Pemilu 2024 : DPR, MK, dan Proporsional Tertutup

The Jogja Notify - Kicauan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana di Twitter pada Minggu (28/5) menggemparkan jagat politik tanah air. Ini lantaran Denny mengaku telah mengantongi informasi penting, yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Artinya pemilu digelar hanya dengan memilih tanda gambar partai saja.

Bukan main-main, Denny Indrayana juga mengurai bahwa ada 6 hakim yang setuju untuk mengabulkan gugatan dari pengurus PDI Perjuangan Demas Brian Wicaksono dan hanya 3 yang memberi dissenting opinion.

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan ikut berkomentar mengenai informasi dari mantan wamennya itu. Dia mengaku khawatir keputusan MK tersebut akan membuat chaos politik. Sebab, daftar caleg sementara (DCS) baru saja diserahkan partai peserta pemilu ke KPU.

Selain itu, SBY juga mempertanyakan letak pertentangan sistem pemilu terbuka dengan konstitusi. Sebab, tugas MK adalah menilai apakah sebuah UU bertentangan dengan konstitusi, bukan menetapkan UU mana yang paling tepat.

Menariknya, sebanyak 8 fraksi di DPR RI sudah sedari awal menentang perubahan sistem tersebut. Mereka tidak ingin sistem pemilu proporsional terbuka diganti dengan proporsional tertutup. Hanya Fraksi-PDIP yang menginginkan adanya perubahan sistem.

Perubahan UU MK

Jika ditarik jauh ke belakang, sebenarnya DPR RI ikut andil dalam mempengaruhi keputusan hakim tersebut. Ini lantaran pada tahun 2020, atau di saat pandemi Covid-19, DPR dan pemerintah mengesahkan UU 7/2020 tentang Perubahan Ketiga UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Isinya berkutat pada syarat usia calon hakim konstitusi, pensiun, dan masa jabatan ketua dan wakil ketua.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Agil Oktaryal menilai materi perubahan dalam revisi UU MK tidak substantif dan sarat akan konflik kepentingan. Titik berat perubahan antara lain ada pada perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi hingga usia 70 tahun dengan maksimal menjabat 15 tahun, dan perpanjangan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK dari 2,6 tahun menjadi 5 tahun. Apalagi, perpanjangan masa jabatan diberlakukan bagi hakim konstitusi yang sedang menjabat.

Buntutnya, Anwar Usman, yang kali pertama menjabat Ketua MK pada 2 April 2018 bisa kembali berkuasa hingga usianya 70 tahun pada tahun 2026 mendatang. Adik ipar Presiden Joko Widodo itu tentu ikut andil dalam memutuskan apakah pemilu menggunakan proporsional tertutup atau terbuka. Cerita akan berbeda jika UU MK tidak direvisi dan jabatan ketua dan wakil ketua tidak sampai 5 tahun.

Pencopotan Aswanto

Aswanto dikenal sebagai hakim konstitusi yang berani dalam berpendapat. Walaupun jabatan didapat atas usulan DPR RI, Aswanto nyatanya berani menolak produk-produk yang dihasilkan DPR. Memang tidak dijelaskan secara gamblang produk apa saja yang ditolak. Tapi salah satu yang fenomenal adalah penolakan Aswanto pada UU Cipta Kerja.

Bersama Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih, Aswanto dengan tegas menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat. UU kebanggaan pemerintah dan DPR itu disebut cacat formil, Mulai dari banyak salah ketik hingga tidak partisipatif menyerap aspirasi publik. Pemerintah diminta memperbaiki UU tersebut dalam kurun 2 tahun. Tapi kemudian muncul Perppu UU Cipta Kerja.

Sikap Aswanto tersebut membuat DPR kecewa. Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto bahkan secara tegas mengungkapkan perasaan itu ke publik. Dia merasa tidak terima lantaran wakil dari DPR justru menganulir produk DPR. Dengan alasan tidak komitmen, Aswanto akhirnya diganti oleh DPR.

Kini pergantian itu patut disayangkan oleh DPR RI, khususnya oleh 8 fraksi yang menyatakan penolakan kembali ke sistem proporsional tertutup. Andai Aswanto masih menjabat, bukan tidak mungkin hakim MK yang menolak gugatan proporsional tertutup bertambah.

Singkat cerita, DPR sebenarnya ikut berperan dalam keputusan MK yang konon akan mengembalikan pemilu ke sistem proporsional tertutup. Sistem ini tentu akan membuat partai-partai kehilangan “para jurukampanye”. Sebab para “jurukampanye” yang didominasi tokoh populer akan lebih memilih mundur ketimbang dia berkampanye untuk calon yang ditentukan partai. Padahal di satu sisi mereka juga ingin bisa dipilih oleh rakyat dan yakin bisa mendulang suara karena memiliki tingkat keterkenalan di publik.

