Konstelasi politik menuju pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024 terus mengalami pergeseran. Perubahan politik secara signifikan tergambar dari masifnya manuver elite untuk mencari peruntungan politik guna menatap pilpres mendatang.
Tak hanya itu, warna-warni dinamika penentuan pasangan capres-cawapres 2024 juga turut menjadi perbincangan intensif antar parpol yang saat ini semakin keras didengungkan di muka publik. Hal ini yang kemudian membuat iklim koalisi yang sudah terbentuk kembali mengalami kontraksi politik.
Adapun Baru-baru ini, publik kembali digemparkan dengan pengakuan Partai Demokrat soal keretakan hubungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) usai mencuat kabar duet Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Hal itu sebagaimana tertulis dalam pernyataan resmi Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefki Harsya pada Kamis, 31 Agustus 2023 kemarin. Dalam pernyataan tersebut, Riefky mengungkapkan bahwa partainya merasa dikhianati karena keputusan sepihak soal duet Anies-Cak Imin tersebut.
Terlebih, kata Riefky, Capres Anies Baswedan sebelumnya sudah memutuskan menggandeng Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sejak bulan Juni
2023 lalu.
2023 lalu.
Bahkan, menurut Riefky, nama AHY juga telah disampaikan Anies kepada pimpinan partai pendukungnya yaitu Ketua Umum (Ketum) NasDem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, dan Ketum Demokrat AHY serta Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tidak ada satu pun yang menolak nama AHY.
Namun seiring berjalannya waktu, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya justru terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi (Anies-AHY), tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan.
Perubahan fundamental yang dimaksud adalah ketika Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pendamping Anies Baswedan untuk Pilpres 2024.
Maka menyikapi hal itu, Partai Demokrat akhirnya resmi mencabut dukungan terhadap Bakal Capres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal itu diputuskan usai menggelar rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Puri Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).
"Pertama, Demokrat cabut dukungan Anies Baswedan sebagai capres pilpres 2024," kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangeng, saat konferensi pers.
Selain mencabut dukungan ke Anies, Partai Demokrat juga resmi keluar dari Koalisi Perubahan yang telah dibangun bersama Partai NasDem dan PKS.
"Kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam koalisi perubahan untuk persatuan karena terjadi pengingkaran kesepakatan yang dibangun selama ini," pungkasnya.
Sementara itu di sisi lain, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memutuskan telah menerima tawaran kerja sama politik yang diajukan Partai NasDem untuk menduetkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024.
Keputusan tersebut ditetapkan usai rampungnya Rapat Pleno Gabungan DPP PKB yang digelar di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Timur, Jalan Menanggal, Surabaya, Jumat (1/9/2023).
"Menerima dengan baik tawaran Partai NasDem memasangkan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, Anies-Muhaimin," kata Sekretaris Jendral (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat PKB Muhammad Hasannudin Wahid di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Timur.
Ia menyebut terbitnya keputusan itu menindaklanjuti pelaksanaan rapat pleno di Jakarta yang menyambut baik tawaran kerjasama dari partai NasDem kepada PKB untuk kerja sama politik di Pilpres 2024.
Namun, keputusan pengurus pusat mengharuskan penetapan hasil akhir atau proses finalisasi dilakukan melalui Rapat Pleno Gabungan DPP PKB yang melibatkan seluruh jajaran pengurus internal partai.
"Tetapi tadi pagi (1/9) keputusan dari DPP PKB juga harus menggelar rapat pleno gabungan, jadi tidak hanya Dewan Syuro PKB dan Tanfidz tetapi seluruh badan otonom diundang, seluruh anggota fraksi diundang, bahkan pimpinan DPW PKB juga diundang pada sore hari ini," ujarnya.
Kemudian dalam rapat pleno gabungan itu juga, DPP PKB juga meminta arahan dan pandangan dari para kiai, tokoh, serta kader internal partai terkait pengambilan keputusan terhadap tawaran kerja sama politik dengan NasDem untuk memasangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
"Jadi, Anies-Muhaimin kira-kira disingkat 'AMIN'," ucapnya.
Tidak ada komentar
Posting Komentar