Dari Suap Pengadaan Alat Bencana, Kepala Basarnas Cs Tilep Rp88,3 Miliar

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan alat dan jasa di instansinya. Dia diduga mengantongi uang haram Rp88,3 miliar.

"Diduga mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar Rp88,3 miliar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Juni 2023.

KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Empat sisanya yakni Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan, Dirut PT Intertekno Grafika Sejati Marilya, Dirut PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil, dan Koorsmin Kabasarnas Afri Budi Cahyanto.

Total uang panas yang diterima Henri didapat bersama dan melalui Afri. Uang itu didapat dari beberapa pemenang proyek.

"Dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim gabungan penyidik KPK bersama dengan tim penyidik Puspom Mabes TNI," ucap Alex.

Kasus ini bermula ketika Basarnas melaksanakan beberapa proyek pada 2023. Proyek pertama yakni pengadaan peralatan deteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar.

Lalu, proyek pengadaan public safety diving equipment dengan nilai kontrak Rp17,3 miliar. Terakhir, pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha senilai Rp89,9 miliar.

Mulsunadi, Marilya, dan Roni yang ingin mendapatkan proyek itu melakukan pendekatan secara personal dengan Henri melalui Afri. Lalu, timbullah kesepakatan jahat dalam pembahasan yang dibangun.

"Diduga terjadi deal pemberian sejumlah uang fee sebesar Rp10 persen dari nilai kontrak," ucap Alex.

Syarat itu ditentukan langsung oleh Henri. Dia pun mengaku bisa mengondisikan proyek Mulsunadi, Marilya, dan Roni memenangkan tiga proyek itu.

"Kaitan teknis penyerahan uang diistilahkan sebagai 'dako' atau dana komando untuk HA (Henri Afiandi)," ucap Alex.

Mulsunadi mentransfer uang Rp998,7 juta melalui Marilya untuk Henri. Kemudian, Roni menyerahkan Rp4,1 miliar dengan aplikasi penyetoran bank.

"Atas sejumlah uang tersebut, perusahaan MG (Mulsunadi), MR (Marilya), dan RA (Roni) dinyatakan sebagai pemenang tender," ujar Alex.

KPK juga menemukan penerimaan lain yang dilakukan Henri dalam periode 2021 sampai 2023. Totalnya ditaksir mencapai Rp88,3 miliar.

Dalam kasus ini, Mulsunadi, Marilya, dan Roni disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, Henri dan Afri penanganannya bakal dikoordinasikan dengan Puspom TNI. Kebijakan itu dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku.***

Crazy Rich Bikin Resah, OJK Lakukan Ini

- Fenomena crazy rich muda atau anak-anak muda yang berlimpah harta di tengah masyarakat mendapat perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena dianggap memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat terutama kalangan muda yang belum paham tentang keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, bahkan menilai jika  keberadaan crazy rich tersebut cenderung membangun budaya instan di kalangan masyarakat terutama kalangan muda. 

Kondisi ini menjadi salah satu penyebab masyarakat mudah tergiur dengan penawaran-penawaran yang menjanjikan kaya secara instan.

“Itu kan (crazy rich) sebenarnya kalau kita lihat ngajarin sesuatu yang instan. Kan kalau kita nabung itu pelan-pelan, sedikit demi sedikit jadi bukit. Ini instan, orang bisa kaya cepet pakai apa sih?,” kata wanita yang akrab disapa Kiki, di Balai Kota Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (25/7/2023) lalu.

Keinginan cepat kaya tersebut menjadi salah satu penyebab masyarakat tergoda pada tawaran-tawaran berkedok investasi yang aslinya merupakan tawaran investasi bodong di antaranya aktivitas seperti robot trading, dan skema-skema penipuan lainnya yang kini semakin berkembang berkat kemajuan teknologi.

“Banyak kan skema-skemanya. Produk-produk yang nggak jelas itu. Dipikirnya bakal cepet kaya, taunya ketipu,” katanya menambahkan.

Produk-produk investasi bodong telah memakan banyak korban. Salah satu contoh terbarunya, ada kasus investasi bodong robot trading Net89 dengan kerugian ditaksir mencapai Rp 326 miliar berdasarkan Akuntan Publik (KAP).

“Nilai kerugian juga sudah meningkat. Dan korbannya juga banyak. Tapi kita sekarang mau kita berantas,”.

Untuk itu OJK berupaya memberi pendidikan sejak dini lewat program literasi keuangan kepada anak-anak SD yang diselenggarakan OJK pada hari ini di Kota Bogor.

“Kalau kita lihat anak-anak sekarang dengan berbagai godaan untuk konsumtif sangat mudah ya. Dengan adanya gadget dan lain-lain bisa kemudian mudah tergoda beli barang-barang yang sebenarnya nggak perlu. Jadi kita mengajarkan bagaimana anak-anak mengenai budaya menabung sejak kecil,”.

Sejak dini anak-anak harus diberi edukasi dan literasi keuangan secara gencar dari industri keuangan agar pengetahuan tentang keuangan dan pemahaman investasi bisa meluas. 

“Korbannya banyak. Jadi kita mengajari anak-anak belajar dulu. Jadi ngerti, yang legal dan logis,” kata Kiki.

 Literasi keuangan sangatlah penting agar masyarakat lebih paham dan sadar tentang bagaimana caranya mengelola keuangan. Dengan demikian, masyarakat pun bisa terhindar dari aktivitas-aktivitas ilegal mulai dari robot trading ilegal, pinjaman online (pinjol) ilegal, hingga investasi bodong.

Dengan demikian, masyarakat terutama kalangan muda tak lagi mudah termakan dengan rayuan para influencer. ***

“American Prometheus”, Buku Penuh Pengorbanan di Balik Sukses Film ‘Oppenheimer’

- Martin Sherwin bukanlah penulis recehan dengan gaya monoton yang membosankan. Ia tak hanya pribadi yang ramah, lucu, dengan perawakan atletis. Dalam profesinya pun Sherwin dikenal kreatif, gudang kata-kata di kepalanya penuh pepak, sesekali menulis dengan caranya yang mengejutkan dan menarik perhatian pembacanya.  

Tetapi pada akhir 1990-an, dia harus mengakui dirinya mandek. Sherwin, seorang profesor sejarah dan penulis satu buku sebelumnya, telah setuju untuk menulis biografi J. Robert Oppenheimer dalam skala penuh, dua dekade sebelumnya. Saat itu ia sampai pada titik tanya apakah dia akan pernah menyelesaikannya? Dia telah melakukan banyak penelitian — jumlah yang luar biasa, sebenarnya, mengumpulkan sekitar 50 ribu halaman wawancara, transkrip, surat, buku harian, dokumen terbuka, dan berkas-berkas FBI. Semua ia simpan dalam kotak-kotak yang berderet Panjang di ruang bawah tanah, loteng, dan kantornya. Tapi dia hampir tidak menulis sepatah kata pun.