Partai-partai juga akan mengalami kerugian. Mereka terancam tidak lolos ke Senayan karena para jurukampanye yang mundur tidak jadi mendulang suara buat mereka. Tapi bagaimanapun kelanjutannya, perlu kita simak apakah benar MK memutuskan untuk kembali ke proporsional tertutup dan membuat 8 fraksi di DPR tidak berdaya dengan kekuatan yang mereka miliki. ***

Editor : Widian Vebrianto

5 Tanda Perempuan Cerdas meski Sering Dianggap Keras Kepala

The Jogja Notify - Kata "keras kepala" kerap diartikan secara negatif. Orang keras kepala biasanya dianggap hanya ingin menang sendiri dan tak mau mendengarkan arahan atau kata orang lain. Walaupun begitu, seseorang yang keras kepala juga bisa memiliki kelebihan sendiri.

Di balik karaktermu yang sering dianggap keras kepala, kamu memiliki kecerdasan sendiri. Ada kualitas diri positif di balik sikapmu ini. Selengkapnya, langsung saja simak uraiannya di bawah ini.

1. Punya Dorongan Kuat untuk Menjadi Lebih Baik

Orang lain menganggapmu keras kepala, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu tahu apa yang kamu mau. Sehingga kamu akan selalu mendorong dirimu sendiri untuk terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu akan berusaha sekuat tenaga menjadi yang terbaik di bidang atau hal yang kamu tekuni. Daya fokusmu yang luar biasa pun membuatmu bisa lebih mudah mengabaikan omongan negatif atau orang-orang toxic yang hanya ingin menjatuhkanmu.

2. Berani Memandang Diri secara Positif

Mengutip buku Emotional Intelligence, "..., kaum wanita yang cerdas secara emosional cenderung bersikap tegas dan mengungkapkan perasaan mereka secara langsung, dan memandang diri mereka sendiri secara positif; kehidupan memberi makna bagi mereka." Keberanianmu untuk berani berpikir positif tentang dirimu menjadi motivasimu untuk menjalani setiap peran yang kamu punya sebaik mungkin. Hal ini yang juga membentuk pribadimu jadi lebih berdaya karena tahu cara mengoptimalkan potensi diri yang dimiliki.

3. Punya Rasa Ingin Tahu yang Tinggi

Di balik sikapmu yang tampak keras kepala sebenarnya ada rasa ingin tahu yang tinggi. Kamu tak akan berhenti melakukan sesuatu sebelum rasa penasaranmu terjawab. Bahkan ketika sedang ingin mewujudkan sesuatu, kamu bisa senantiasa bangkit lagi dari tiap kegagalan yang ada sebab kamu terpacu untuk bisa mendapat kepuasan batin dari hal-hal yang sedang kamu cari jawabannya.

4. Tekun Mempelajari Hal-Hal Baru

Saat sudah tekun mempelajari hal baru, daya fokus dan konsentrasimu bisa sangat besar. Bahkan kamu terus berusaha untuk memaksimkan fungsi otakmu sebaik mungkin. Kamu menyadari bahwa otak bagai tubuh yang perlu terus dilatih agar bisa terus kuat dan berkembang. Saat ada orang yang meremahkan atau merendahkanmu pun, kamu tak terlalu ambil pusing sebab kamu tahu prioritas yang lebih penting dalam hidup untuk diperhatikan.

5. Tahu Cara Menyeimbangkan Hidup

Orang kerap menyalahartikan dirimu sebagai perempuan yang terlalu keras dan ambisius padahal sebenarnya kamu hanya berusaha untuk bisa memiliki hidup yang bermakna dan seimbang. Ketika memang sedang bekerja, kamu memfokuskan energi dan waktumu sepenuhnya untuk itu. Saat sedang istirahat, kamu pun mengizinkan dirimu istirahat sepenuhnya juga. Kemampuanmu yang bisa mengatur dan mengelola waktu yang seimbang menjadi tanda ada kamu punya kesadaran diri yang baik. Dengan kesadaran diri yang baik, kecerdasan emosional bisa ikut terjaga dan membuat mental makin kuat juga.

