Ketegangan politik terjadi di jajaran Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Pemicunya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendadak menggandeng PKB. Nasdem bahkan memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres pendamping Anies Baswedan. Padahal, PKB bukan bagian dari KPP. Kesepakatan itu diputuskan tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS yang menjadi mitra Nasdem dalam KPP.
Keputusan tersebut mengagetkan jajaran pengurus Partai Demokrat, terutama yang berada di tim 8. Tadi malam (31/8) Sekjen Partai Demokrat yang juga anggota tim 8 Teuku Riefky Harsya membuat rilis tertulis tentang kronologi situasi terkini di internal KPP. Dia membuka secara blak-blakan dinamika internal terkait pencapresan Anies. Dia bahkan menyebut telah terjadi pengkhianatan terhadap komitmen dan piagam koalisi.
Riefky mengatakan, dirinya mendapat informasi dari Sudirman Said, juru bicara Anies, bahwa Anies menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dengan PKB. Tujuannya untuk mengusung pasangan Anies-Muhaimin sebagai bakal capres-cawapres. ”Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem Surya Paloh,” ujarnya.
Fakta itu disebutnya antiklimaks. Sebab, progres pembahasan di KPP sudah berlangsung maju dan baik. Bahkan, Anies sudah menetapkan nama cawapresnya, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ketua umum Partai Demokrat. Nama AHY pula yang dibawa Anies dalam lawatan ke tiga pimpinan partai. Anies sudah bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY, serta Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf. Hasilnya, semua memberikan reaksi positif.
Karena itu, rencana deklarasi Anies-AHY sudah disusun. Namun, Anies tak kunjung merealisasikannya. Riefky menduga Anies lebih patuh kepada Surya Paloh yang ingin terus menunda deklarasi. ”Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan dalam koalisi,” tegasnya.
Lalu, peristiwa luar biasa terjadi. Riefky mengaku mendapat informasi bahwa pada 29 Agustus 2023 di Nasdem Tower, Surya Paloh secara tiba-tiba menetapkan Muhaimin sebagai bakal calon wakil presiden untuk Anies. ”Malam itu juga Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu,”
Riefky menyatakan telah melakukan konfirmasi langsung kepada Anies. Hasilnya, Anies membenarkan kabar tersebut. Dalam komunikasi itu, lanjut dia, Demokrat dipaksa menerima keputusan tersebut.
Bagi Demokrat, apa yang dilakukan Anies merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan dan piagam koalisi yang sudah disepakati. ”Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies,” terangnya.
Lantas, apa yang akan dilakukan Demokrat? Menurut Riefky, pihaknya akan melakukan rapat majelis tinggi partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan capres/cawapres ditentukan majelis tinggi.
Anies sendiri kemarin sowan kepada tokoh-tokoh agama di Jombang, salah satunya menemui Nyai Hj Muhassonah Hasbullah yang merupakan ibu dari Muhaimin Iskandar.
Anies yang mengenakan baju koko putih dan peci hitam sowan didampingi istrinya, Fery Farhati. Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022 itu menyampaikan, maksud kedatangannya adalah bersilaturahmi dan meminta doa. Setelah berbincang santai, Nyai Hj Muhassonah Hasbullah pun berdoa untuk Anies.
Bagaimana respons Nasdem? Ketua DPP Nasdem Effendy Choirie tidak memberikan jawaban pasti soal itu. Namun, pria yang akrab disapa Gus Choi tersebut mengaku heran dengan reaksi keras Demokrat. Padahal, sesuai kesepakatan, nama cawapres diserahkan kepada Anies. ”Kalau Mas Anies sudah memutuskan, ya mestinya langsung diterima, kenapa protes?” katanya dalam pesan singkat.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebutkan, pasangan Anies-Muhaimin baru sebatas wacana. Belum ada keputusan apa pun. ”Itu wacana saja,” ucapnya. Menurut dia, Dewan Syura dan Tanfidz PKB baru akan menggelar rapat hari ini. ”Besok pagi (pagi ini, Red) masih akan kita adakan rapat pleno untuk mendapatkan aspirasi dan pandangan dalam melangkah selanjutnya,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Almuzammil Yusuf menegaskan sikap partainya belum berubah. Yakni tetap merujuk pada keputusan Musyawarah Majelis Syura (MMS) VIII untuk mendukung dan mengusung Anies Baswedan sebagai bacapres.
”Oleh karena itu, PKS tetap pada keputusan MMS VIII tersebut dan kami akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut,” ujarnya tadi malam. Soal wakilnya, dia berpegang pada kesepakatan sebelumnya di dalam piagam koalisi. Yakni, penentuan cawapres diputuskan oleh Anies.
Terpisah, juru bicara Anies, Sudirman Said, mengakui bahwa nama AHY sudah dipilih Anies dari hasil review dan pandangannya. Tugas itu dilaksanakan Anies sebagai bagian dari butir ketiga piagam koalisi yang memberi bacapres tugas untuk memilih pasangan. ”Hal ini disampaikan kepada semua pimpinan partai dalam koalisi di bulan Juni 2023,” ujarnya.
Namun, kata Sudirman, pimpinan partai merespons beragam. Ada yang menyetujui dan meminta segera ditetapkan, tapi ada pula yang enggan terburu-buru. ”Perbedaan pandangan antarpartai ini belum menemukan titik temu,” imbuhnya. Karena belum terjadi kesepakatan, proses penentuan bacawapres tidak bisa diputuskan.
Tidak ada komentar
Posting Komentar