SBY menilai tak masalah jika ada anggapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak suka dengan Anies Baswedan. Menurut SBY, tidak ada yang boleh melarang dan tak menyalahkan Jokowi jika memang benar tidak suka dengan Anies Baswedan.
"Jikalau Presiden Jokowi juga bekerja secara politik agar Pak Anies tidak bisa menjadi capres dalam Pilpres 2024 mendatang itupun tidak melanggar hukum. Karenanya, tidak salah kalau pihak beliau mengatakan bahwa langkah-langkah itu tidak melanggar undang-undang. Ya politik memang begitu," kata SBY dalam buku 'Presiden 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi' karya SBY halaman 13 dikutip merdeka.com, Senin (26/6).
SBY melanjutkan, yang menjadi persoalan adalah apabila cara yang dipilih oleh pihak Jokowi untuk mencegah Anies menjadi capres itu bertentangan dengan etika seorang Presiden dan apalagi kalau masuk ke wilayah penyalahgunaan kekuasaan.
"Misalnya, dicari-cari kesalahan Anies Baswedan secara hukum, dan akhirnya dijadikan tersangka atas pelanggaran hukum tertentu. Kalau memang secara hukum Anies terbukti bersalah, rakyat bagaimanapun mesti menerimanya," katanya.
Tetapi, lanjutnya, kalau sebenarnya tidak bisa dibuktikan secara hukum bahwa ia bersalah, maka hal ini akan menjadi kasus yang serius. Namun, SBY tidak ingin membahas dampak secara sosial, politik dan keamanan jika itu terjadi.
"Saya hanya ingin menyoroti dari sisi etika dan hukum. Kalau memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka pelanggaran hukum, padahal tidak bisa dibuktikan secara mengesankan (no strong evidence), ini sebuah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," katanya.
Apalagi, kata dia, utamanya kalau memang ada tangan-tangan kekuasaan yang bermain. Masalah akan menjadi sangat serius kalau secara pribadi Presiden Jokowi memang terlibat dalam hal ini.
"Sebagai seorang sahabat, saya sungguh berharap beliau tidak melakukannya," katanya.
SBY juga melihat ada berbagai macam upaya menggagalkan niat dan rencana Anies Baswedan maju menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Salah satunya, kata SBY, dengan 'mengamputasi' salah satu dari parpol yang hendak mencalonkan Anies.
"Kalau salah satu dari 3 parpol yang bakal mengusung Anies Baswedan sebagai capres tidak lagi memberikan dukungannya, bakal bubarlah koalisi yang tengah 'in the making' ini," kata SBY.
Caranya, kata SBY, pertama, melalui kerja politik agar salah satu partai atau lebih membatalkan pencalonannya terhadap Anies. Atau yang kedua, sebuah partai dikerjain sehingga tak lagi bisa mencalonkan seseorang menjadi capres.
"Kalau menggagalkan koalisi pengusung Anies ini karena hasil kerja politik, saya tidak punya komentar," katanya.
"Tetapi, kalau sebuah partai sengaja dikerjain agar tak lagi bisa mencalonkan Anies, seperti dugaan banyak kalangan atas PK Moeldoko (Kepala Staf Presiden Jokowi) yang masih berstatus aktif, maka ini juga sebuah masalah yang serius yang dampaknya sangat besar," imbuhnya.
Maksud SBY, dampak yang besar itu bukan hanya bagi Partai Demokrat. Tetapi , SBY menduga terhadap pihak yang tengah berkuasa.
"Kalau yang ingin menggagalkan Demokrat untuk mendukung Anies ini memang nekat,
gelap mata dan ingin memamerkan kekuasaan yang dimilikinya saya duga akan menjadi perhatian yang luar biasa dari masyarakat luas," tuturnya.
Selebihnya, SBY meminta mempelajari sejarah politik di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri. Sejarah selalu mengabadikan berbagai cerita tentang solidaritas dan perlawanan rakyat terhadap kekuasaan yang dinilai sangat tidak adil dan menindas.
SBY menilai upaya Moeldoko ingin mengambil alih Demokrat lewat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung ditentang mayoritas rakyat. Menurut SBY, dari akal sehat dan isi proses hukum yang telah berjalan selama ini juga keabsahan serta cara-cara Moeldoko ingin mengambil alih Partai Demokrat dari kepemimpinan yang sah, tidak dipenuhinya syarat untuk sebuah KLB.
"Tidak ada jalan bagi Moeldoko untuk dibenarkan dan dimenangkan dalam pengadilan yang benar dan adil," kata SBY.
SBY masih percaya Mahkamah Agung sebagai simbol benteng kebenaran dan keadilan di negara kita akan tetap amanah, memiliki hati nurani dan akal sehat. Juga menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, dan memberikan putusan yang benar dan adil.
"Rasa percaya saya kepada MA dan jajaran pengadilan dalam naungannya juga dilatarbelakangi oleh keseluruhan proses pengadilan yang digelar selama ini yang saya nilai kredibel dan adil," katanya.
Saya ingin menyampaikan kepada Mahkamah Agung, rakyat Indonesia bahkan masyarakat internasional, akan mengikuti proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh MA," imbuhnya.
SBY melihat alasan dunia peduli karena perlakuan pihak yang tengah berkuasa terhadap seorang mantan Presiden selalu menarik perhatian dunia.
"Memang tidak sedikit informasi yang saya dapatkan, dan saya belum bisa melakukan konfirmasi terhadap kebenaran informasi itu, bahwa katanya ada tekanan terhadap MA untuk memenangkan KSP Moeldoko," katanya.
Jika benar memang ada tekanan dari pihak-pihak tertentu atau dari orang kuat, SBY berharap MA tidak serta merta mempercayainya. SBY sangat ingat apa yang disampaikan Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Partai Demokrat di Istana Bogor, tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB.
Waktu itu Ketua Umum Partai Demokrat AHY diundang oleh Pak Jokowi ke Istana Bogor. Dengan didampingi oleh Mensesneg Pratikno, Jokowi menjelaskan soal sikap Moeldoko.
"Secara panjang lebar bahwa intinya beliau 'tidak tahu menahu' atas apa yang dilakukan oleh Moeldoko. Memang ini berbeda dari apa yang dibangun oleh Moeldoko dan para pelaku KLB, bahwa rencana pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah itu mendapatkan 'blessing' dari beliau," tuturnya.
"Sama halnya dengan komentar berbagai kalangan di dalam dan di luar negeri yang menyangsikan jika Pak Jokowi benar-benar tidak tahu. Tetapi, posisi Partai Demokrat, termasuk saya, tetap memercayai dan memegang apa yang disampaikan Pak Jokowi tersebut sebagai kebenaran (truth)," tutupnya. ***