Martin Sherwin

Sherwin awalnya mencoba untuk menolak proyek tersebut, kata sang istri yang membuka fakta itu kepada editornya, Angus Cameron. Sherwin merasa dia tidak cukup berpengalaman untuk mengambil subjek penting seperti Oppenheimer, “Bapak Bom Atom”. Tapi Cameron, yang menerbitkan buku pertama Sherwin di Knopf—sebagaimana Oppenheimer yang telah menjadi korban McCarthyisme (penudingan sebagai agen Komunis)—berkeras tegas.

Jadi pada 13 Maret 1980 itu Sherwin menandatangani kontrak senilai 70 ribu dollar AS—saat ini sekitar Rp 1,05 miliar, yang mustahil jadi honor penulis di Indonesia–dengan Knopf untuk proyek tersebut. Dibayar setengah sebagai panjar, dia berharap bisa menyelesaikan buku itu dalam lima tahun. Faktanya, buku itu membutuhkan waktu 25 tahun penulisan, dan Sherwin tidak melakukannya sendirian.

Ketika film Christopher Nolan “Oppenheimer” dirilis pada 21 Juli, praktis hal itu membuatnya menjadi kali pertama bagi banyak anak muda Amerika menemukan kisah J. Robert Oppenheimer. Tetapi sebelum 21 Juli lalu, buku setebal 721 halaman itu pun merupakan pemenang Hadiah Pulitzer, berjudul “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” ditulis bersama oleh Sherwin dan Kai Bird.

Knopf menerbitkan karya besar ini pada 2005. Tetapi hanya berkat kolaborasi langka antara dua penulis yang tak kenal Lelah– dengan persahabatan mereka yang mendalam, yang dibangun atas dedikasi bersama pada karya biografi– “American Prometheus” berhasil diselesaikan.

Oppenheimer, subjek yang menakutkan bagi penulis biografi mana pun.

Robert J Oppenheimer adalah seorang intelektual publik dengan bakat dramatis. Dia ditugaskan pemerintah AS mengelola lab rahasia di Los Alamos, New Mexico, menjadikan bom atom dari kemungkinan teoretis menjadi kenyataan yang menakutkan dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian dia muncul sebagai semacam raja filsuf era nuklir pascaperang, secara terbuka menentang pengem-bangan bom hidrogen dan menjadi simbol kejeniusan teknologi Amerika dan hati Nurani bangsa itu.

Sikap itu membuat Oppenheimer menjadi sasaran di era McCarthy, memacu musuh-musuhnya untuk melukisnya sebagai simpatisan Komunis. Hak pengamanannya dicopot selama sidang tahun 1954 yang diadakan oleh Komisi Energi Atom. Dia menjalani sisa hidupnya dengan tersia-sia, dan meninggal pada usia 62 di tahun 1967, di Princeton, New Jersey.

Ketika Sherwin mulai mewawancarai orang-orang yang mengenal Oppenheimer, dia terkejut dengan intensitas perasaan orang-orang itu. Para fisikawan dan para janda fisikawan masih marah atas pengabaian biasa yang ditunjukkan Oppenheimer kepada keluarganya.

Namun setelah Sherwin memindahkan keluarganya sendiri ke Boston untuk pekerjaan di Universitas Tufts, dia dan istrinya Susan bertemu dengan para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology (MIT). Saat itu, mereka mengakui dengan rasa malu bahwa tahun-tahun mereka bekerja di bawah Oppenheimer pada pembuatan bom itu justru merupakan saat-saat paling bahagia dalam hidup mereka.

Di antara banyak orang yang juga diwawancarai Sherwin adalah Haakon Chevalier, mantan sahabat Oppenheimer yang sisi komunisnya menjadi dasar inkuisisi kelompok McCarthy terhadapnya. Ada pula Edward Teller, yang kesaksiannya pada sidang tahun 1954 membantu mengakhiri karier Oppenheimer.

Putra Oppenheimer, Peter, menolak diwawancarai. Jadi Sherwin membawa keluarganya ke hutan Pecos dekat Santa Fe, memasang pelana kuda dan menunggang kuda ke area perdesaan yang dihuni keluarga Oppenheimer. “Marty tidak pernah mengira dia pewawancara yang hebat,” kata Susan Sherwin, yang menemaninya dalam banyak perjalanan penelitian. Tapi Sherwin memang memiliki bakat untuk berhubungan dengan orang-orang.

Deadline Sherwin datang dan pergi. Editornya pensiun, dan dia melakukan yang terbaik untuk menghindari yang baru. Selalu ada orang lain untuk diwawancarai, atau dokumen lain untuk dibaca.

Buku yang belum juga selesai itu lama-lama menjadi lelucon di rumah tangga Sherwin. “Kami memiliki kartun New Yorker ini di lemari es kami sepanjang masa kecil saya,” kenang putranya, Alex. “Gambar seorang pria di depan mesin tik, dikelilingi tumpukan kertas. Istrinya ada di kejauhan, di ambang pintu kantornya. Si istri berkata, “Selesaikan! Emang mau aku yang selesaikan?”

Kai Bird, mantan redaktur di The Nation, saat itu tengah membutuhkan pekerjaan. Itu tahun 1999, dan Bird telah menulis beberapa biografi yang cukup sukses. Sebagai sejarawan berusia 48 tahun tanpa gelar Ph.D, dia kurang memenuhi syarat untuk posisi jalur tetap di universitas, meski terlalu memenuhi syarat untuk hampir semua hal lainnya. Istrinya, Susan Goldmark, yang memiliki pekerjaan penuh cuan di Bank Dunia, mulai lelah menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.

Bird gagal melamar satu pekerjaan di surat kabar, ketika dia mendengar Sherwin, teman lamanya, tentang peluang menyelesaikan “Oppenheimer”. Saat penjajakan, Sherwin mengajak Bird makan malam, dan meminta bergabung untuk menyelesai-kan buku itu.

Mereka telah saling kenal selama bertahun-tahun, dan persahabatan mereka memadat pada pertengahan 1990-an, ketika Bird memasukkan esai Sherwin dalam medianya tentang kontroversi seputar pameran yang akan diadakan Museum Smithsonian soal Enola Gay, pesawat yang menjatuhkan bom atom pertama.

Tapi ada satu hal yang mengganggu. “Buku pertama saya dimulai sebagai kolaborasi dengan sahabat saya, penulis Max Holland, “kata Bird, “dan delapan tahun kemudian persahabatan kami berakhir rusak.” Pecahnya persahabatan itu, sebagian karena ketidaksepakatan tentang berapa banyak penelitian yang diperlukan.

Episode itu menyakitkan. “Jangan pernah lagi,” istri Bird mengingatkannya.

“Saya memberi tahu Marty, “ kata Bird. “Tidak bisa. Aku terlalu menyukaimu.”

