 7 tahun 2023 tanggal 28 Agustus 2023. 

Program ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan butir 7 Jokowi-Xi Jinping di Chengdu China. Lalu penandatanganan proyek Rempang antara Meninves/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dengan Investor Xinyi Group China di Hotel Shangri-La Chengdu 28 Juli 2023 yang disaksikan oleh Presiden Jokowi.

Kini dengan persiapan “operasi militer” bersama Kepolisian ke Rempang sebagaimana tersiar dalam video arahan Panglima Yudo Margono, maka wajar rakyat melihat Jokowi sedang mempersiapkan perang melawan rakyat Melayu Rempang. Luar biasa, demi investasi China rezim Jokowi melakukan upaya yang sedemikian sistematis dan nekad.

Rakyat Melayu Rempang dengan dukungan rakyat lain di seluruh bagian Indonesia tentu tidak akan begitu saja menyerah. 

Sejarah perjuangan rakyat Melayu dahulu dipimpin Sultan Mahmud Syah melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan pendudukan pulau-pulau di Selat Malaka termasuk Pulau Rempang adalah sejarah heroisme yang dapat berulang.

Blunder dan bodoh jika kebijakan yang diambil adalah pengerahan aparat untuk tindakan represif. Menambah bukti bahwa Jokowi itu komprador asing. 

Kasus Rempang dapat menjadi pemicu dari perlawanan masif bukan hanya di Rempang Batam tetapi akan bergemuruh di seluruh Nusantara. Rezim Jokowi dapat dikualifikasikan sebagai rezim kolonial yang menjajah bangsanya sendiri. Pengkhianatan seperti ini sulit untuk dimaafkan.

Saat rakyat Melayu Rempang mengadakan pertemuan dengan BP Batam beberapa waktu lalu, delegasi memutar rekaman sikap Presiden Jokowi terhadap pemegang konsesi yang menjalankan proyek dengan mengganggu penduduk setempat. 

Ancamannya adalah pemerintah akan mencabut konsesi itu. Akan tetapi kini, Jokowi justru menelan ludahnya sendiri. Mengobrak-abrik penduduk demi PT MEG milik Tomy Winata.

Dengan bahasa investasi sebenarnya Indonesia menunjukkan status telah bertekuk lutut kepada China. Rempang adalah batu loncatan menuju penyerahan IKN Kaltim yang juga kepada “investasi” China. Hanya saja ternyata dunia dapat membaca bahwa bangsa Melayu Rempang itu melawan.

Melayu bersatu tidak bisa dikalahkan. Rakyat bergerak melawan arogansi kaum oligarki. ***

Oleh: M Rizal Fadillah

Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Fredrik J Pinakunary : Kasus Kamaruddin Simanjuntak Berbeda dengan Eks Pengacara Setnov

Kamaruddin Simanjuntak ditetapkan sebagai tersangka imbas laporan Dirut Taspen Antonius NS Kosasih terkait dugaan penyebaran hoaks. Meski begitu, Kamaruddin Simanjuntak mendapat dukungan dari banyak advokat, termasuk Fredrik J Pinakunary.

Dalam kanal YouTube aktivis Irma Hutabarat, Fredrik menjelaskan perbedaan itikad baik dan tidak baik. Ia mengungkit kasus seorang pengacara yang menjadi tersangka bernama Fredrich Yunadi. Dia merupakan eks pengacara Setya Novanto (Setnov).

"Kita mesti ingat ada pengacara juga yang sampai masuk penjara," ucap Fredrik di kanal YouTube Irma Hutabarat, dikutip pada Kamis (14/9).

Ia menyebut kasus yang menyeret nama Fredrich itu merupakan bukti itikad tidak baik. "Tapi itu agak beda. Sangat berbeda kasusnya dengan Kamaruddin. Kalau itu kan obstruction of justice. Bicara tentang dokumen-dokumen kesehatan," paparnya.

"Dipalsukan, lalu memberikan keterangan palsu," potong Irma.

Fredrik J Pinakunary mengatakan Fredrich berbicara di luar kapasitas dia sebagai lawyer karena dia bukan dokter. Selain itu, ia juga menggiring opini publik dan berupaya untuk menghalangi penyidikan.

"Maka apa yang dimaksud dalam putusan MK itu, yang meredefinisi lagi itu, unsur itikad baiknya dalam kasus (Fredrich Yunadi) itu tidak ada," ungkapnya.

Sementara itu, Fredrik menegaskan apa yang dilakukan Kamaruddin Simanjuntak tidaklah sama dengan kasus yang menyeret nama Fredrich Yunadi. Ia mengatakan upaya yang dilakukan Kamaruddin Simanjuntak tidak bisa dikatakan itikad tidak baik.

"Tapi kalau kita bicara dalam kasus Kamaruddin Simanjuntak. Ketika dia berbicara untuk kepentingan Rina Lauwy adalah klien dia, itu betul-betul dalam rangka memperjuangkan kepentingan hukum dari seorang istri," pungkasnya.

