The Jogja Notify - Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) saat ini sedang dalam kekhawatiran, akibat adanya guncangan penjegalan Anies Baswedan sebagai Capres. Menurut Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni, upaya penjegalan tersebut membuat KPP pecah.
"Enggak lah, itu kan sebuah isu yang dibuat supaya orang takut dengan berkoalisi atau pengen koalisi ini pecah misalnya. Itu kan upaya saja, namanya usaha masing-masing," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6).
Sahroni sendiri memahami soal upaya penjegalan Anies, namun ia yakin KPP memiliki solidaritas yang baik.
Lain halnya dengan Ahmad Sahroni, Anggota tim delapan KPP Sudirman Said, ia mengatakan bahwa operasi menjegal Anies maju Pilpres 2024 nyata. Bahkan, operasi tersebut masih berlangsung hingga sekarang.
"Saya kira sudah terlalu banyak orang yang mengatakan bahwa ada upaya untuk membuat Anies tidak bisa maju," kata Sudirman di markas Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/6).
Seorang politikus koalisi pendukung Jokowi mengakui, Sandiaga membawa misi untuk mengambil alih dukungan PKS dari Anies Baswedan. Menurut sumber ini, Sandiaga membawa misi presiden. Komunikasi Sandiaga langsung dengan Habib Salim Segaf, salah satu petinggi PKS.
Menurut seorang petinggi parpol di koalisi pemerintah tersebut, PKS dikabarkan sudah mau meninggalkan Anies Baswedan, namun dengan syarat PKS bukan partai pertama yang keluar dari Koalisi Perubahan.
"Tapi tolong jangan kami yang membuat Anies Baswedan enggak berangkat. Harus NasDem atau Demokrat," ujar sumber ini menirukan permintaan PKS. Menurut sang politikus, Presiden ingin menjodohkan Sandiaga dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Membuat poros baru bersama PKS dan Golkar.
Namun, operasi atau misi Sandiaga menarik PKS keluar Koalisi Perubahan dianggap gagal. Hal tersebut bisa dilihat dari bergabungnya Sandiaga Uno ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pada Rabu (14/6).
Upaya Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko ke Partai Demokrat
Partai Demokrat yang merupakan anggota KPP juga digoyang dengan upaya Peninjauan Kembali (PK) oleh kubu Moeldoko. Gugatan ini terkait dengan pengambilalihan Demokrat oleh Moeldoko.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menduga Staf kepresidenan Moeldoko mengajukan PK terhadap kasasi kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang ditolak untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Sebab, PK tersebut diajukan sehari setelah Demokrat resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
"KSP Moeldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023. Tepat satu hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung Saudara Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden," ujar AHY saat konferensi pers di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin (3/4).
AHY menuturkan, ada upaya untuk membubarkan Koalisi Perubahan. Dengan cara mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat lewat Moeldoko.
AHY menambahkan, meski secara hukum tidak ada alasan untuk memenangkan gugatan Moeldoko, namun Demokrat tetap waspada.
Namun hingga kini, gugatan terkait pengambilalihan Demokrat oleh Moeldoko sudah berkali-kali digagalkan hukum.
19 Kali Gelar Perkara Kasus Formula E
Selain melakukan upaya penjegalan melalui partai politik pengusung Anies, penjegalan tersebut juga terlihat dari nama Anies yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi Formula E.
Hal ini pun dibenarkan oleh Sudirman Said. Ia pun blak-blakan soal salah satu upaya penjegalan Anies Baswedan yaitu, nama Anies yang ditekan dengan dugaan korupsi Formula E di KPK. Meskipun hingga kini Anies belum terbukti keterlibatan Anies dalam korupsi tersebut, namun isu tersebut acap kali digulirkan ke publik.
"19 kali gelar perkara itu, tidak ada bukti itu dan dicari hal-hal yang mboten-mboten lainnya," tutur Sudirman Said.
Upaya menyeret nama Anies Baswedan dalam gelar perkara kasus dugaan korupsi Formula E pun bisa dianggap gagal. Meskipun sudah 19 kali gelar perkara kasus tersebut di KPK, namun hingga saat ini Anies tidak ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
Tidak ada komentar
Posting Komentar