Namun Sherwin bergeming. Apalagi istri Bird, Goldmark, dengan nama depan yang sama dengan istri Sherwin, Susan, justru malah mendorong suaminya. Ia percaya, kali ini akan berbeda. “Saya mengawasi mereka dengan sangat hati-hati. Melihat keduanya berinteraksi dan menyelesaikan kalimat satu sama lain, seperti yang kadang dilakukan pasangan,” kata dia, mengenang. “Mereka berdua sangat cocok.”

Akhirnya, dengan semua yang terlibat di dalamnya, Gail Ross, agen Bird, menegosiasikan kontrak baru dengan Knopf, yang setuju untuk membayar pasangan itu tambahan 290.000 dolar AS (sekitar Rp 4,35 miliar—lebih mustahil lagi di Indonesia, Red.) untuk menyelesaikan buku tersebut.

Sherwin memperingatkan Bird bahwa ada celah dalam penelitiannya. Tapi tak lama kemudian “kotak-kotak yang tak terhitung jumlahnya” mulai muncul di rumah Bird. Ketika Bird mulai menyaring semuanya, dia menyadari betapa detil dan luasnya penelitian Sherwin. “Tidak ada celah,” kata Bird, mengenang.

Sudah waktunya menulis. Bird pun memulai dari awal. “Saya menulis draf tahun-tahun awal masa kanak-kanak,”katanya,“dan Marty mengambilnya dan menulis ulang.” Sherwin mengirimkan revisinya itu kembali kepad Bird, yang terkesan. “Dia tahu persis apa yang hilang dalam anekdot,” kata Bird.

Proses mereka terbentuk: Bird akan mempelajari penelitian, mensintesisnya, dan menghasilkan draf yang akan dia kirim ke Sherwin. Penulis tua itu akan mengenali apa yang hilang, mengedit dan menulis ulang, dan mengembalikan salinannya kepada Bird. Segera Sherwin juga membuat draf. “Kami menulis dengan gila selama empat tahun,” kata Bird.

Sherwin selalu tahu bahwa persidangan yang mencabut izin Oppenheimer akan menjadi “pusat” biografi itu, kata Bird. Mereka berdebat tentang apa yang mungkin ditunjukkan oleh banyak bukti, tetapi tidak pernah tentang gaya, proses, atau bentuk buku itu sendiri. “Itu akhirnya hampir menjadi hal yang ajaib,”kata Susan Sherwin, “

Pada musim gugur 2004, hampir 25 tahun setelah Knopf berkomitmen pada proyek tersebut, manuskripnya hampir siap. Editor Bird dan Sherwin, Ann Close, memveto “Oppie“, judul yang diberikan pasangan kerja tersebut. Terjadi perdebatan, berebut untuk memberi judul. Terus berlarut, hingga datang ilham kepada Goldmark di satu larut malam. “Prometheus. Api. Bomnya adalah api ini. Dan kalia bisa menempatkan kata ‘Amerika’ di sana.”

Bird menolak “American Prometheus” karena tidak terlalu jelas. Sampai Sherwin menelepon keesokan paginya untuk memberi tahu bahwa seorang teman, penulis biografi Ronald Steel, menyarankan judul yang sama saat makan malam sebe-lumnya. Istri Bird suka cita merasa dibenarkan.

Pada 5 April 2005, “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” karya Kai Bird dan Martin Sherwin diterbitkan dengan sambutan luar biasa. The Boston Globe ngoceh bahwa buku itu “berdiri sebagai Everest di antara pegunungan buku tentang proyek bom dan Oppenheimer, dan merupakan pencapaian yang tidak mungkin dilampaui atau disamai.”

Di antara banyak penghargaan yang diraih buku itu adalah Hadiah Pulitzer untuk Biografi. Bird selalu yakin buku itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah itu, meski Sherwin skeptis. “Dia selalu mengira saya adalah seorang optimistis yang benar-benar rusak. Jadi dia benar-benar heran,” kata Bird kemudian. “Sebenar-nya, dia sangat gembira.”

Pada September 2021, waktu keduanya mengetahui bahwa Christopher Nolan berencana untuk mengubah “American Prometheus ” menjadi sebuah film, Marty Sherwin sedang sekarat karena kanker. Pasangan kerja itu telah membaca beberapa skrip yang belum dibuat berdasarkan buku mereka selama bertahun-tahun. Jadi Sherwin meragukan peluangnya di Hollywood.

Dia terlalu sakit untuk bergabung, tetapi Bird dan Goldmark bertemu Nolan di sebuah hotel butik di Greenwich Village. Bird melapor langsung kepada Sherwin setelah itu, dengan Nolan sebagai penulis dan sutradara, pekerjaan mereka ditangani dengan baik.

“Kisah Oppenheimer adalah salah satu yang paling dramatis dan kompleks yang pernah saya temui,” kata Nolan. “Kurasa aku tidak akan pernah melakukan ini tanpa buku Kai dan Martin.” (Biografi itu berada di daftar buku terlaris New York Times untuk novel nonfiksi.)

Pada 6 Oktober 2021, Bird menerima kabar bahwa temannya meninggal pada usia 84 tahun.

“Sherwin akan sangat senang dengan akurasi film tersebut,”kata Bird setelah menonton film tersebut. “Saya pikir dia akan menghargai pencapaian artistik yang luar biasa ini.”

Bird ingat hari ketika dia dan istrinya menghabiskan beberapa jam di lokasi syuting film itu di Los Alamos. Para kru membuat film di kabin asli Oppenheimer, yang telah dipugar dengan susah payah. Bird menyaksikan Cillian Murphy, dan heran melihat kemiripan aktor itu dengan subjek yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun.

Akhirnya, ada jeda syuting, dan Murphy berjalan mendekat untuk memperkenalkan dirinya. Saat sang aktor mendekat–mengenakan setelan cokelat era 1940-an Oppenheimer dan dasi lebar–Bird tidak bisa menahan diri.

“Dr. Oppenheimer!” dia berteriak. “Aku sudah menunggu puluhan tahun untuk bertemu denganmu!”

Bird berkata Murphy hanya tertawa. “Kami semua telah membaca bukumu,” kata aktor itu kepadanya. “Ini bacaan wajib di sini.” [Andy Kifer/The New York Times]

Jokowi dan Para Jenderalnya Bag. 3 [habis]: Tentang Panglima TNI Baru

- Jika mengikuti pergiliran jabatan Panglima TNI, maka selanjutnya adalah jatah untuk Angkatan Darat atau Angkatan Udara, walaupun pergiliran ini bukan merupakan keharusan.

Pada saat Jokowi baru menjabat Presiden, ia menggantikan Panglima TNI Moeldoko dengan Gatot Nurmantyo yang mantan KSAD. Setelah Gatot baru ia menjadikan mantan KSAU sebagai panglima TNI. Pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto pada bulan November 2021 pun bukan dari Angkatan Laut, melainkan KSAD Jenderal Andika Perkasa yang karena usia hanya menjabat selama satu tahun. Laksamana Yudo Margono yang menurut pergiliran menjadi panglima TNI pada akhir 2021, akhirnya menjadi panglima pada Desember 2022 dan itu pun harus pensiun sesuai aturan pada November 2023.