Fredrik sendiri juga mengetahui apa yang terjadi karena ia juga diperlihatkan barang buktinya. "Yang setelah kita lihatnya di berita saya kan ikut dampingi tuh. Tahu persis apa yang terjadi, termasuk barang buktinya juga diperlihatkan," pungkas Fredrik J Pinakunary. ***

Kim Jong-Un Undang Putin ke Korea Utara Guna Menjalin Hubungan yang Lebih Serius

Media pemerintah Pyongyang melaporkan, bahwa dalam pertemuan mereka di Rusia pada hari Rabu, Kim Jong-un mengundang Presiden Vladimir Putin untuk mengunjungi Korea Utara.

Dilansir dari The Guardian, Kim mengatakan kepada Putin bahwa pertemuan mereka yang diawasi ketat telah membawa hubungan bilateral ke tingkat yang baru. Kantor berita KCNA mengabarkan, bahwa Kim juga menyatakan kesediaannya untuk membina hubungan yang stabil dan berorientasi masa depan untuk 100 tahun ke depan.

Laporan tersebut selanjutnya mengatakan bahwa Kim diberi pengarahan mengenai rincian teknis kendaraan luar angkasa Rusia selama kunjungannya ke kosmodrom. Kantor berita Jepang Kyodo mengutip sumber yang mengatakan Kim dijadwalkan mengunjungi pabrik yang memproduksi jet tempur Sukhoi dan pesawat lainnya setelah pembicaraan dengan Putin.

Para pejabat AS dan Korea Selatan telah menyatakan kekhawatirannya bahwa Kim dapat memberikan senjata dan amunisi kepada Rusia, yang telah menghabiskan banyak persediaan senjata dalam lebih dari 18 bulan perang di Ukraina, namun Moskow dan Pyongyang membantah niat tersebut.

Dalam pertemuan hari Rabu di kosmodrom Vostochny di wilayah terpencil Amur, Kim menawarkan kepada Putin dukungannya terhadap “perjuangan suci” Rusia melawan negara barat. Sementara Putin dilaporkan menawarkan bantuan Rusia untuk program satelit Korea Utara yang bermasalah.

Pembicaraan empat mata antara kedua pemimpin, serta diskusi dengan delegasi, berlangsung sekitar dua jam dan dilanjutkan dengan makan malam resmi untuk menghormati Kim.

Keduanya juga membahas kemungkinan pengiriman kosmonot Korea Utara ke luar angkasa, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

KPK: Proses Penyelidikan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Selesai

Eko Darmanto dan berbagai momen pamer gaya hidupnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap empat pihak dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu).

Mereka yang dicegah ke luar negeri dalam kasus ini yakni mantan Kepala Kantor Bea Cukai Eko Darmanto, Komisaris PT Ardhani Karya Mandiri Ari Murniyanti Darmanto yang tak lain adalah istri Eko Darmanto. Kemudian Komisaris PT Emerald Perdana Sakti Rika Yunartika dan Direktur PT Emerald Perdana Sakti Ayu Andhini

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pencegahan ke luar negeri terhadap mereka dilakukan berbarengan dengan naiknya ke proses penyidikan kasus ini.

"Benar, dengan dimulainya penyidikan perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU pada Dirjen Bea Cukai Kemenkeu RI dan tentunya atas dasar kebutuhan tim penyidik dalam pengumpulan alat bukti, maka dilakukan cegah terhadap 4 orang pihak terkait," ujar Ali di gedung KPK, Selasa (12/9/2023).

Pengajuan pencegahan sudah dilakukan melakui Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham. Pencegahan dilakukan untuk waktu enam bulan pertama dan dapat
diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

"Kami imbau agar para pihak tersebut selalu kooperatif hadir dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di hadapan tim penyidik," kata Ali.

KPK: Penyelidikan Harta Janggal Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Selesai

KPK merampungkan penyelidikan kejanggalan harta mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Hanya saja KPK belum bersedia membeberkan apakah Eko Darmanto sudah dijadikan tersangka atau belum.

"Kami sampaikan proses penyelidikan sekali lagi sudah selesai," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Senin (4/9/2023).

Ali mengatakan, tim penyelidik sudah memeriksa sekitar 17 orang di DKI Jakarta, Surabaya, Pasuruan, hingga Malang. Ali juga mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) berkaitan hal tersebut.

"Termasuk kami sudah koordinasi dengan PPATK, kemudian juga dengan Direktorat LHKPN dan Direktorat Deteksi Analisis Korupsi di KPK untuk kemudian teman-teman penyelidik menympulkan dari seluruh kegiatan penyelidikan," kata Ali.

"Pada saatnya kami akan sampaikan, teman-teman harap bersabar dulu, tapi yang pasti poin utamanya adalah proses penanganan perkara ini terus berjalan, bahkan sudah mendekati akhir, pada proses-proses berikutnya," kata Ali.

