LGBT Merambah Pelajar Kota Pekanbaru, Bahkan Ada Komunitas dan Grup untuk Siswa

Komunitas LGBT

Kepala Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Riau Sakinah mengatakan, sejumlah siswa di dua sekolah tingkat SMA/SMK di Kota Pekanbaru terindikasi LGBT. Yang cukup mengagetkan, mereka bahkan telah membuat komunitas atau grup untuk siswa yang terindikasi LGBT.

“LGBT merambah ke siswa. Tidak hanya SMP dan SMA, ada juga yang SD. Ini tidak hanya menjadi tugas guru namun juga orangtua. Yang jelas ada dua sekolah tingkat SMA/SMK di Pekanbaru yang terindikasi,” ucap Riau Sakinah, Senin, 29 Mei 2023, sebagaimana dikutip laman Riauonline.

Sakinah menjelaskan siswa yang terindikasi LGBT kemungkinan disebabkan pergaulan baik di sekolah maupun di luar. Ia pun berharap orangtua dapat mengawasi pergaulan anak-anaknya.

“Ketika mereka sudah sampai di sekolah otomatis perilaku itu akan terbawa. Dan mereka bahkan sudah ada komunitas,” imbuh Kasi Tindak Lanjut, Iin Rafida.

Menurut Sakinah, orangtua seringkali tidak menyadari anaknya terindikasi LGBT. Namun, perilaku LGBT dari siswa sering ditemui para guru. 

Sakinah mengimbau pihak sekolah untuk membuat laporan ke PPA Riau jika menemukan siswa yang terindikasi LGBT. Menurutnya, perilaku siswa LGBT dapat terdeteksi jika sekolah melakukan razia, seperti kosmetik dan hp.

“Ketika hp nya dikumpulkan dan diminta password di sanalah ketahuan ada grup LGBT. Sudah ada ratusan orang yang tergabung dalam grup itu dalam sekolah yang sama,” urainya.

Sementara saat ini, kata Sakinah, pihaknya hanya menerima laporan kasus tersebut dari Pekanbaru. Ia berharap ke depan ada posko pengaduan di kabupaten/kota agar kasus serupa bisa terdeteksi dan segera ditindaklanjuti.

PPA Riau telah melakukan sosialisasi terhadap sekolah yang di dalamnya terdapat indikasi kekerasan, LGBT, dan lain sebagainya. Sayangnya, kebanyakan orangtua siswa terindikasi LGBT menolak memenuhi panggilan dari pihaknya.

“Kita sudah pernah rapat dengan dinas pendidikan. Namun, belum duduk bersama dengan pendidikan kota, agar masalah ini selesai,” ucapnya.

Sementara Kasi Pengaduan PPA Riau, Hendri, menilai siswa yang terindikasi LGBT memiliki keinginan untuk berperilaku normal. Namun, tidak jarang mereka takut karena adanya ancaman dari grup atau komunitas yang mereka ikuti.

“Posisi gengnya tidak di sini. Namun, di Batam. Diancam akan dibuka aibnya dan disebar videonya. Datanya ada sama mereka,” terangnya.*

Warga Muslim Hui Ditangkap Polisi China Karena Tolak Penghancuran Masjid

China mengerahkan ratusan polisi dan menangkap sejumlah warga Muslim setelah bentrokan terjadi dalam aksi demonstrasi menolak penghancuran Masjib, lapor TRT World (30/05/2023). Pada Sabtu pekan lalu, viral video yang memperlihatkan puluhan petugas bersenjatakan pentungan dan tameng anti huru hara memukul mundur massa di luar masjid yang melemparkan benda ke arah mereka.

“Mereka ingin melanjutkan penghancuran paksa, jadi masyarakat di sini pergi untuk menghentikan mereka,” kata seorang wanita setempat yang juga meminta untuk tidak disebutkan namanya kepada kantor berita AFP.

“Masjid adalah rumah bagi umat Islam seperti kami,” katanya. “Jika mereka mencoba merobohkannya, kami pasti tidak akan membiarkan mereka.”

“Bangunan hanyalah bangunan – tidak membahayakan orang atau masyarakat. Mengapa mereka harus menghancurkannya?”

Kota Nagu, provinsi Yunnan, baru-baru ini melanjutkan rencana untuk meruntuhkan empat menara dan atap kubah Masjid Najiaying, kata seorang warga pada Senin, meminta anonimitas.

