“Karena pelabuhan kita jumlahnya ribuan, jadi jangan dibandingkan dengan yang jumlahnya 2, 3, 5, 10 pelabuhan dengan ribuan. Tentu tidak adil,” ujar dia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Pada Selasa, 18 Juli 2023.
Luhut menuturkan ada 34 pelabuhan besar yang sudah berjalan cukup baik. Namun, jika melihat pelabuhan-pelabuhan kecil jumlahnya sangat banyak. “Tempat penyelundupan, seribu sekian pelabuhan,” ucap dia.
Saat ini pemerintah, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi membangun sistem di pelabuhan yang berdampak pada penghematan cost logistic mulai dari 23 persenan, lalu sekarang 16 persen. Bahkan pemerintah menargetkan agar cost logistic bisa turun menjadi 16 persen.
“Tapi kami mau turun ke 11 persen. Karena di negara lain angkanya single digit jadi kita bertahap ini kan baru 3-4 tahun kita kerjakan,” ucap dia.
Menurut dia, pelabuhan tikus itu merupakan masalah bersama, bukan hanya satu lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. “Saya juga pusing lihat itu. Karena kita sudah benahi pelabuhan besar, masih ada pelabuhan tikus,” ujar dia.
Ia mencontohkan kasus penyelundupkan palm oil atau kelapa sawit itu masih dilakukan. Namun sekarang dengan pengalaman yang sudah ada, ini sudah mulai dibatasi dan sangat berkurang signifikan.
Kegiatan itu, menrut Luhut, juga didukung oleh KPK. “Jadi kepemimpinan daripada Firli (Ketua KPK Firli Bahuri) jangan hanya lihat sedikit-sedikit, musti lihat overall. Kalau ada yang kurang ya di surga saja. Di dunia ini pasti ada yang kurang,” tutur Luhut.***
Tidak ada komentar
Posting Komentar