Diberitakan, KPK membuka penyelidikan dugaan korupsi mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. KPK tengah mencari bukti dugaan korupsi dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Eko Darmanto.

Penyelidikan ini berangkat dari hasil klarifikasi LHKPN tim Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK terhadap Eko Darmanto. Dari hasil penelusuran, KPK menduga sejumlah harta kekayaan Eko Darmanto janggal.

"Dia (Eko Darmanto) sudah dilidik (penyelidikan) kan," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam keterangannya, Rabu (14/6/2023).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencopot Kepala Bea Cukai Yogyakarta bernama Eko Darmanto alias ED. Sikap tegas diambil buntut pamer harta di media sosial. ***

Dewas Selidiki Tentang Informasi Tahanan Main ke Ruang Pimpinan KPK

Ali Fikri

Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengakui menerima informasi terkait dugaan tahanan kasus korupsi yang main ke lantai 15 ruang pimpinan KPK. Dewas KPK pun akan mendalami dugaan tersebut.

 

"Ya, informasi masih didalami," kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Selasa (12/9).

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, diduga tahanan tersebut merupakan pihak yang terjerat kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri enggan menjawab tegas informasi yang berkembang tersebut. Ia hanya berujar setiap pemeriksaan dilangsungkan di lantai dua Gedung Merah Putih KPK.

"Ini informasi dari teman-teman [jurnalis] sendiri ya. Maksud saya, kami hanya bisa menjelaskan sejauh ini dalam pemeriksaan setiap tahanan dalam kapasitasnya sebagai tersangka ataupun saksi selalu dilakukan di lantai dua," ucap Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

 

Ali berujar, pemeriksaan saksi dan tahanan kasus korupsi hanya berada di lantai 2.

 

"Saya hanya ingin sampaikan setiap pemeriksaan tersangka itu yang kami tahu di lantai dua," pungkas Ali. ***

KH Cholil Nafis: MUI Menolak Wacana Pemerintah Kontrol Rumah Ibadah

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis menolak rencana pemerintah untuk mengontrol tempat ibadah.

Hal itu disampaikan dalam rangka merespons Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel mengusulkan agar semua tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah, Senin (4/9/2023).

“Intinya Majelis Ulama Indonesia menolak pemerintah mengontrol rumah ibadah,” kata Kiai Cholil dalam siaran pers, mengutip laman MUI, Jumat (8/9/2023).

Kiai Cholil menyampaikan, keberadaan negara adalah untuk menjamin kebebasan umat beragama dalam beribadah dan menjalankan keyakinannya.

Usulan yang disampaikan oleh BNPT itu, menurutnya, adalah bentuk kendali pemerintah terhadap aktivitas beribadah, sehingga tidak didapati lagi kebebasan beragama lagi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

“Ini cenderung akan meligitimasi pemerintah, mungkin kritik aja nanti akan susah. Biasanya karena adanya kedzaliman dan pemaksaan oleh pemerintah kepada umat beragama,” paparnya.

Peran Ormas Islam

Kiai Cholil pun mengimbau agar segala permasalahan dikembalikan kepada undang-undang dasar. Negara dalam hal ini berkewajiban untuk menjamin adanya kebebasan umat beragama dalam beribadah dan berkeyakinan.

Kritik juga dibutuhkan untuk kebaikan. Sekalipun terjadi pelanggaran di sana, kata Kiai Cholil, negara sudah memiliki instrumen hukum sebagai aturan penyelesaiannya.

“Serahkan kepada ormas keagamaan dalam melakukan pembinaan, jadikanlah ormas itu sebagai mitra pemerintah,” ujar Kiai Cholil. ***

Ciri-ciri Uang Mutilasi Rp 100 Ribu yang Beredar di Masyarakat Menjadi Viral

Viral di media sosial soal munculnya fenomena uang mutilasi atau uang setengah asli dan setengah palsu. Adapun uang mutilasi yang beredar, yakni uang Rp 100 ribu.

 

Berdasarkan unggahan banyak akun di media sosial X, video uang mutilasi tersebut banyak beredar di grup-grup WhatsApp masyarakat.

 

“Nemu di group WA. Kemarin ada uang 2000 diwarnai biar jadi 20 ribu. Sekarang ada beginian. Hati-hati, mulai beredar uang 100ribu mutilasi, sebagian asli, bagian lainnya palsu,” cuit akun @InfosupprterID, dikutip Kamis (7/9).

 

Adapun video uang mutilasi yang diunggah warganet sama. Bersuarakan seorang perempuan yang meminta berhati-hati serta menyebutkan ciri-ciri uang mutilasi.

“Ini contoh uang mutilasi, ada sambungannya,” kata seorang perempuan yang merekam video sembari menunjukkan bentuk uang Rp 100 ribu yang dimutilasi alias disambung uang palsu.

