Ternyata DKI Saat Dipimpin Anies Baswedan Paling Rendah Nilai Kelebihan Bayarnya, Bahkan Status Audit Paling Baik

Mantan Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Anies Baswedan, Tatak Ujiyati mengungkapkan kondisi DKI Jakarta saat di bawah kepemimpinan Anies Baswedan.

Hal itu ditanggapi dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Tatak Ujiyati mengutarakan bahwa pada saat Anies Baswedan jadi Gubernur DKI Jakarta, justru paling rendah angka kelebihan bayarnya.

"Kelebihan bayar hampir selalu terjadi di lembaga-lembaga yang diaudit BPK tiap tahunnya. Ini data DKI dalam waktu 10 tahun," ungkap Tatak Ujiyati dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi miliknya, Senin (29/5).

Tatak Ujiyati juga mengatakan bahwa kelebihan bayar hampir sering terjadi pada lembaga yang diaudit BPK setiap tahun, dan di bawah kepemimpinan Anies, DKI meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut.

"DKI Jakarta di bawah pemerintahan Anies justru paling rendah nilai kelebihan bayarnya. Status auditnyapun paling baik WTP. Jadi siapa tuh Bapak Kelebihan Bayarnya?," tandas Tatak Ujiyati.

Kelebihan bayar hampir selalu terjadi di lembaga2 yg diaudit BPK tiap tahunnya. Ini data DKI dlm waktu 10 th. DKI Jakarta di bawah pemerintahan Anies justru paling rendah nilai kelebihan bayarnya. Status auditnyapun plg baik - WTP.Jadi siapa tuh Bapak Kelebihan Bayarnya? pic.twitter.com/1t7TDQxcQL

— tatak ujiyati (@tatakujiyati) May 28, 2023

Sementara itu, terkait angka kelebihan bayar, pada tahun 2015 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan angka kelebihan bayar mencapai Rp417 miliar, dan ditahun 2016 Rp214 miliar, ini diketahui sebagai era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Sedangkan pada 2017, angka tersebut menurun menjadi Rp54 miliar, dan tahun-tahun selanjutnya pun menurun, sampai tahun 2020 menjadi Rp16 miliar, ini terjadi pada masa kepemimpinan Anies.

Sumber: nw.wartaekonomi.co.id