The Jogja Notify - DPP PDI Perjuangan meminta mantan Wamenkumham Denny Indrayana untuk bertanggungjawab kepada publik, lantaran sudah bikin gaduh saat melontarkan prediksi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan sistem pemilu yang telah dipastikan meleset.
Denny Indrayana pernah mengklaim mendapat informasi dari sosok yang kredibel, bahwa MK akan memutus sistem pemilu proporsional tertutup untuk Pemilu 2024. Prediksi Denny Indrayana itu kini terbantahkan, karena MK menolak seluruh gugatan.
“Apa yang disampaikan oleh saudara Denny Indrayana tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan di depan publik,” tegas Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat jumpa pers virtual, Kamis (15/6).
Hasto menilai, pertanggungjawaban Denny Indrayana kepada publik menjadi sebuah keharusan. Sebab, publik sempat dibuat heboh dengan pernyataan yang diklaim "A-1" tersebut, yang belakangan tak terbukti sama sekali.
Apalagi, lanjut Hasto, Denny Indrayana merupakan seorang Pakar Hukum Tata Negara (HTN).
“Tidak boleh seseorang menyampaikan informasi kepada publik yang penuh muatan politik, kepentingan politik yang dibungkus oleh identitas dari Pak Denny sebagai seorang akademisi ini tak boleh dilakukan,” pungkasnya.
Bukan politisi PDIP jika tidak bernarasi negatip terhadap sesuatu yang berkaitan dengan komentar membangun dari para pakar politik atau hukum berkaitan dengan demokrasi yang positip terhadap kemapanan rakyat Indonesia.
Tidak ada komentar
Posting Komentar