 

Lalu, disahut oleh seorang perempuan lain yang menyebut bahwa ciri lain dari uang mutilasi adalah nomor seri yang berbeda. Dia menyebut, seharusnya nomor seri dalam satu uang itu sama. 

 

“Nomor serinya beda ini, antara nomor seri di sebelah kiri dan kanan uang,” ujar perempuan sembari menunjukkan lokasi nomor seri dalam selembar uang.

Dalam video yang beredar ini, perekam juga meyakinkan bahwa uang mutilasi adalah uang sambungan yang terdiri uang asli dan uang palsu.

 

“Jadi mutilasi itu setengah palsu setengah asli ya dan ini engga diterima di bank gaes,” tuturnya.

 

Perekam video juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati terhadap uang mutilasi yang beredar tersebut.

 

“Hati hati ya buat teman-teman sekarang banyak nih, uangnya setengah palsu, setengah asli atau uang mutilasi,” tandasnya.***

Soal Ditolak Bupati Tanah Laut untuk Buka MTQ Internasional, Cak Imin: yang Punya Anggaran Kurang Berkenan

Bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku marah lantaran batal membuka, hadir, hingga berfoto dalam acara MTQ Internasional di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Selasa (5/9) kemarin. 

"Bupati keberatan saya hadir, akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya sudah siap semua, daripada merusak acara, saya menyatakan pada pak kyai Saifullah Ma'shum saya marah," katanya kepada wartawan, Rabu (6/9).

 

Sambil bercanda, ia mengatakan marah karena telah menyia-nyiakan ongkos untuk berangkat dari Jakarta menuju Banjarmasin.

 

"Marahnya saya, saya minta untuk diganti (ongkos)," katanya sambil nyengir yang disambut gelak tawa.

"Yang kedua marahnya saya, 'Saya capek sebetulnya untuk ke sini. Ternyata sampai sini sampean gak jelas ngundang saya. Tau gitu gak usah ngundang saya,'" sambung Ketua Umum PKB itu menirukan percakapan dengan Saifullah Ma'sum.

 

Sebelumnya, Bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membantah adanya intimidasi terhadap Bupati Tanah Laut Sukamta yang membuat dirinya batal membuka acara MTQ internasional di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Ia mengatakan, batalnya membuka acara MTQ yang dilaksanakan Jami'yyatul Qurra wal-Huffadz (JQH) itu justru memang lantaran penolakan dari Bupati Tanah Laut itu sendiri.

 

"Jadi perlu dicatat tidak ada intimidasi sama sekali," kata Cak Imin kepada wartawan, Rabu (5/9).

 

Ketua Umum PKB itu mengaku sempat bertanya alasan Bupati Tanah Laut tak berkenan dirinya membuka atau bahkan hadir dalam kegiatan tersebut kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat JQH NU Saifullah Ma'shum.

 

"Jawabannya memang sebagian anggaran yang digunakan (kegiatan JQH) APBD. Jadi wajar yang punya anggaran gak berkenan," ucap Cak Imin. ***

Cak Imin Marah Besar Ketika Batal Buka MTQ Internasional di Tanah Laut

Di kawasan Tempat MTQ Internasional di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Selasa (5/9) kemarin. "Bupati keberatan saya hadir, akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya sudah siap semua, daripada merusak acara, saya menyatakan kepada pak kyai Saifullah Ma'shum saya marah," katanya kepada wartawan, Rabu (6/9).

Sambil bercanda, ia mengatakan marah karena telah menyia-nyiakan ongkos untuk berangkat dari Jakarta menuju Banjarmasin.

"Marahnya saya, saya minta untuk diganti (ongkos)," katanya sambil nyengir.

"Yang kedua marahnya saya, 'Saya capek sebetulnya untuk ke sini. Ternyata sampai sini sampean gak jelas ngundang saya. Tau gitu gak usah ngundang saya,'" sambung Ketua Umum PKB itu menirukan percakapan dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Jam'iyyatul Qurra Wal Huffazh Nahdlatul Ulama (JQHNU) KH Saefullah Ma'sum Saifullah Ma'sum.

Sebelumnya, Bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membantah adanya intimidasi terhadap Bupati Tanah Laut Sukamta yang membuat dirinya batal membuka acara MTQ internasional di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Ia mengatakan, batalnya membuka acara MTQ yang dilaksanakan Jami'yyatul Qurra wal-Huffadz (JQH) itu justru memang lantaran penolakan dari Bupati Tanah Laut itu sendiri. "Jadi perlu dicatat tidak ada intimidasi sama sekali," kata Cak Imin kepada wartawan, Rabu (5/9).