Beberapa pengamat militer memunculkan kemungkinan pengganti panglima dari Angkatan Darat namun dengan jabatan KSAD yang dipercepat karena Jenderal Dudung juga memasuki usia pensiun. Wakasad, Letjen Agus Subiyanto dari abituren 1991 berpeluang menggantikan Dudung Abdurachman. Peluang tersebut semakin besar mengingat Agus Subiyanto adalah mantan Danpaspampres, Danrem Suryakencana di Bogor pada 2020 dan Dandim Surakarta pada masa Jokowi menjadi wali kota dan juga berasal dari Kopassus.

Panglima Kostrad, Letjen Maruli Simanjuntak, juga digadang-gadang menjadi calon kuat KSAD. Abituren Akmil 1992 ini adalah mantan komandan Grup A/Paspampres yang bertugas dalam pengamanan langsung Presiden, kemudian Komandan Paspampres lalu Panglima Kodam IX/Udayana dan akhirnya panglima Kostrad. Maruli yang juga menantu Menko Maritim Luhut Pandjaitan mungkin akan menghadapi serangan politik dari isu agama. Namun melihat bagaimana seorang Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang juga beragama Kristen tidak menghadapi penolakan karena agama, tampaknya Maruli akan lancar-lancar saja jika diangkat menjadi KSAD dan panglima TNI selanjutnya.

Persoalan agama dalam jabatan panglima TNI atau KSAD tidak mendapatkan problem jauh sebelum rezim Jokowi berkuasa. Presiden Soeharto pernah mengangkat Jenderal Maraden Panggabean yang beragama Kristen sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (1967-1969) kemudian Pangkopkamtib (1969-1973) dan panglima ABRI (1973-1978). Jenderal Leonardus Benjamin Moerdani bahkan lancar-lancar saja saat diangkat menjadi panglima ABRI merangkap Pangkopkamtib  periode 1983-1988, kecuali saat menghadapi kerusuhan Tanjung Priok melawan massa penolak Asas Tunggal Pancasila. Saat ia berkeliling mengunjungi kyai-kyai NU Jawa Timur untuk meredakan ketegangan pasca kerusuhan, Benny Moerdani diterima dengan baik.

Menurut “Bapak Intelijen”, Kolonel Zulkifli Lubis, orang yang mempersoalkan agama pemimpin militer justru adalah Presiden Soekarno. Dalam wawancara yang dimuat Tempo (1989), Zulkifli mengungkap bagaimana Bung Karno menolak Kolonel Maludin Simbolon, panglima Teritorium I/Bukit Barisan dan beragama Kristen menjadi kepala staf Angkatan Darat, dan malah memilih kembali Kolonel A.H. Nasution yang Muslim dan sudah mengundurkan diri akibat Peristiwa 17 Oktober 1952.

Zulkifli menceritakan bagaimana ia dan para perwira Angkatan Darat sangat kecewa karena seorang “Bapak Bangsa” seperti Bung Karno justru bersikap berlawanan dengan prinsip Persatuan Indonesia.

Yang menjadi persoalan jika Letjen Agus Subiyanto atau Letjen Maruli Simanjuntak menjadi KSAD adalah persoalan senioritas. KSAD Dudung Abdurachman dari abituren 1988-B (disebut demikian karena masuk pada tahun 1985 dan pendidikan Akmil berjalan tiga tahun) menggantikan Andika Perkasa dari abituren 1987, maka pengganti Jenderal Dudung seharusnya bintang tiga dari angkatan 1989 atau 1990.

Mayjen (Purn.) TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR-RI dari PDI Perjuangan dan salah satu purnawirawan jenderal kepercayaan mantan Presiden Megawati, secara terang-terangan menilai Letjen Suharyanto yang menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai sosok yang tepat menjadi KSAD. Abituren Akmil 1989 ini pernah menjadi sekretaris militer presiden (Sesmilpres) sebelum menjadi panglima Kodam V/Brawijaya.

Namun tentu saja profil sebagai mantan Sesmilpres tidak cukup menjadi faktor kepercayaan presiden terhadap perwira tinggi yang menjabat KSAD. Jokowi biasanya memberi kepercayaan kepada mantan komandan Paspampres dan pernah berkarir teritorial di Surakarta, maka yang memenuhi kriteria ini tentu saja Agus Subiyanto dan Maruli Simanjuntak.

Persoalan adalah jika kemudian salah satu dari kedua letnan jenderal itu menjadi KSAD, apakah hanya akan menjabat selama beberapa bulan saja untuk kemudian diangkat sebagai Panglima TNI pada November 2023? Jika mereka berdua setelah menjadi KSAD langsung menjadi Panglima, maka salah satunya mungkin akan memecahkan rekor Jenderal Moeldoko sebagai KSAD definitif tercepat dalam sejarah Angkatan Darat yaitu selama tiga bulan 10 hari.

Rotasi jabatan tanpa mempertimbangkan senioritas tentu akan menurunkan moral para perwira militer yang menempuh jenjang karir normal, baik menjadi staf maupun komando. Tetapi ada persoalan lebih besar, Presiden Jokowi memerlukan perwira yang ia percaya mampu memimpin pasukan untuk menghadapi tensi tinggi politik Pemilu 2024.

Dalam bursa pencalonan presiden dan wapres saja, setidaknya ada dua mantan panglima TNI yang digadang-gadang menjadi calon presiden. Pertama adalah Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo yang dianggap cocok menjadi calon wapres pendamping capres Anies Baswedan yang diusung Nasdem, Demokrat dan PKS. Kedua adalah Jenderal TNI (Purn.) Andika Perkasa yang diperkirakan menjadi calon wapres pendamping capres Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan. Tentu saja, Andika Perkasa dan Gatot Nurmantyo akan merekrut banyak purnawirawan sebagai tim sukses mereka masing-masing.

Bukan tidak mungkin juga Presiden Jokowi akan mencalonkan Laksamana TNI Muhammad Ali, kepala staf Angkatan Laut dan abituren AAL 1989. Angkatan Laut biasanya netral dalam politik, namun belum pernah ada laksamana yang memegang jabatan Panglima TNI saat diselenggarakannya Pemilihan Umum.

Saat Laksamana Widodo Adi Sucipto menjadi panglima TNI, ia bahkan tidak mampu mencegah manuver Panglima Kostrad Letjen Ryamizard Ryacudu mengarahkan moncong meriam dan tank ke Istana Merdeka, setelah Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan Dekrit 23 Juli 2001 tentang pembubaran DPR dan Partai Golkar.

Kemungkinan terkecil adalah mengangkat mantan KSAU sebagai panglima TNI, karena KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo akan memasuki usia pensiun pada April 2024. Jika Jokowi mengangkatnya sebagai panglima, maka jabatan tersebut hanya dipegang selama enam bulan. Tentu bukan preseden yang baik bagi sebuah jabatan penting sektor keamanan.