Daerah itu adalah rumah bagi etnis Hui yang cukup besar, sebuah kelompok etnis mayoritas Muslim yang dilaporkan mendapat tekanan dalam kampanye China terhadap kaum minoritas.

Penyelidikan sedang dilakukan

Polisi juga telah melakukan sejumlah penangkapan yang tidak disebutkan atas insiden tersebut dan beberapa ratus petugas tetap berada di kota itu pada hari Senin, kata kedua saksi tersebut.

Orang-orang di daerah sekitar masjid telah terdampak dengan pemadaman internet dan masalah konektivitas lainnya sejak bentrokan, tambah mereka.

Sebuah pemberitahuan yang dikeluarkan pada hari Ahad oleh pemerintah Tonghai – yang mengelola Nagu – mengatakan telah membuka penyelidikan atas “kasus yang sangat mengganggu pengendalian dan ketertiban sosial”.

Pemberitahuan tersebut memerintahkan mereka yang terlibat untuk “segera menghentikan semua tindakan ilegal dan kriminal”, bersumpah untuk “menghukum berat” siapa pun yang menolak untuk menyerahkan diri.

Mereka yang secara sukarela menyerah sebelum 6 Juni akan diperlakukan dengan keringanan, tambah pemberitahuan itu.

Tindakan keras yang lebih luas

China telah berusaha untuk mengontrol agama dengan lebih ketat sejak Presiden Xi Jinping berkuasa satu dekade lalu, dan dalam tindakan kerasnya terhadap Muslim, Beijing mengklaim sedang bekerja untuk memerangi terorisme dan pemikiran ekstremis.

Menurut sensus China tahun 2020, diperkirakan terdapat 11,4 juta etnis minoritas Hui di China dan mayoritas dari mereka adalah Muslim. Mereka adalah blok etnis terbesar keempat di China setelah Han China dengan lebih dari 1,3 miliar, Zhuang sekitar 20 juta dan Uighur sekitar 12 juta.

Diperkirakan satu juta warga Uighur, Hui, dan minoritas Muslim lainnya telah ditahan di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang barat sejak 2017 di bawah kampanye pemerintah, kata kelompok hak asasi manusia.*

Tokoh Ulama Muda Muhammadiyah Adi Hidayat Mendapat Anugerah Doktor Honoris Causa

Ulama muda Muhammadiyah, Ustad Adi Hidayat (UAH) memperoleh anugerah gelar kehormatan akademik, Doktor Honoris Causa (HC) Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada hari Selasa (30/5/2023).

Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah tersebut menyampaikan orasi ilmiahnya yang berjudul “Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Al-Quran dan Sunnah, serta Implementasinya Menuju Pendidikan Berkemajuan”.

Menurut UAH, pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan Sunnah merupakan satu-satunya alternatif bagi kaum muslimin untuk mewujudkan tujuan Islam beserta penunaian tugas manusia di muka bumi sebagai wakil Allah (khalifatu fil ardh). Karenanya, diperlukan manajemen tarbiyah yang sahih.

UAH lalu menyebut bahwa sepanjang sejarah para nabi sejak Adam As hingga Muhammad ﷺ, nilai-nilai Islami telah diinternalisasi ke dalam diri mereka untuk membimbing umatnya menciptakan kehidupan dunia yang ideal dan damai.

Setelah Nabi terakhir, Rasulullah ﷺ wafat, nilai-nilai utama itu telah disisipkan di dalam Al-Quran sebagai pedoman. Para ulama di berbagai periode berikutnya, lantas mengkodifikasikan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama menjawab problematika kehidupan sekaligus menuntun pada peradaban utama yang tinggi.

Dari Al-Quran, para ulama mampu menyusun jawaban atas persoalan pendidikan, tata niaga, pengembangan IPTEK, tata negara, hukum pidana, hukum acara, hingga strategi militer yang semuanya terekam dalam sejarah kegemilangan peradaban Islam di berbagai belahan dunia.

Di masanya, Nabi Muhammad tidak sekadar mengajarkan Al-Quran sebagai bacaan, melainkan juga mengajarkan makna dan implementasinya yang saling terkoneksi dengan aktivitasnya di muka bumi.

Kesuksesan manajemen pendidikan Islam ini, kata dia tersirat dari kesuksesan Nabi Muhammad ﷺ membentuk 40 orang generasi awal Islam di Makkah yang kemudian berkembang menjadi 12.000 kaum muslimin di Yatsrib dan mengubah masyarakat Arab dari Jahiliah menjadi beradab.