Ketua Umum PKB itu mengaku sempat bertanya alasan Bupati Tanah Laut tak berkenan dirinya membuka atau bahkan hadir dalam kegiatan tersebut kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat JQHNU Saifullah Ma'shum. "Jawabannya memang sebagian anggaran yang digunakan (kegiatan JQH) APBD. Jadi wajar yang punya anggaran gak berkenan," ucap Cak Imin. (*)

Satgas Laut Kerahkan Kapal Perang Mutakhir Untuk Amankan KTT ASEAN 2023 Jakarta

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengerahkan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), helicopter (Heli) dan Sea Rider di sektor teluk Jakarta-Banten, yang tergabung dalam Satuan Tugas Laut (Satgasla) untuk mengamankan rangkaian acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN Summit pada 5-7 September 2023.

Sebanyak 919 personel TNI AL yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Laut VVIP melaksanakan pengamanan terhadap Presiden, Wapres dan tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan di Jakarta dalam rangka mendukung tugas Kogabpad Pam VVIP.

Dalam pengamanan KTT ASEAN tersebut, TNI AL menyiapkan kapal perang yang disiagakan di perairan sektor Jakarta-Banten, antara lain KRI John Lie -358 ( JOL), KRI Sultan Iskandar Muda -367 (SIM), KRI Barakuda -814 ( BKD), KRI Kerambit - 627 (KRB), KRI Wiratno- 379 (WIR), dan KRI dr. Rajiman Widyodiningrat-992 (RJW) , 2 unit HS (heli serang) jenis Panther dan 2 Sea Rider (sejenis RHIB, yang diawaki Kopaska).

"Selain kapal perang, juga dikerahkan salah satu KRI mutakhir yang dimiliki TNI AL yang sanggup menangani emergensi medis yaitu KRI dr. Rajiman Widyodiningrat-992 yang merupakan kapal bantu Rumah Sakit, setara Rumah Sakit Tipe B, dengan peralatan medis yang memadai. Kapal ini dapat menangani jika ada peserta KTT atau personel pengamanan yang sakit atau memerlukan penanganan medis," kata Kabid Media Center Puspen TNI selaku Dansubsatgaspen Kolonel Arh Budyanto Sudarsono dalam keterangannya, Senin (4/9/2023).

Dia menambahkan, persenjataan maupun sensor KRI dalam keadaan siap, terutama KRI yang diproyeksikan sebagai unsur escort maupun unsur escape laut.

"Unsur-unsur Satgasla selain sebagai unsur SAR, evakuasi VVIP, evakuasi medis, juga ditugaskan untuk menutup peluang penyusupan ancaman keamanan yang datang dari dan lewat laut," ujar dia.

Selain KRI, Satgasla juga mengerahkan armada tercanggihnya, yaitu Heli serang jenis Panther untuk menangani evakuasi udara.

Peserta KTT ASEAN Jakarta Mulai Berdatangan

Menjelang perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta, sebanyak 9 negara peserta telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (4/9/2023). KTT ASEAN ini akan berlangsung mulai 5 hingga 7 September 2023.

Executive General Manager PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Utama (KCU) Bandara Soekarno-Hatta, Dwi Ananda Wicaksana mengatakan, selain 9 negara, terdapat sejumlah negara lainnya yang sebelumnya telah tiba pada Minggu 3 September lalu.

"Hari ini adalah puncak kedatangan para delegasi KTT ASEAN. Dari data yang kami peroleh, ada 9 negara yang akan tiba, dan beberapa yang sudah tiba pada 3 September kemarin. Seperti Cook Islands, pagi tadi Timor Leste, lalu ada juga beberapa negara peninjau PBB," katanya.

Sementara untuk hari ini, selain Timor Leste, ada beberapa negara KTT ASEAN yang tiba. Seperti Vietnam, Kamboja, Laos, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Bangladesh.

Dalam penanganannya, pihak pengelola Soetta sebagai bandara satu-satunya penerima para tamu tersebut, memastikan kenyamanan dan keamanan para delegasi begitu tiba di Indonesia. Mulai dari alur ketibaan, hingga menuju lokasi diselenggarakannya KTT ke-43 ASEAN .

"Kita pastikan semua berjalan aman dan nyaman, tidak menganggu juga operasional layanan penerbengan reguler. Yang mana, untuk hari ini diperkirakan akan ada 130 ribu pergerakan penumpang yang melakukan take off dan landing baik domestik dan internasional," ujarnya.

Dalam momentum yang sama, pihak Bandara Soetta juga memperingati Hari Pelanggan Nasional. Dimana, pada kesempatan itu, seluruh layanan kepada para penumpang, terutama terkait dengan kebersihan dilakukan pemeriksaan.

Gaess ! Di Fitur Baru Youtube, Kamu Bisa Cari Lagu Hanya dengan Senandung Lho

YouTube mengumumkan eksperimen fitur baru pada perangkat Android. Fitur baru ini memungkinkan pengguna menentukan lagu hanya dengan senandung. Fitur ini dikatakan sebagai kemajuan besar dari aplikasi pengenalan musik Apple, Shazam.

 

Sebagaimana dicatat di halaman dukungan YouTube, platform berbagi video ini sedang menguji kemampuan pencarian berdasarkan lagu pada aplikasi versi Android, yang memungkinkan pengguna menemukan lagu di YouTube dengan bersenandung, bernyanyi, atau merekam lagu.