Faktor lain adalah hubungan bilateral sektor keamanan antara Indonesia sebagai salah satu kekuatan regional di Asia Tenggara dan Amerika Serikat sebagai adikuasa global. TNI sudah dua kali menyelenggarakan Latihan Garuda Shield, dan pada tahun ini akan menyelenggarakan Garuda Shield 2023 yang rencananya diikuti 10 negara Asia-Pasifik. Latihan bersama negara-negara sahabat AS di Asia-Pasifik ini penting dalam situasi invasi Rusia ke Ukraina dan peningkatan kekuatan militer Cina.

Hubungan dengan AS ini sering menjadikan pemegang komando tertinggi militer Indonesia ragu untuk mengambil kebijakan otoriter dalam transisi demokrasi, seperti misalnya Wiranto yang saat menjabat Menhankam/Pangab menghitung sikap AS saat mempertimbangkan pengambilalihan kekuasaan bulan Mei 1998.

Faktor pengaruh Amerika dalam politik regional diperhitungkan akan menambah keyakinan Jokowi bahwa panglima TNI yang dia pilih akan menjalankan tugas menjaga stabilitas keamanan. TNI yang sebagai institusi tidak memiliki tradisi mengambil alih kekuasaan, tentu akan berkomitmen mengawal transisi demokrasi, bahkan pada masa Orde Baru menjadikan Golongan Karya sebagai kekuatan sipil yang menjalankan pemerintahan.

Dengan demikian, Presiden Jokowi yang begitu lihai mengambil keputusan-keputusan politik diperkirakan akan mengambil keputusan tepat mengenai siapa yang akan ia tunjuk sebagai panglima TNI yang baru. [Selesai]

Oleh     :  Hanief Adrian

*Pengamat Politik IndeSo (Independent Society), mahasiswa S2 Ilmu Politik FISIP UI

Jokowi dan Para Jenderalnya Bag. 2 : Tentang Prabowo

- Majunya kembali Prabowo sebagai calon presiden 2019 agak berbeda dengan 2014, karena pencalonannya didorong oleh Ijtima Ulama. Ulama yang berkumpul mendukung pencalonan Prabowo tentu saja adalah para pemimpin massa Aksi Bela Islam 212 dan bersikap oposisi terhadap rezim Jokowi.

Namun dukungan ulama terhadap Prabowo menjadi patah di tengah jalan, karena kemudian Prabowo memutuskan mendukung pemerintahan Jokowi dan menjadi menteri pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Maka posisi Prabowo yang diberikan Jokowi dapat dinilai merupakan pertengahan antara era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Jokowi berupaya mendudukkan rival politiknya, Prabowo, sebagai sekutu, namun meminta loyalitas tanpa syarat. 

Di lain pihak, Jokowi membiarkan Prabowo meningkatkan performa politiknya, bahkan memberikan dukungan moral agar Prabowo menjadi capres 2024. Toh Prabowo tidak lagi menjadi rival Jokowi dalam Pemilu tersebut.

Bergabungnya Prabowo dengan rezim Jokowi pada dasarnya bukan hal yang mengejutkan, mengingat betapa dominannya peranan Prabowo dalam membawa Jokowi dari Surakarta ke Jakarta sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012. Yang mengejutkan tentu saja bergabungnya Prabowo terjadi setelah Pemilu 2019 diakhiri dengan kerusuhan di depan kantor Badan Pengawas Pemilu pasca demonstrasi para pendukung Prabowo yang menolak hasil Pilpres.

Singkat kata, dengan bergabungnya Prabowo sebagai menteri pertahanan yang berwenang menyusun anggaran dan kebijakan pertahanan, menjadikan Jokowi lebih leluasa menentukan siapa jenderal yang ia percaya memimpin TNI dalam rangka menjalankan wewenang presiden sebagai Panglima Tertinggi. Menhan Prabowo dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto berperan sangat besar dalam menjalankan kebijakan Presiden Jokowi selama pandemi Covid-19, terutama dalam hal penggunaan kekuatan militer.

Persekutuan politik Jokowi dan Prabowo juga memudahkan kenaikan karir militer perwira-perwira yang dekat dengan Presiden. Salah satunya adalah Jenderal Andika Perkasa yang juga menantu Jenderal (Hor.) AM Hendropriyono, mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) era Presiden Megawati. Andika Perkasa pada Pemilu 2014 memiliki jabatan selevel dengan Hadi Tjahjanto yaitu kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Hadi adalah kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara), sebuah jabatan untuk pangkat brigjen. Begitu Jokowi menang, Andika dipercaya menjadi komandan Pasukan Pengamanan Presiden dengan pangkat mayjen.

Karir Andika Perkasa kemudian melesat dengan cepat. Dua tahun setelah menjabat Paspampres ia memperoleh penugasan teritorial sebagai Pangdam XII/Tanjung-pura di Kalimantan Barat selama dua tahun juga. Pada Januari 2018, Andika mendapatkan pangkat Letjen sebagai Komandan Kodiklat TNI-AD, kemudian Juli 2018 menjadi Panglima Kostrad. Hanya perlu 10 bulan bagi Andika untuk mendapatkan pangkat jenderal dengan jabatan Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal Mulyono pada bulan November 2018, melewati banyak seniornya dari Akmil abituren 1984, 1985 dan 1986.

Dalam tradisi militer, junior melompati banyak seniornya untuk menjadi pejabat tertinggi biasanya disikapi dengan pengunduran diri pada senior karena mereka merasa konyol untuk melanjutkan karir ketentaraan. Tradisi tersebut dijelaskan Mayjen (Purn.) Didi Kartasasmita dalam memoarnya (1993), saat menjelaskan mengapa Letjen Urip Sumohardjo dan para perwira TNI bekas KNIL lulusan KMA Breda mengundurkan diri saat Kolonel T.B. Simatupang dan Kolonel A.H. Nasution, yang mantan perwira KNIL lulusan KMA Bandung,  masing-masing menjadi wakil kepala staf Angkatan Perang dan wakil panglima besar.

Namun tradisi KNIL tersebut ternyata tidak menjadi tradisi TNI. Para perwira tinggi yang dilompati Andika Perkasa dari abituren 1987 tidak mengundurkan diri. Letjen Doni Monardo dari abituren 1985 misalnya, menerima penugasan sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai perwira TNI aktif hingga pensiun bulan Mei 2021. Teman Andika sesama abituren 1987 yang juga digadang-gadang menjadi KSAD yaitu Letjen Muhammad Herindra yang sejak Maret 2018 menjadi Inspektur Jenderal TNI, pada bulan Oktober 2020 menjadi Kepala Staf Umum TNI untuk kemudian menjadi wakil menteri pertahanan mendampingi Prabowo.