Dalam waktu 23 tahun, Nabi juga berhasil melahirkan 38 panglima. Termasuk melahirkan pemimpin, birokrat, ulama, dan 5 saudagar terkaya yang tiga di antaranya memiliki kekayaan luar biasa jika dikonversi dengan mata uang saat ini (Ustman bin Affan 850 Juta USD, Zubair bin Awwam 1 M USD, dan Abdurrahman bin Auf yang memiliki kekayaan 3.2 M USD atau setara dengan Rp. 72.000 Triliun).

Kurikulum dan manajemen pendidikan Islam ini kata UAH berlaku di setiap zaman. Di bawa kemanapun, model pendidikan seperti ini kata dia selalu melahirkan peradaban. Termasuk salah satu contohnya adalah Muhammadiyah.

“Kiai Ahmad Dahlan pun hanya mengeluarkan satu surah dalam Al-Quran, yaitu Surat Al-Ma’un yang dengan value surah-surah itu dan paham sunnah-sunnah nabinya, itulah yang mengeluarkan kemuliaan-kemuliaan Amal Usaha Muhammadiyah yang berwujud PKU, panti-panti yatim, pusat-pusat pendidikan, dan dari 1 ayat Ali Imran ayat 3, lahirlah Persyarikatan Muhammadiyah yang abadi melewati satu abad sampai masa kini,” terangnya.

Inspirasi dari Al-Quran inilah yang menurut UAH patut diimplementasikan lewat manajemen yang tepat. Sebelum menyampaikan hal ini, UAH telah memberikan contoh lewat kesuksesan beragam lembaga pendidikan yang telah dia rintis.

“Dan kalau kita rumuskan ayat-ayat inilah yang bisa jadi value, melahirkan negara-negara maju dan mencerahkan, mendapatkan ridha Allah Swt,” pungkasnya dikutip laman Muhammadiyah.

Beberapa tokoh memberikan ucapan atas anugerah ini. Di antaranya Ketua PP Muhammadiyah Dr Haedar Nasir. “Selamat dan sukses guru kami Ustadz Adi Hidayat yg dianugerahi gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam dari sekolah Pascasarjana UMJ,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkfili Hasan melalui akun twitternya.

“UAH memang konsisten berdakwah dan mencerdaskan ummat melalui pendidikan Islam berbasis Al-Quran & Sunnah, “ tulis  Menteri Perdagangan itu di akun @ZUL_Hasan.*

Islam, Sains, dan Perempuan

Islam menegaskan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan sederajat: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (al-Quran, surah al-Hujurat (49): 13.

Akan tetapi, dalam sejarah ummat manusia, perempuan seringkali dikonstruksikan dalam posisi marginal: tidak memiliki akses yang memadai ke ruang publik, termasuk akses terhadap penguasaan sains yang menjadi capital yang dibutuhkan dalam arena sosial yang lebih luas.

Kini, konstruksi tersebut sudah semakin terkikis dengan terbukanya akses perempuan terhadap pendidikan tinggi. Meskipun demikian, marginalisasi perempuan tetap masih sangat terasa dalam penguasaan sains. Oleh karena itu, perjuangan perempuan masih cukup panjang agar memiliki akses yang setara terhadap sains, serta berbagai bidang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Deming, David (2010). Science and Technology in World History: Early Christianity, the Rise of Islam and the              Middle Ages. Volume 2. North Carolina and London: McFarland & Company, Inc.

2. Iqbal, Muzaffar (2007). Science and Islam: Greenwood Guides to Science and Religion. Connecticut and                      London: Greenwood Press

3. McGinnis, Jon and David C. Reisman (2004). Interpreting Avicenna: Science and Philosophy in Medieval Islam.          Proceedings of the Second Conference of the Avicenna Study Group. Boston and Leiden: Brill

4. Sardar, Ziauddin and Ehsan Masood (2006). How Do You Know?: Reading Ziauddin Sardar on Islam, Science              and Cultural Relations. Pluto Press

5. Huff, Toby E. (2003) The Rise of Early Modern Science: Islam, China, and the West. Cambridge University Press

Marginalisasi Agama dalam Civil Society

KETIKA krisis sosial melanda Indonesia, civil society menjadi tema perbincangan yang banyak diminati berbagai kalangan, dari akademisi, agamawan dan negarawan. Nurcholis Madjid, AS Hikam, Akbar Tanjung, BJ Habibie adalah diantara sekian tokoh yang pernah membincangkan teori civil society.