 

Pengguna yang memiliki akses ke eksperimen dapat beralih dari penelusuran suara YouTube ke fitur penelusuran lagu baru dan menyenandungkan, menyanyikan, atau merekam lagu selama tiga detik atau lebih. 

Platform kemudian mengidentifikasi lagu tersebut dan mengarahkan pengguna ke video YouTube relevan yang menampilkan lagu yang dicari, baik itu video musik resmi, konten buatan pengguna, atau video Shorts.

 

Kemampuan pencarian berdasarkan lagu hanya tersedia untuk sebagian kecil pengguna Android. Jika fitur ini diluncurkan secara lebih luas, tampaknya fitur ini akan bermanfaat bagi banyak orang, karena YouTube adalah tujuan populer untuk mencari lagu.

 

Dilansir dari TechCrunch, eksperimen terbaru YouTube ini mungkin terdengar asing bagi sebagian pengguna. Pada tahun 2020, perusahaan induk YouTube, Google, pertama kali meluncurkan kemampuan pada aplikasi Google, widget Google Penelusuran, dan Asisten Google, yang memungkinkan pengguna mengetahui lagu dengan bersenandung, bersiul, atau bernyanyi ke ikon mikrofon. 

 

Namun, perbedaan utamanya adalah fitur Google mengharuskan pengguna bersenandung selama 10-15 detik untuk mengidentifikasi lagu. Seperti yang dijelaskan Google sebelumnya, fiturnya dibangun pada model pembelajaran mesin yang dapat mencocokkan senandung seseorang dengan “sidik jari” atau melodi khas suatu lagu.

 

Tes YouTube baru menggunakan teknologi yang sama dengan fitur Google, perusahaan mengkonfirmasi kepada TechCrunch. Aplikasi pengenalan musik lain seperti SoundHound dan MusixMatch juga dapat mengidentifikasi lagu dengan menyanyikan atau menyenandungkan lagu tersebut.

 

Namun aplikasi tersebut tidak sepopuler YouTube dan Google. Jadi, dengan YouTube yang tengah mempersiapkan fitur baru ini, tampaknya ini akan menarik untuk ditunggu.

Ida Fauziah Nilai Indonesia dan Malaysia Miliki Hubungan yang Erat

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah menilai bahwa selama ini, Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang erat. Dirinya mengatakan, dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi, Malaysia merupakan partner perdagangan terbesar kedua Indonesia, dengan jumlah investasi ke-5 di tahun 2022 di ASEAN.

"Dalam bidang subregional, kedua negara juga aktif bekerja sama di bawah mekanisme Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) dan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP EAGA)," katanya saat mewakili Pemerintah Indonesia menyampaikan sambutan pada acara 66th National Day of Malaysia, di Jakarta, Kamis (31/8/2023). 

Ida juga melihat, bahwa komitmen penguatan hubungan kedua negara juga ditunjukkan melalui kunjungan di tingkat Kepala Negara. Pada Januari 2023, Perdana Menteri Dato’ Seri Haji Anwar bin Ibrahim melakukan kunjungan kerja ke Indonesia.

"Kunjungan tersebut merupakan pertemuan yang sukses, dan kedua kepala negara menyetujui untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, serta berkomitmen untuk menyelesaikan beberapa masalah perbatasan kedua negara," ujarnya.

Hubungan Tetap Kuat

Ida juga menjelaskan, kunjungan Presiden Joko Widodo di Putrajaya pada Juni 2023 lalu, menjadi momentum penandatanganan beberapa perjanjian dan MoU kerja sama.

Penandatanganan kerja sama tersebut meliputi perjanjian batas maritim di sebagian segmen, perjanjian di wilayah perbatasan Sabah, Sarawak dan Kalimantan, yaitu Border Crossing Agreement (BCA) dan Border Trade Agreement (BTA), serta kerja sama pengakuan Sertfikasi Halal dan kerja sama promosi investasi.

"Saya percaya bahwa di masa yang penuh dinamika dan tantangan ini, hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia tetap kuat dan dengan didukung komitmen bersama untuk lebih meningkatkan kerja sama di berbagai bidang," ucap Ida.

Tak lupa, Ida juga mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan Malaysia ke-66 bagi seluruh Rakyat Malaysia. Dirinya berharap agar di peringatan Hari Kebangsaan Malaysia tahun para Pemimpin Malaysia dan Rakyat Malaysia mendapat pelindungan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

"Semoga bangsa dan negara Malaysia dapat selalu damai dan sejahtera, serta aman sentosa," ucapnya. ***

Di Tengah Kehebohan Kabar Duet Anies-Cak Imin, Surya Paloh Bertemu Jokowi

Konstelasi politik menuju pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024 terus mengalami pergeseran. Perubahan politik secara signifikan tergambar dari masifnya manuver elite untuk mencari peruntungan politik guna menatap pilpres mendatang.