Jurnalis AS Seymour Hersh : Lebih dari Separuh Populasi Dunia Dukung Rusia

The Jogja Notify - Mayoritas orang secara global berada di pihak Rusia sehubungan dengan konfliknya dengan Ukraina, sementara pengaruh Amerika Serikat (AS) di arena internasional menurun. Jurnalis legendaris Seymour Hersh mengungkapkan penilaian itu seiring perang Rusia dan Ukraina yang terus berlanjut. “Persentase, terutama negara-negara Afrika dan Asia Tengah dan Asia Selatan, yang telah berubah dari pro-Amerika menjadi pro-Rusia benar-benar sangat dramatis,” ungkap dia saat wawancara dengan George Galloway, yang dipublikasikan di YouTube pada Minggu (11/6/2023). 

“Lebih dari separuh populasi dunia mendukung Rusia dalam perang dan bukan AS. Ini tidak pernah seperti itu,” ujar Hersh. “Washington telah kehilangan begitu banyak kredibilitas di seluruh dunia di tengah konflik di Ukraina,” papar jurnalis pemenang Hadiah Pulitzer itu. Dia kembali menjadi sorotan dunia pada Februari ketika menerbitkan laporan mengejutkan, menuduh AS menyabotase pipa Nord Stream.

Seymour Hersh

Washington menolak laporan itu sebagai "fiksi yang sepenuhnya palsu dan lengkap". Menurut Hersh, contoh memudarnya pengaruh AS adalah pemulihan hubungan antara mantan musuh bebuyutan Arab Saudi dan Iran, yang dimulai pada Maret. “Itu terjadi karena… Ukraina dan ketidaksukaan terhadap perang dan merupakan pukulan besar bagi orang-orang di pemerintahan Biden, yang membenci Iran,” tegas dia.

“Sebagai hasil dari perbaikan hubungan antara Teheran dan Riyadh, kita akan mendapatkan penyelesaian di Yaman yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan di Amerika. Kita didorong keluar,” ujar pria berusia 86 tahun itu. Dia menjelaskan, “Jajak pendapat menunjukkan dukungan untuk keterlibatan Washington di Ukraina menurun di AS karena orang semakin khawatir tentang biaya ekonominya.” “Amerika menghabiskan sekitar USD140 miliar untuk perang ini pada saat 15 juta orang Amerika dicabut dari layanan kesehatan gratis oleh pemerintahan ini. 

Maksud saya apa yang terjadi di Amerika, ini keterlaluan,” ungkap dia. Wartawan itu menyatakan keyakinannya bahwa serangan balasan Ukraina yang telah lama ditunggu-tunggu "pasti gagal" karena semua unit militer Kiev memiliki pelatihan, senjata, dan komandan yang berbeda, dan tampaknya tidak dapat bekerja sama secara efisien. Hersh meramalkan, “Presiden AS Joe Biden tampaknya menganggap konflik di Ukraina adalah tiket baginya untuk terpilih kembali. Dan menurut saya kita berada dalam beberapa masalah politik nyata di sini di Amerika.”

Jokowi Sengaja Biarkan Moeldoko "Begal" Partai Demokrat

The Jogja Notify - Presiden Joko Widodo terlihat cuek dengan aksi Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko yang notabene anak buahnya "membegal" Partai Demokrat.

Hal ini disampaikan pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, saat menjadi narasumber dalam diskusi virtual bertajuk "Presiden Jokowi Layak Dimakzulkan".

"Dikatakan presiden tidak tahu itu enggak mungkin, orang kantornya sama-sama di Istana," kata Denny seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (13/6).

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) itu melanjutkan, Jokowi terkesan sengaja membiarkan Moeldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat.

Karena itulah, Jokowi telah memenuhi pasal pemakzulan karena terbukti membiarkan pelanggaran Undang-undang partai politik yang menjamin kedaulatan setiap parpol.

"Presiden Jokowi jelas-jelas membiarkan kepala staf presidennya membegal atau mencopet Partai Demokrat, dibiarkan padahal ini melanggar HAM. Melanggar HAM kebebasan politik kebebasan untuk berserikat. Banyak hal yang dilanggar," pungkasnya.***

Putra Bung Tomo Sarankan Anies Jangan Cari Pendamping Tipe Pelayan

The Jogja Notify - Bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan disarankan agar memiliki pendamping yang jujur, dan berani menegakkan keadilan dan melawan kebodohan.

Begitu dikatakan Putra Pahlawan Bung Tomo, Bambang Sulistomo usai menghadiri acara diskusi Forum Negarawan yang membahas soal kriteria pemimpin nasional di Ruang Balairung Pahlawan, Museum Satriamandala, Jakarta, Minggu (11/6).

Bambang mengatakan, Anies merupakan sosok anak muda yang diharapkan berani berbicara soal menegakkan keadilan, hukum, dan menghilangkan ketimpangan sosial ekonomi.