Diskursus ini menjadi semarak terutama setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998. Meski laris, tidak banyak yang tahu akar dan konsep civil society yang sebenarnya.

Masyarakat sipil adalah terjemahan dari istilah Inggris ’civil society’ yang mengambil dari bahasa Latin ’civilas societas’. Konsep civil society ini lahir pada abad ke-17 sezaman dengan lahirnya Liberalisme politik dan agama di Eropa.

Oleh karena itu, civil society ini tidak bisa  terlepas dari pergolakan ideologi Barat pada era renaissance (zaman pencerahan Eropa) – yang menggagas kebebasan berideologi.

Adam Ferguson, sosiolog abad pertengahan, menggagas sebuah konsep civil society – yang diharapkan menjadi impian masyarakat Barat. Gagasan ini, waktu itu dihadap-hadapkan dengan ide konsep masyarakat model Marxisme yang dianggap gagal.

Ide Ferguson ini kemudian dipopulerkan dan dikembangkan oleh John Lock dan J J. Reusseu. Ide civil society tumbuh dan berkembang pada era renaissance ketika timbul gerakan melepaskan diri dari dominasi agamawan dan para raja yang berkuasa atas dasar legitimasi agama.

Abad pencerahan adalah kebangkitan Eropa, liberalisme dan sekulerisme menjadi isme yang menentukan masa depan Barat.

Liberalisme dan sekularisme menuntut suatu masyarakat yang toleran, mengakui kemajemukan budaya dan bebas menjalankan kehidupan tanpa kekangan gereja yang otoriter.

Seiring meletusnya Revolusi Prancis pada tahun 1789 tumbuh sistem pemerintahan demokratik dan ekonomi kapitalistik – menggantikan sistem monarki yang didominasi agamawan dan gereja – lahirlah ide masyarakat demokratis, bebas, pluralistik, dan toleran.

Sistem sosial ini dikenal dengan civil society. Tokoh-tokohnya antara lain Adam Seligman, Tocquiville, Thomas Paine, Adam Ferguson, John Locke, dan J J. Rousseau.  Dapat disimpulkan, konsep civil society tidak dapat dilepaskan dari kesatuan organiknya dengan konsep-konsep Barat lainnya, seperti demokrasi, liberalisme, kapitalisme, rasionalisme, sekularisme dan individualisme.

Di Indonesia, istilah civil society oleh Nurcholis Madjid dipadankan dengan istilah masyarakat madani. Meskipun mirip, namun keduanya secara prinsipil memiliki perbedaan.

Civil society berakar dari Barat sedangkan masyarakat madani adalah hasil pemikiran yang  mengaca pada piagam madinah, yang dibangun di atas prinsip-prinsip Islam. Civil society dibentuk dengan ideologi demokratis.

Meski menggunakan istilah masyarakat madani, Cak Nur rupanya secara konsepsi meniru civil society yang lahir di Barat. Sehingga, masyarakat madani yang dimaksud Nurcholis sebenarnya adalah civil society itu sendiri.

Menurut Nurcholis Madjid masyarakat madani sebagai masyarakat yang berkeadaban memiliki ciri-ciri, antara lain egalitarianisme, menghargai prestasi, keterbukaan, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme, serta musyawarah.

Nilai-niali pluralisme ditegakkan dalam konsep masyarakat sipil, dan tentunya truth claim agama mesti diennyahkan karena dianggap akan menghalangi tegaknya demokratisasi dan toleransi beragama. Dengan demikian Cak Nur merekonstruksi konsep masyarakat madani, yang bersenyawa konsep civil society.

Untuk membangun masyarakat sipil tersebut, Syamsul Arifin dalam bukunya Merambah Jalan Baru dalam Beragama menukil pendapat Chandoke bahwa ada empat kriteria yang harus dipenuhi;  Pertama, nilai-nilai masyarakat madani, kedua, institusi masyarakat madani, ketiga, perlindungan terhadap masyarakat, keempat, warga masyarakat madani.

Akan tetapi, Syamsul menaruh perhatian yang lebih pada poin pertama sebagai faktor terpenting untuk membangun civil society.

Nilai-nilai masyarakat madani yang dimaksud adalah etika pluralisme. Dengan etika pluralisme pengakuan terhadap kemajemukan terbentuk dan terpola dalam masyarakat.