Tak hanya itu, warna-warni dinamika penentuan pasangan capres-cawapres 2024 juga turut menjadi perbincangan intensif antar parpol yang saat ini semakin keras didengungkan di muka publik. Hal ini yang kemudian membuat iklim koalisi yang sudah terbentuk kembali mengalami kontraksi politik.

Adapun Baru-baru ini, publik kembali digemparkan dengan pengakuan Partai Demokrat soal keretakan hubungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) usai mencuat kabar duet Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Hal itu sebagaimana tertulis dalam pernyataan resmi Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefki Harsya pada Kamis, 31 Agustus 2023 kemarin. Dalam pernyataan tersebut, Riefky mengungkapkan bahwa partainya merasa dikhianati karena keputusan sepihak soal duet Anies-Cak Imin tersebut.

Terlebih, kata Riefky, Capres Anies Baswedan sebelumnya sudah memutuskan menggandeng Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sejak bulan Juni
2023 lalu.

Bahkan, menurut Riefky, nama AHY juga telah disampaikan Anies kepada pimpinan partai pendukungnya yaitu Ketua Umum (Ketum) NasDem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, dan Ketum Demokrat AHY serta Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tidak ada satu pun yang menolak nama AHY.

Namun seiring berjalannya waktu, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya justru terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi (Anies-AHY), tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan.

Perubahan fundamental yang dimaksud adalah ketika Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pendamping Anies Baswedan untuk Pilpres 2024.

Maka menyikapi hal itu, Partai Demokrat akhirnya resmi mencabut dukungan terhadap Bakal Capres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal itu diputuskan usai menggelar rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Puri Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).

"Pertama, Demokrat cabut dukungan Anies Baswedan sebagai capres pilpres 2024," kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangeng, saat konferensi pers.

Selain mencabut dukungan ke Anies, Partai Demokrat juga resmi keluar dari Koalisi Perubahan yang telah dibangun bersama Partai NasDem dan PKS.

"Kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam koalisi perubahan untuk persatuan karena terjadi pengingkaran kesepakatan yang dibangun selama ini," pungkasnya.

Sementara itu di sisi lain, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memutuskan telah menerima tawaran kerja sama politik yang diajukan Partai NasDem untuk menduetkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024.

Keputusan tersebut ditetapkan usai rampungnya Rapat Pleno Gabungan DPP PKB yang digelar di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Timur, Jalan Menanggal, Surabaya, Jumat (1/9/2023).

"Menerima dengan baik tawaran Partai NasDem memasangkan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, Anies-Muhaimin," kata Sekretaris Jendral (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat PKB Muhammad Hasannudin Wahid di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Timur.

Ia menyebut terbitnya keputusan itu menindaklanjuti pelaksanaan rapat pleno di Jakarta yang menyambut baik tawaran kerjasama dari partai NasDem kepada PKB untuk kerja sama politik di Pilpres 2024.

Namun, keputusan pengurus pusat mengharuskan penetapan hasil akhir atau proses finalisasi dilakukan melalui Rapat Pleno Gabungan DPP PKB yang melibatkan seluruh jajaran pengurus internal partai.

"Tetapi tadi pagi (1/9) keputusan dari DPP PKB juga harus menggelar rapat pleno gabungan, jadi tidak hanya Dewan Syuro PKB dan Tanfidz tetapi seluruh badan otonom diundang, seluruh anggota fraksi diundang, bahkan pimpinan DPW PKB juga diundang pada sore hari ini," ujarnya.

Kemudian dalam rapat pleno gabungan itu juga, DPP PKB juga meminta arahan dan pandangan dari para kiai, tokoh, serta kader internal partai terkait pengambilan keputusan terhadap tawaran kerja sama politik dengan NasDem untuk memasangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

"Jadi, Anies-Muhaimin kira-kira disingkat 'AMIN'," ucapnya.

Baru Saja Dikukuhkan, Tim 100 Bakorsi Sukoharjo Segera Gelar Bimtek

Tim 100 Bakorsi (Badan Koordinasi Saksi) Kabupaten Sukoharjo baru saja dikukuhkan, Minggu (28/8/2023). Selain pengurus dari partai pengusung bacapres (bakal calon presiden) Anies Baswedan dari tingkat daerah Sukarjo, caleg DPR RI juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Sekretaris umum acara pengukuhan Tim 100 Bakorsi Kabupaten Sukoharjo, Muhammad Fadhli, M.E., merasa bersyukur karena seluruh partai pengusung berkenan hadir.

“Alhamdulilah hadir dan mendukung kegiatan Bakorsi Sukoharjo,” kata Fadhli kepada media, Senin (28/8/2023).

Fadhli berharap, dengan adanya Bakorsi ini dapat menjadi mensinergikan kekuatan seluruh simpul relawan.