Dalam analisis penulis, Prabowo yang mantan komandan jenderal Kopassus menjadi jangkar bagi para perwira tinggi seperti Andika Perkasa, Doni Monardo dan Herindra yang memang berasal dari korps baret merah tersebut. Para perwira baret merah, terutama yang pernah bertugas di Surakarta, nampaknya memiliki karir moncer dalam pemerintahan Jokowi. Sebut saja mantan dandim Surakarta saat Jokowi menjadi wali kota, dan danrem Warastratama (meliputi eks-Karesidenan Surakarta), Mayjen Widi Prasetijono–sekarang panglima Kodam IV/Diponegoro. Karir abituren 1993 dan mantan danjen Kopassus diperkirakan akan semakin lancar jika Presiden baru meneruskan segala rancangan rezim Jokowi.

Bergabungnya Prabowo dalam pemerintahan Jokowi memang memberi warna berbeda. Di antara ketua-ketua umum partai politik pendukung pemerintahan Jokowi, hanya Prabowo yang terang-terangan berniat menjadi capres dalam Pemilu 2024 tanpa disandera kasus hukum apapun. Dalam kasus penculikan aktivis 1998, Prabowo nampak sekali tidak tersandera dan dengan tenang mendeklarasikan pencalonannya pada akhir tahun 2022.

Walaupun beberapa kebijakan Prabowo sebagai menteri pertahanan nampak berbeda dengan menteri lainnya, Prabowo menunjukkan loyalitas tanpa syarat kepada Presiden Jokowi. Jika jenderal purnawirawan yang menjadi, kemudian diganti, seperti Menteri Agama Jenderal Fachrul Razi dan Menteri Kesehatan Letjen (Purn.) Terawan Agus Putranto, kedudukan Prabowo sama sekali tidak terganggu.

Dalam tradisi politik pemerintahan, jabatan menteri pertahanan memang sangat penting, karena jabatan tersebut termasuk dalam triumvirat menteri pembantu Wakil Presiden jika Presiden berhenti, meninggal dunia atau berhalangan tetap. Pada saat pemerintahan Indonesia menganut sistem parlementer, beberapa perdana menteri merangkap jabatan menteri pertahanan, seperti Amir Sjarifuddin, Mohammad Hatta dan Djuanda Kartawidjaja.

Pada era Demokrasi Terpimpin, jabatan menteri pertahanan dipegang oleh KSAD Jenderal A.H. Nasution. Jenderal Nasution menjadi menteri pertahanan sebagai bentuk persekutuan Presiden Soekarno dengan militer, khususnya Angkatan Darat, yang mendukung penuh Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang pemberlakuan kembali UUD 1945. Ironisnya, Jenderal Nasution ternyata paling sering mengkritik kedekatan Presiden dengan PKI dalam poros politik Nasakom. Walaupun kemudian Jenderal Nasution ‘ditendang ke atas’ sebagai menteri koordinator pertahanan keamanan merangkap kepala staf angkatan bersenjata (Menko Hankam/Kasab) tanpa jalur komando ke pasukan,  dan digantikan oleh Mayjen Ahmad Yani, ia tetap menjaga sikap kritisnya kepada Bung Karno.

Alhasil, setelah G-30-S, di mana Nasution menjadi target dan lolos, sementara Jenderal Yani dan koleganya tewas, panglima Divisi Siliwangi pertama itu paling keras dalam sikap mendorong pembubaran PKI dan mengadili Presiden Soekarno yang ia duga terlibat dalam G-30-S.

Hubungan presiden dan menteri pertahanan era Demokrasi Terpimpin ini mungkin menjadi alasan mengapa pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto menunjuk perwira-perwira yang berasal dari suku minoritas, seperti Maraden Panggabean dari suku Batak dan M. Jusuf dari suku Bugis, atau sosok low-profile seperti Poniman sebagai menhankam. Sosok seperti Benny Moerdani dan Edi Sudradjat justru merupakan upaya penyingkiran mereka yang kritis terhadap bisnis anak-anak Soeharto, karena peranan menhankam terbatas pada penyusunan kebijakan pertahanan saja.

Maka posisi Prabowo yang diberikan Jokowi dapat dinilai merupakan pertengahan antara era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Jokowi berupaya mendudukkan rival politiknya, Prabowo, sebagai sekutu, namun meminta loyalitas tanpa syarat. Di lain pihak, Jokowi membiarkan Prabowo meningkatkan performa politiknya, bahkan memberikan dukungan moral agar Prabowo menjadi capres 2024. Toh Prabowo tidak lagi menjadi rival Jokowi dalam Pemilu tersebut.

Prabowo bahkan berkomitmen akan melanjutkan program-program strategis Jokowi seperti pembangunan IKN Nusantara dan kereta cepat. Dalam satu siniar, Prabowo bahkan mau mendiskusikan siapa saja orang yang akan ia tunjuk sebagai menteri bersama Jokowi, sementara Ganjar Pranowo tidak dapat membuka nama-nama tersebut karena terikat kontrak politik dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati. [Bersambung]

Oleh    :  Hanief Adrian

*Pengamat Politik IndeSo (Independent Society), mahasiswa S2 Ilmu Politik FISIP UI

Jokowi dan Para Jenderalnya Bag. 1 : Tentang Isu PKI

- Dari berbagai berita politik pada bulan Juli ini, ada satu isu yang nampaknya luput dari perhatian publik karena isu pencapresan tentunya lebih menarik untuk dibahas. Isu tersebut adalah siapa panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono.

Yudo Margono akan memasuki usia pensiun pada November tahun ini. Merujuk pada konvensi baru bahwa pergantian Panglima TNI harus bergilir dari tiga angkatan, kecil kemungkinan bahwa panglima TNI selanjutnya adalah KSAD Jenderal Dudung Abdurachman yang juga lahir pada bulan dan tahun yang sama dengan Yudo. Dengan kata lain, Laksamana Yudo dan Jenderal Dudung akan sama-sama pensiun pada November tahun ini.

Maka pergantian panglima TNI akan menjadi isu politik yang panas karena bersamaan dengan dimulainya rangkaian Pemilu 2024 pada bulan September besok. Pergantian panglima TNI tentu terkait dengan siapa perwira tinggi yang dipercaya Presiden untuk mengendalikan aparat militer dalam situasi keamanan nasional bertensi tinggi seperti Pemilu.

Hubungan Jokowi dengan institusi militer secara kasat mata memang mengalami pasang surut. Pada masa awal kekuasaannya, Jokowi berupaya menjalankan salah satu janji politiknya yaitu rekonsiliasi dengan anak-anak kader dan anggota biasa Partai Komunis Indonesia (PKI). Anak-anak PKI merasa menjadi korban dari pembantaian orang-orang komunis setelah gagalnya Gerakan 30 September, dan kebanyakan dari mereka merasa PKI tidak terlibat dalam usaha kup internal Angkatan Darat yang gagal itu.

Padahal dalam pengadilan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) yang diselenggarakan pemerintah, memang terbukti bahwa Ketua CC PKI, DN Aidit dan anggota Politbironya memberikan dukungan penuh kepada para perwira TNI pelaku G-30-S untuk menindak para jenderal yang dicap kontrarevolusi.