Menurut Nurcholis,  kesadaran tersebut bukan sekedar pengakuan yang bersifat pasif terhadap kemajemukan, akan tetapi juga pengakuan secara kreatif dengan menyesuaikan diri dengan kehidupan yang demokratis dan pluralis.

Dari sini tampak sekali, konsep masyarakat sipil yang akan dibangun adalah mengandung nilai-nilai pluralisme dan sekulerisme. Jika itu yang dikehendaki, maka agama bukan lagi memiliki otoritas penuh.

Sebaliknya, niliai-nilai religius disesuaikan dengan kesepakan sosial dan kondisi kemajemukan masyarakat. Itulah sebabnya barangkali aktivis JIL seperti Zuhari Misrawi yang menulis buku Al-Qur’an Kitab Toleransi dan Moqsith Gozali dengan bukunya Argumen Pluralisme Agama, mendekonstruksi ayat-ayat al-Qur’an dalam rangka membentuk masyarakat sipil  dengan nafas pluralisme.

Agama, bagi Islam Liberal akan tetapi ditafsir ulang dan didistorsi agar sesuai dengan etika pluralisme atau nilai-nilai agama diletakkan dalam ruang privat yang sempit.

Sebab, jika agama diberikan otoritas penuh dengan kecenderungan tafsir literal, maka bagi mereka, agama menjadi bencana – seperti yang pernah dikatakan Charles Kimballs dalam buku Is Religion Killing Us? : “Agama telah menampilkan gambaran perilaku destruktif”.

Pandangan-pandangan Kimballs tersebut sepertinya telah masuk inspirasi para pengusung Islam Liberal. Hal itu misalnya dikatakan Sumanto Al-Qurtuby dalam buku Lubang Hitang Agama bahwa agama juga bisa menjadi inspirator lahirnya konflik sosial di masyarakat. “Agama melalui teks-teks keagamaan secara eksplisit menanamkan nilai-nilai eksklusifisme, fanatisme, keunggulan doktrin, truth claim dan semangan nasionalisme religius (misalnya dengan ajaran jihad). Sumanto dalam hal ini bersikap begitu curiga terhadap agama.

Kecurigaan terhadap agama atau skeptisisme sebagaimana dinyatakan Kimballs dan Sumanto hakikatnya adalah semangat yang dibangun dalam etika pluralisme agama. Salah satu nilai pluralisme adalah tidak ada pendapat yang benar atau semua pendapat adalah sama benarnya. Sederhananya, pandangan yang mencurigai kebenaran. Seseorang yang berteriak kebenaran (al-haq) patut dicurigai, sebab manusia adalah makhluk relatif, yang absolut hanyalah Tuhan. Maka, manusia tidak sepatutnya menjadi ‘wakil Tuhan’ untuk meneriakkan kebenaran.

Pandangan-pandangan seperti tersebut di atas, adalah ide-ide yang seirama dengan etika yang hendak dibangun oleh Nurcholis Madjid dalam konsep masyarakat sipil. Dengan relativis dan pluralis, masyarakat akan semakin mudah memahami dan menerima konsep civil society ala Cak Nur.

Kesimpulannya, untuk membangun masyarakat sipil atau civil society, ajaran agama yang tidak ‘mendukung etika toleransi’ mesti dimarginalkan atau ditafsir ulang sebagaimana dilakukan oleh Moqsith dan Misrawi dalam bukunya, agar sesuai dengan semangat ‘toleransi’ dan pluralisme dalam koridor negara yang demokratis.*

Nilai-niali pluralisme ditegakkan dalam konsep masyarakat sipil (civil society), dan truth claim agama mesti dienyahkan karena akan menghalangi tegaknya demokratisasi dan toleransi beragama

Oleh: Kholili Hasib

Alumni Program Kaderisasi Ulama (PKU) dan UNIDA – GONTOR

Netizen: Akhirnya Semua Mengakui Prestasi Anies, Ketika Heru Budi Dukung Formula E untuk Dorong Ekonomi

Pegiat media sosial, Eko Widodo, mengomentari perihal dukungan yang diberikan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terhadap gelaran balapan Formula E.

Melalui akun Instagram miliknya, Heru mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap mendukung kelancaran Formula karena hal tersebut merupakan daya tarik wisata yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta.

“Pemprov DKI siap mendukung kelancaran perhelatan internasional ini sebagai sebuah daya tarik wisata yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta,” kata Heru dikutip dari akun instagram resmi, Senin (29/5/2023).

