Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action, Ronny P Sasmita mengambil contoh Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura. Keempat negara tersebut masuk dalam kategori berpenghasilan tinggi tetapi mengalami masalah yang sama yaitu krisis demografi. Sementara itu, perekonomian China lebih agresif dibanding Indonesia karena pertumbuhan ekonominya nyaris 2 digit setiap tahunnya.
"Semua negara ini terkena masalah yang sama, karena mengejar pertumbuhan tinggi dengan membatasi pertumbuhan penduduk, yakni krisis demografi," ujar Rommy kepada awak media, Rabu (5/7).
Jika negara berpenghasilan tinggi tersebut penduduk non produktifnya, baik anak maupun orang tua, jauh lebih banyak dari penduduk produktifnya. Dampaknya beban demografi tersebut justru ikut berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Negara pun seperti diterjang resesi setelah tumbuh stabil selama dua dekade.
Selain itu, Ronny menuturkan, negara-negara Asia Timur menjadi negara berpendapatan tinggi karena model kebijakan ekonomi yang mereka terapkan.
Di Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan kini China, menggunakan pendekatan ‘developmental state’ untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan tertentu. Setelah itu baru beralih ke demokrasi.
"Jadi peran pemerintahnya sangat besar, terutama dengan kebijakan counter cyclical dan pemberian prioritas pada sektor tertentu dengan kemudahan regulasi dan berbagai insentif yang dilakukan secara agresif," ucapnya.
Catatan Buat Pemerintah
Sementara di Indonesia, menurut Ronny peran pemerintah sudah cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi dan menjaga angka pertumbuhan penduduk. Sayangnya jejaring oligarki justru semakin berkembang yang membuat ekonomi tidak terdistribusi merata.
"Artinya, pendapatan per kapita kita masih belum mewakili kondisi yang sebenarnya, karena perkapita didapat dari pembagian nominal PDB dengan total penduduk. Per kapita ini menjadi sangat tidak representatif jika di negara tersebut dikuasai oligarki, karena sebagian besar kue ekonomi justru berada di tangan segelintir orang," jelasnya.
Seperti diketahui, Bank Dunia kembali memasukkan Indonesia ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle income countries). Diketahui, Indonesia sempat masuk menjadi negara berpendapatan menengah bawah saat pandemi covid-19.
"Ini proses pemulihan yang cepat setelah kita turun ke grup lower middle income countries di tahun 2020 karena pandemi," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, dikutip Antara, Senin (3/7).
Meski telah meningkat menjadi negara pendapatan menengah atas, Jokowi mengingatkan situasi yang dihadapi Indonesia tidak akan mudah pada semester II 2023, karena instabilitas lingkungan global dan ketegangan geopolitik yang masih berlangsung.
"Ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan yang melemah, kelihatan ekspor kita juga menurun, kemudian berbagai lembaga internasional memprediksi perlambatan ekonomi global, ini juga harus betul-betul kita lihat," imbuhnya.
Dia juga mewanti-wanti mengenai pergerakan tingkat suku bunga dan inflasi global yang masih relatif tinggi. Selain itu, terdapat fragmentasi perdagangan global yang menghambat kerjasama multilateral.
Situasi ekonomi global juga menunjukkan berbagai indikator dini untuk konsumsi dan produksi yang harus diwaspadai secara hati-hati. Menurutnya, bangsa Indonesia patut bersyukur karena pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas lima persen dalam enam kuartal berturut-turut. ***
Tidak ada komentar
Posting Komentar