“Khususnya, di Sukoharjo dalam upaya meningkatkan elektabilitas Anies Baswedan sebagai bacapres. Selain itu, menjalankan tugas kerelawanan sebagai saksi dan memantau di lapangan nanti dalam mengawasi serta mengawal proses jalannya pemilu,” terangnya.

Dengan begitu, harapannya, proses pemilu nanti dapat berjalan dengan jujur dan adil. Dia mengakui, sesuksesan program Bakorsi ini tidak lepas dari dukungan dari tim pemenangan dari masing-masing parpol pendukung Anies.

Pasca acara, dalam waktu dekat rencananya, mereka akan menggelar pelatihan Bakorsi. Sementara, Fadhli mendapatkan tugas sebagai Sekjen Bakorsi Kabupaten Sukoharjo.

“Nama pelatihannya itu bimtek (bimbingan teknis). Nantinya, Bakorsi kabupaten akan melakukannya di seluruh kecamatan,kelurahan, dan desa di Sukoharjo,” tutur Fadhli.

Dia melanjutkan, pembekalan bimtek akan dilakukan dari Bakorsi kabupaten bersama dengan bakorsi wilayah Jawa Tengah.

“Bimtek dilakukan seiring nantinya dengan sudah lengkapnya tim 100 tingkat kecamatan dan kelurahan. Insya Allah targetnya mulai bulan September sudah mulai dilaksanakan,” jelas Fadhli. [Yat]

Mengggugat Penguasa, Ratusan Aktivis dan Seniman Rayakan 60 Tahun Wiji Thukul

Ratusan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Melawan Lupa mengadakan acara syukuran 60 tahun Wiji Thukul bertajuk "Selamat Ulangtahun Wiji Thukul, Kau Dimana? di Galeri Nasional Gambir, Sabtu (26/8). Mereka kompak mengenakan kaos hitam bergambar Wiji Thukul dan bertuliskan Koalisi Melawan Lupa.

Berbagai rangkaian kegiatan dilakukan dalam acara ini. Mulai dari puisi hingga musik dibawakan oleh teman-teman penyair dan musisi yang pernah berjuang bersama Wiji Thukul. Salah satunya Usman Hamid, mantan aktivis yang saat ini menjabat Direktur Eksekutif Amnesty Internasional. 

Mantan Aktivis Partai Rakyat Demokratik yang juga anggota Dewan Penasihat Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (Ikohi), Wilson mengatakan acara ini dilakukan untuk memberikan pesan kepada penguasa bahwa kasus penculikan Wiji Thukul dan kawan-kawan belum selesai. 

Perayaan 60 Tahun Wiji Thukul digelar oleh sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Melawan Lupa.

“Iya sebetulnya itikad dari penguasa saja, karena sudah ada rekomendasi dari DPR tahun 2009, ada dua yang penting, salah satunya membentuk tim pencarian untuk aktivis yang hilang, tapi pak Presiden SBY tidak mau melakukan itu semua. Tinggal pak Presiden Jokowi, tidak berani melaksanakan rekomendasi DPR tersebut. Malah dia merangkul Prabowo Subianto,” katanya di lokasi. 

Dalam kesempatan ini, Wilson juga menyinggung soal dukungan eks Ketum PRD, Budiman Sudjatmiko kepada Prabowo Subianto. 

“Mungkin sebagai demokrat saya menghargai, tapi khusus Budiman Sudjatmiko ini berbeda selaku eks Ketum PRD (partai rakyat demokratik). Jadi secara moral, politik, bagaimana mungkin kamu merangkul capres yang menculik kawanmu sendiri,” tegasnya.

“Kami untuk sebagaimana pilpres sebelumnya. Ikohi memiliki sikap untuk jangan memilih penculik. Mengingat kehilangan paksa 98 ini juga sekaligus memperlihatkan sekaligus memperingatkan kepada publik bahwa pasti akan terulang lagi,” imbuh Wilson. 

Sementara itu, Usman Hamid yang ditemui usai acara mengatakan bahwa perjuangan untuk mencari kebenaran dari kawan-kawan yang hilang harus terus digelorakan. Dalang dibalik operasi penghilangan para aktivis juga harus diusut tuntas.

“Saya kira banyak yang punya pertanyaan yang sama. Bagi saya mereka (aktivis korban penculikan) seperti bunga-bunga yang terpaksa layu. Tapi perjuangan untuk mencari mereka jangan berhenti,” tandasnya.

Nama Wiji Thukul dikenal publik berkat puisi-puisinya yang lantang mengkritik otoriterianisme Orde Baru dan tekadnya memperjuangkan hak kelompok marjinal. 

Namun, Perjuangan Wiji Thukul membuatnya dihilangan paksa yang membuat keberadaanya tidak diketahui hingga kini. Sebelum menghilang, ayah dari Fajar Merah itu juga menjadi buronan yang membuat dirinya harus bersembunyi dan berpindah-pindah tempat agar tidak ditangkap aparat.