Diketahu pada Minggu (28/5/2023), Heru diajak oleh Ketua organizing committee (OC) Formula E, Ananda Mikola untuk menjajal EV Simulator dalam Acara Road to Jakarta E-Prix 2023 di Lot 8 SCBD, Jakarta Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Eko mengatakan bahwa akhirnya semua pihak mengakui dan menikmati prestasi Anies dalam ajang Formula E tersebut.

“Akhirnya semua mengakui & menikmati prestasi Anies, buzzer auto mingkem!!” ujar Eko, dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi pada Senin (29/5/2023).

Sementara itu, ada sejumlah perubahan tersebut dianggap sangat bertolak belakang dengan Formula E yang digelar di era Anies Baswedan.

Ketua Steering Committee (SC) Formula E Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan kemungkinan mulai tahun 2024 balapan akan digelar bukan di Sirkuit Ancol lagi melainkan di street circuit dalam kota.

Padahal, pada penyelenggaraan Formula E tahun 2020, Anies mulanya ingin balapan digelar di SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, hingga kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

Opsi lainnya yaitu menggelar balapan melewati Jalan Medan Merdeka dan Monas. Namun, saat itu Pemprov DKI Jakarta tidak mendapatkan izin dari pemerintah pusat.

Sumber: newsworthy

Semoga Kisah Pernikahanku Tak Terulang

Pemirsa, Thea adalah seorang gadis kecil Norwegia yang baru berusia 12 tahun. Gadis ini tiba-tiba menggemparkan dunia maya dengan pernyataannya bahwa dirinya akan segera menikah pada tanggal 11 Oktober esok. Dia akan menikah dengan pria yang berusia 37 tahun, lebih dari tiga kali lipat usianya.

"Hai, Namaku Thea dan aku berusia 12 tahun. Saya akan segera menikah sebulan lagi."

Thea

Kata-kata ini lantas membuat publik Norwegia gempar. Sebelumnya belum pernah terjadi pernikahan anak di bawah umur di negara ini. Seperti dilansir Boredpanda.com, blog Thea menjadi sangat ramai dikunjungi hari itu. Tak hanya itu, isu ini juga banyak diperbincangkan di media sosial. Rupanya publik bereaksi cukup keras pada kabar itu. Pihak perlindungan anak dan juga kepolisian pun dihubungi untuk mencegah terjadinya pernikahan tersebut.

Ternyata kisah Thea sebenarnya digunakan untuk menarik perhatian masyarakat pada isu pernikahan anak di bawah umur. Dan itu semua adalah bagian dari kampanye untuk menentang pernikahan anak kecil di seluruh dunia. Penggiatnya memilih cara provokatif semacam itu karena dianggap efektif untuk menarik perhatian banyak orang.

Setiap harinya 39.000 anak di seluruh dunia menghadapi masalah yang sama seperti Thea.  Ada banyak anak yang harus menikah di usia yang sangat belia, entah karena paksaan orang tua, tradisi adat, dan sebagainya. Padahal anak-anak itu sebenarnya tidak menginginkan pernikahan tersebut terjadi, dan masa anak-anak seharusnya bukan untuk menikah.

Dukungan pada kampanye ini dapat disuarakan dengan menghadiri 'pernikahan Thea' secara digital dan menyuarakan pendapat Anda dalam blog mereka stoppbryllupet.blogg.no. Atau bisa juga dilakukan memalui akun Facebook dan Twitter mereka.
Cara kampanye yang cukup unik, ya, Pemirsa? Bagaimana pendapat Anda?

Denny Indrayana: Jokowi Bajak Demokrat Lewat Moeldoko, Demi Gagalkan Pencapresan Anies

Eks Wamenkumham Denny Indrayana menuding bahwa Presiden Jokowi sengaja membajak Partai Demokrat melalui Moeldoko. Tujuannya adalah untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Denny mengatakan bahwa secara teori, Jokowi sudah ikut cawe-cawe melalui Moeldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat. Sebab menurutnya, Jokowi tidak mungkin tidak tahu semua manuver yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu.

Denny juga mengungkapkan bahwa situasi ini dapat membuka jalan bagi pemecatan Jokowi sebagai presiden.

Ia menyamakan peristiwa ini di Amerika Serikat.