Pengamat politik militer Salim Said (2015) mengatakan G-30-S bertujuan membersihkan TNI khususnya Angkatan Darat dari para jenderal yang tidak loyal dengan Bung Karno dan revolusi Indonesia, namun tidak bermaksud membunuh para jenderal tersebut. Bung Karno mengetahui rencana pembersihan tersebut, bahkan Mayjen Soeharto yang dituduh beberapa intelektual terlibat G-30-S juga mengetahui gerakan tersebut. Namun yang mereka ketahui adalah gerakan ini bertujuan mengganti pemimpin Angkatan Darat, bukan membunuh.

Namun tentu saja sejarah sudah berbicara dan para jenderal tersebut dibunuh para pelaku G-30-S. PKI, baik para elit maupun kader dan anggota biasa kemudian diburu rakyat untuk dibunuh, sebuah tindakan yang dilegitimasi dengan dalih ‘membunuh atau dibunuh’ dengan memori kuat tentang Peristiwa Madiun 1948 di mana banyak ulama, pamong praja, tentara dan polisi yang menjadi korban pembantaian PKI.

Pembunuhan tersebut sangat masif dan berskala pembantaian bahkan mendekati genosida. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Mayjen Soemarno menyatakan korban pembantaian pasca kegagalan G-30-S tersebut mencapai 500 ribu jiwa. Belum lagi 12.000 tahanan politik eks-PKI di Pulau Buru dan Plantungan yang tidak pernah diadili, dan jutaan eks-anggota onderbouw PKI (Lekra, BTI, SOBSI) kehilangan hak sebagai warga negara untuk seperti pemilu dan mendaftar sebagai pegawai negeri sipil dan ABRI.

Saat Jokowi berkuasa pada 2014, salah satu program Nawacita adalah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada 1965-1966 atau kejadian pembantaian orang-orang Komunis oleh kekuatan anti Komunis. Uniknya, Jokowi memberi peranan penting kepada Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yaitu Letjen (Purn.) Agus Widjojo dan Menko Politik, Hukum dan Keamanan Jenderal (Hor.) Luhut Binsar Pandjaitan untuk menjalankan agenda rekonsiliasi tersebut.

Agus Widjojo sendiri adalah anak sulung Mayjen (Anm.) Soetojo Siswomihardjo, salah satu pahlawan revolusi korban G-30-S. Sementara Luhut adalah mitra bisnis Jokowi sejak 1998 dan hingga hari ini dapat dikatakan sebagai tangan kanan Jokowi untuk segala hal yang berhubungan dengan pemerintahannya. Yang menarik, Menteri Pertahanan Jenderal (Purn.) Ryamizard Ryacudu secara terang-terangan menolak agenda rekonsiliasi dengan anak-anak PKI. Putra almarhum Mayjen Ryacudu yang dikenal Soekarnois dan juga dekat dengan Megawati ini bahkan menyusun kebijakan Buku Putih Pertahanan 2015 yang secara tegas menetapkan Komunisme sebagai ancaman keamanan negara.

Agenda rekonsiliasi itu akhirnya tetap berjalan dengan diselenggarakannya Simposium Nasional 1965 pada April 2016 oleh para anak-anak PKI dan dihadiri Gubernur Lemhannas, Agus Widjojo dan juga Menko Luhut Pandjaitan. Acara tersebut tentu saja memicu konflik besar, karena terjadi insiden Agus Widjojo diteriaki ‘Jenderal PKI’ oleh salah satu hadirin dari Front Pembela Islam (FPI) yang menolak rekonsiliasi. FPI sendiri adalah salah pelopor isu kebangkitan PKI dan menyelenggarakan acara nonton bareng film ‘Pengkhianatan G-30-S/PKI’ pada malam 30 September 2015.

Eskalasi isu kebangkitan PKI meningkat tatkala Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo secara resmi memerintahkan setiap komando teritorial menyelenggarakan nobar film PKI tersebut pada 30 September 2017. Jenderal Gatot saat itu sedang naik daun karena dianggap berhasil menurunkan tensi konflik yang mungkin terjadi dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dengan massa aksi 212. Maka acara nobar film PKI tersebut tentu saja meningkatkan popularitas Jenderal Gatot dan ia digadang-gadang oleh beberapa elit politik menjadi kompetitor Jokowi dalam Pemilu 2019.

Jokowi bertindak halus, ia memberhentikan Panglima TNI lebih cepat pada bulan Desember 2017 dengan alasan Gatot Nurmantyo memasuki usia pensiun pada Maret 2018. KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto, mantan Komandan Lanud Adisoemarmo di Surakarta dan Sekretaris Militer Presiden Jokowi diangkat menjadi Panglima TNI kedua dari Angkatan Udara setelah Marsekal Djoko Suyanto pada masa Pemerintahan SBY.

Dengan diangkatnya perwira tinggi yang dekat dengan Jokowi menjadi panglima TNI serta kembalinya Prabowo sebagai Capres pada Pemilu 2019, popularitas Gatot Nurmantyo meredup dan isu kebangkitan PKI pun menguap. Pemilu 2019 tidak lebih dari perseteruan ulangan Pemilu 2014 antara pendukung Jokowi melawan pendukung Prabowo.

Selain manuver dari Panglima TNI, Jokowi dalam periode pertama kekuasaannya tentu saja berhadap-hadapan dengan massa Islam 212, demikian sebutan populer pada massa Aksi Bela Islam dalam kasus penistaan agama oleh Ahok. Untuk menghadapi massa 212, Jokowi mendelegasikan tugas ini kepada mantan Menhankam/Panglima ABRI Jenderal (Purn.) Wiranto sebagai Menko Polhukkam menggantikan Luhut Pandjaitan sejak Juli 2016, untuk menyusun Perppu Ormas tahun 2017 dengan wewenang Pemerintah untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa melalui pengadilan.

Perppu Ormas ini dijadikan alat oleh rezim Jokowi melalui Menko Polhukkam Wiranto untuk membekukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan dalih radikalisme dan anti-Pancasila tanpa melalui mekanisme pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam UU Ormas tahun 2013. Pembekuan HTI berjalan sangat lancar tanpa halangan berarti. Suatu hal ironis mengingat Wiranto pernah menjadi narasumber diskusi HTI. Yang jelas, insiden aksi teror penusukan Wiranto di Pandeglang menjadi bukti betapa sosok mantan Menko Polkam pertama era Presiden Abdurrahman Wahid itu menjadi musuh politik mereka yang menolak pembekuan HTI. [bersambung]

Oleh     :  Hanief Adrian

*Pengamat Politik IndeSo (Independent Society), mahasiswa S2 Ilmu Politik FISIP UI

Alasan Menteri Kehakiman Selandia Baru Kiri Allan Dicopot Jabatannya

- Menteri Kehakiman Selandia Baru, Kiri Allan, ditahan sekitar empat jam setelah diketahui terlibat kecelakaan lalu lintas pada Minggu (23/7/2023) sekitar 21.00 waktu setempat.

