Ia menyebut bahwa ketika sebuah kebijakan diambil lalu biasanya tidak terjadi demo, namun tiba-tiba ada demonstrasi maka ada suatu masalah yang sedang terjadi.
“Nah masalah ini kan bisa disebabkan karena kebutuhan politik. Nah ini yang kecenderungannya bahwa aparatur sipil negara (ASN) ini, karena ada proyek besar secara tidak langsung dia punya kepentingan terselubung. Nah ini yang bahaya,” terang Firman kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Minggu (6/8/2023).
Sehingga kebijakan diambil tanpa mengedepankan kehidupan rakyat yang bertujuan untuk pembangunan.
“Tetapi kadang-kadang kepala daerah itu (memiliki) kepentingan terselubung yang mungkin masyarakat itu kan selama ini cuma (mempersoalkan tentang) sistem transparansi, informasi-informasi seperti itu kan sangat terbuka,” imbuh dia.
Bukannya menuduh, lanjut Firman, indikasi seperti ini bisa saja terjadi sehingga menimbulkan konflik kepentingan. “Nah bisa saja hal-hal seperti ini katakan lah ASN disana sudah mulai memonopoli tanah-tanah tertentu untuk dijual kepada pengembang proyek, bisa jadi kan. Ini indikasinya kan seperti itu,” jelasnya.
Firman mengingatkan pemerintah, bahwa UU Cipta Kerja secara rigid telah memberikan arahan tentang pelaksanaan PSN seperti apa. Perlu diingat dalam setiap proyek pemerintah wajib memberikan waktu untuk sosialisasi dan edikasi ke masyarakat.
“Untuk dalam rangka meningkatkan potensi ekonomi pembangunan di wilayah itu, dan itu sudah diatur dalam UU Cipta Kerja dan UU lainnya,” ujar Firman.
Karena, tujuan dari PSN itu untuk meningkatkan pembangunan, potensi ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu PSN juga harus menjaga kearifan lokal. Artinya, jika nantinya memberikan kehidupan yang baik dan mempunyai nilai ekonomi yang cukup bagus, maka sebaiknya jangan dipaksakan untuk melanjutkan proyek.
“Mungkin ada ribut-ribut ini sekarang ada dua kepentingan, satu masyarakat yang memang belum mempunyai sawit seperti yang satunya, mereka berharap bahwa PSN itu membawa dampak positif bagi peningkatan ekonomi dan lapangan kerja,” beber Firman.
“Tetapi di sisi lain mereka merasa kehilangan haknya karena sudah ada produktifnya gitu. Sosialiasi dan edukasi itu penting sebelum dilakukan,” sambungnya.
Tidak ada komentar
Posting Komentar