Saat itu Presiden Richard Nixon memilih mundur untuk menghindari impeachment karena skandal watergate. Yaitu ketika kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap selama kampanye.

“Jokowi bukan saja memasang alat sadap, tetapi melalui Moeldoko, berusaha ‘mencopet’ Partai Demokrat,” ujarnya dalam keterangan dikutip Pojoksatu.id, Rabu (31/5/2023).

Denny Indrayana juga menuding bahwa manuver itu tidak lain untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan.

“Bayangkan, demi menggagalkan pencalonan Anies Baswedan, Presiden Jokowi sampai tega membajak partainya Presiden ke-6 SBY,” katanya.

Denny lantas membandingkan peristiwa yang dialami Partai Demokrat itu dengan PDIP di masa orde baru. Saat itu, PDI pimpinan Megawati dikuyo-kuyo PDIP pimpinan Soerjadi. Karena itu, Megawati juga tidak akan terima jika partainya diperlakukan seperti itu.

“Saatnya petugas partai Jokowi dihentikan cawe-cawe yang melanggar konstitusi,” tandas Denny Indrayana.

 

(Sumber: Pojoksatu)

Jadi Trending Topik Istilah Cawe-Cawe Dari Jokowi, Apakah Itu ?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui cawe-cawe demi kepentingan negara. Dia menilai cawe-cawe yang dilakukannya tidak melanggar konstitusi. Dia juga menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk memastikan kelangsungan pembangunan meskipun ada transisi kepemimpinan.

“Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif, masa tidak boleh? Masa tidak boleh berpolitik? Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe,” kata Jokowi saat menjamu sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/5).

Sontak, pengakuan Jokowi tersebut mendatangkan reaksi beragam. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai salah satu pihak oposisi menilai Jokowi tidak boleh cawe-cawe Pilpres 2024.

“Presiden mesti netral dan inparsial,” ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, Selasa (30/5).

Mardani menegaskan negara ini milik semua, semua punya kontribusi menjaga dan bela negara, tentunya dengan demokrasi yang jujur dan adil.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menjelaskan, istilah cawe-cawe berasal dari Jawa Tengah. Dia menilai, istilah tersebut bisa berdampak positif asal sesuai dengan keadaban dan kepatutannya.

“Cawe-cawe ini bahasa kosakata diksi Jawa diksi Jawa Tengah. Kalau orang Jawa Tengah tahu cawe-cawe itu artinya adalah akan ikut campur ikut mewarnai,” kata Bambang Pacul di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).

“Tetapi cawe-cawe yang berkelebihan tentu nanti ada yang kurang bersepakat, maka cawe-cawenya itu adalah cawe-cawe yang sesuai dan keadaban yang ada,” sambung Pacul.

Pembelaan Istana

Pihak Istana menjelaskan maksud pernyataan Jokowi tersebut bertujuan ingin memastikan Pemilu serentak 2024 berjalan aman.

“Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil. Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Selasa (29/5).

Selain itu, Kepala negara ingin pemimpin selanjutnya tetap mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis. Contohnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Penjelasan di KBBI

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata cawe-cawe diartikan sebagai ikut membantu mengerjakan (membereskan, merampungkan). Dari sini, maka kata cawe-cawe bersifat netral.

Dicontohkan penggunaan kata cawe-cawe yang tepat adalah sebagai berikut: “Apabila melihat kepincangan generasi muda, kita yang tua-tua hendaknya turut cawe-cawe mengatasinya”.

Makna kata cawe-cawe itu akan menjadi atau bernuansa negatif, positif, atau tetap netral tergantung konteksnya.

Menurut pemerhati bahasa Jawa, Widiyartono, dalam konteks bahasa percakapan Jawa, kata cawe-cawe sebenarnya positif karena menunjukkan seseorang dalam kapasitas tertentu turut memecahkan masalah.

“Sepanjang cawe-cawe itu tidak melanggar kepantasan dan hukum, itu tidak masalah,” kata Widiyartono. Dikutip dari Antara, Rabu (31/5).

Kata atau istilah tersebut bisa menjadi bias manakala berurusan dengan kepentingan politik, sehingga tafsirnya pun tergantung pada kepentingan pula. Ketika sisa-sisa perseteruan akibat perkubuan yang terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019 belum sepenuhnya lenyap, kata cawe-cawe yang disampaikan Presiden Jokowi dengan mudah menyulut polemik. Apalagi saat ini memang sudah memasuki tahun politik.

(Sumber: Merdeka)