Akibat kejadian tersebut Perdana Menteri Chris Hipkins telah memberhentikan Allan dari kedudukannya sebagai Menteri Kehakiman.

 “Meskipun tindakannya tidak dapat dibenarkan, saya telah diberi tahu bahwa dia mengalami tekanan emosional yang hebat pada saat kejadian,” kata Hipkins dalam pernyataan pada Senin (24/7/2023).

Dari pemeriksaan diketahui Allan terlibat kecelakaan lalu lintas karena berkendara ugal-ugalan dan mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Ia sebelumnya menolak penahanan namun akhirnya Allan menerima surat pemberitahuan pelanggaran terkait kadar alkohol yang berlebihan.

“Perjuangan dia baru-baru ini dengan kesehatan mental telah diketahui dan tampaknya beberapa masalah tersebut muncul kemarin,” kata Hipkins menambahkan.

Allan setuju dan memutuskan mengundurkan diri dari posisi menteri setelah Hipkins mengatakan dirinya tidak dalam kondisi yang tepat untuk menjadi menteri.

Disampaikan juga jabatan itu “tidak dapat dipertahankan” oleh seorang menteri kehakiman yang dituntut melakukan tindak pidana.

Hipkins, menjabat sebagai perdana menteri pada Januari setelah pengunduran diri Jacinda Ardern.

Selanjutnya Hipkins Hopkins telah menunjuk Ginny Andersen sebagai menteri kehakiman yang baru.***(tvl)

Karena Sudah Tak Perawan Lagi, Kujebak Pacarku Agar Cepat Dinikahi

- Aku salah mencintai orang. Setelah keperawananku hilang, pria yang kucintai itu pergi meninggalkanku. Aku yang bingung dengan masa depanku akhirnya nekat menjebak seorang pria lugu yang mengaku mencintaiku sejak lama. Sekarang kami sudah menikah meski dalam hati rasa bersalah itu tetap ada.

Kisah ini bermula ketika aku baru masuk kuliah tahun 2017 yang silam. Ketika itu aku masih berpacaran dengan Risya (yang pasti nama samaran). Aku sangat mencintai dia meskipun aku tau dia pernah menikah siri dengan perempuan yang dihamilinya ketika SMA dulu.

Bodohnya aku, karena rasa sayang kepadanya yang besar, aku juga memberikan perawanku kepadanya. Tapi dia tidak pernah mau mengakuinya dan bahkan mengatakan bahwa dia tidak merasakan itu terjadi.

Laki-laki bajingan memang dia itu, selang tahun ke-4 kami berpacaran dia memutuskanku dengan alasan yang tak masuk akal, “kakak sepupunya ingin agar aku putus dengan Risya”. Aku tak bisa menerima ini semua, aku frustrasi.. sial!!! gerutuku dalam hati.

''Setelah kehormatanku kau ambil kau malah pergi meninggalkan aku''!!

Tak lama putus, aku mendengar kabar bahwa dia jadian tengan teman sekelasnya di kampus. Aku semakin putus adsa, hingga satu waktu ada laki-laki lugu yang mencintaiku dan akupun mendekatinya.

Ternyata laki-laki itu sudah jatuh cinta kepadaku sejak kami pertama kali bertemu, tahun 2014 yang silam. Tanpa pikir panjang aku pun menerimanya. Selama berpacaran aku selalu mendekatinya dan menggodanya agar dia mau berhubungan lebih jauh denganku.

Pancinganku berhasil, akhirnya dia tergoda dan masuk dalam jebakanku. Kami berhubungan intim selayaknya suami istri, seolah-olah dia yang memulai dan memaksa. Aku masih sempat menangkap rona penyesalan dan ketakutan dalam matanya.

Dia laki-laki yang lugu yang tak pernah berhubungan dengan perempuan manapun sebelum aku. Saat itu setelah semuanya terjadi, aku bilang kepadanya bahwa perawanku sudah diambil olehnya, dan dia percaya! Dia juga berjanji akan bertanggung jawab dan menikahiku.

Setahun berlalu kami berpacaran dan kami tetap berhubungan badan sampai akhirnya dia menikahiku. Tepatnya 5 bulan yang lalu. Di malam pertama aku bersamanya, aku merasa canggung karena rasa bersalahku telah menjebaknya.

Hingga saat ini rahasia itu hanya aku yang tahu, tentu saja Risya, mantanku yang merenggut keperawananku juga tahu.. maafkan aku suamiku sudah membohongimu.

Pesanku untuk pembaca The Jogja Notify, jangan serahkan mahkotamu kepada orang yang belum tentu akan menikahimu. Kelak kamu pasti akan menyesal seumur hidupmu jika mendapatkan suami yang baik yang telah kau bohongi. Perbuatan itu akan selalu menghantuimu seperti yang kurasakan.

Ya, hingga saat ini rasa bersalah itu tetap ada, maafkan aku suamiku. ***

Perbedaan The Sex Factor dan The X-Factor

Adegan dalam Acara The Sex Factor

- Jika kalian sering nonton acara musik yang berkaitan dengan pencarian bakat, maka tak asing lagi sebuah acara yang bertajuk The X-Factor di TV Nasional kita. Memang aslinya acara The X-Factor itu tayang di TV Amerika sana, lantas berkembang ke negara lain termasuk Indonesia. 

Sudah tahu kan kalo hal yang berkaitan dengan musik seniman kita suka niru-niru atau impor produk  luar negeri. Nah Fatin Sidqia Lubis, cewek yang pake hijab itu salah satu penyanyi jebolan The X-Factor Indonesia. Intinya The X-Factor adalah ajang pencarian bakat dalam bidang tarik suara.


Tetapi acara yang bertajuk The Sex Factor ini berbeda dengan The X-Factor, Jadi tak hanya nyanyi atau kecantikan saja yang ada ajang pencarian bakatnya, salah satu industri film porno juga melakukan hal yang sama. Terinspirasi dari ajang pencari bakat tersebut, maka digelarlah The Sex Factor. Intinya The Sex Factor adalah ajang pencarian bakat dalam bidang tarik ulur urat kelamin.

Banyaknya orang yang menggemari ajang pencarian bakat di televisi ini mengilhami The Sex Factor yang dibuat di Amerika Serikat. Di sini dicari siapa yang pantas untuk menjadi the next bintang film bokep. 

Seperti dilansir dari Daily Mail, tercatat 16 kontestan yang terdiri dari 8 lelaki dan perempuan yang berharap bisa menjadi pemenang. Salah satunya adalah karyawan magang di Wall Street yang ikut dalam acara ini.

Seperti halnya ajang pencari bakat, ada 3 juri yang memberikan penilaian. Para kontestan pun harus menunjukkan bakat mereka seperti memperagakan gaya saat berhubungan intim agar menjadi the next hot porn stars. Waduh, apakah disiarkan juga di televisi?