"Saya harapkan dia berani ngomong begitu, kalau nggak, jangan jadi pemimpin," ujar Bambang kepada wartawan.

Saat ditanya saran cawapres untuk Anies, Bambang menyebutkan, agar Anies mencari yang jujur dan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan kelompok golongannya.

"Pemimpin negara kita hanya dua tipe, tipe pemimpin yang memimpin, dan tipe pelayan," katanya.

"Jangan cari yang tipe pelayan, cari pemimpin yang berani menegakkan keadilan, dan berani melawan kebodohan," pungkas Bambang. ***

PP Muhammadiyah Tolak Tambahan Jabatan KPK Jadi 5 Tahun

The Jogja Notify - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menolak perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari empat menjadi lima tahun, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain tidak ada urgensinya, perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK ini diduga bermuatan politis. 

Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo menegaskan sikap Muhammadiyah yang menolak perpanjangan yang diambil otomatis menjadi 5 tahun untuk periode yang saat ini. Terlebih selama ini para pimpinan KPK kerap melakukan pelanggaran saat memimpin lembaga antirasuah ini. Secara prinsip Trisno menyebut empat tahun.

Selama KPK berdiri, tidak pernah ada komisioner KPK yang mempersoalkan hal ini. Oleh karena itu timbul pertanyaan ada apa di balik perpanjangan komisioner KPK ini. "Kondisi ini baru pertama kali terjadi dan janggal," kata Trisno di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (13/6/2023). 

Dia menegaskan jikapun MK mengabulkan permohonan perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK maka bukan untuk periode ini, melainkan periode berikutnya. Jika memang mau ditetapkan dan dirumuskan di dalam Undang-Undang sebaiknya untuk periode yang akan datang.

Menurut Trsino, perpanjangan masa jabatan KPK dinilai tidak ada urgensinya saat ini. Terlebih ketika dicermati dengan seksama maka kinerja KPK periode sekarang mengalami penurunan. Dia menilai, kebijakan ini jika dipaksakan justru menjadi hadiah yang tidak tepat bagi lembaga negara yang kinerjanya bahkan tidak maksimal. 

"Kondisi ini justru menjadi pertanyaan bagi Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah," ujarnya. Menurutnya hal tersebut tidak pada tempatnya mengingat indeks persepsi korupsi pada awal masa presiden Jokowi memimpin pada periode pertama. Yaitu terus mengalami peningkatan.

"Kembali lagi, naik naik naik terus turun, naik, turunnya jatuhnya sakit gitu. Saya kira gitu," lanjutnya. Wakil Ketua 3 Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Rahmat Muhajir mengatakan keputusan MK terburu-buru karena diputuskan sangat cepat. Saat masa kepemimpinan KPK hampir berakhir. 

Keputusan ini terkesan bermuatan politis. "Ada apa kok buru-buru, tim pansel (panitia seleksi-red) MK pun belum dibentuk," ujarnya. Sementara itu, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Totok Dwi Diantoro menilai kondisi ini seperti ada konflik kepentingan. 

Apalagi alasan perpanjangan masa periode karena menyamakan dengan pimpinan lembaga negara yang lain. "Alasan itu uga sangat tidak masuk akal. Pukat menegaskan putusan MK tidak bisa dijadikan landasan periode perpanjangan,” ucapnya.

Pemakzulan Jokowi Hampir Mustahil, Dikarenakan Ketum Parpol yang Tersandera

The Jogja Notify - Presiden Joko Widodo secara hukum memenuhi pasal-pasal untuk dimakzulkan. Namun hal ini sulit terwujud lantaran terbentur urusan politik.

Demikian dipaparkan pakar hukum tata negara, Denny Indrayana saat menjadi narasumber dalam diskusi virtual bertajuk "Presiden Jokowi Layak Dimakzulkan".

"Dalam pandangan dan pendapat saya bahwa Presiden Jokowi sudah melanggar pasal-pasal pemakzulan dan sebenarnya sudah layak untuk dipecat," kata Denny seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (13/6).

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) itu menegaskan, Jokowi melanggar banyak pasal pemakzulan dan pantas diberhentikan. Namun hukum saja tidak cukup. Sebab untuk melakukan impeachment, DPR RI juga harus terlibat.

Masalahnya kata Denny, jika dilihat situasi sekarang, hampir mustahil pemakzulan dilakukan. Alasannya karena mayoritas partai DPR berada di gerbong presiden.

"Problemnya adalah secara politik. Kenapa? karena ketua umum-ketua umum partai punya banyak masalah, sehingga juga untuk memulai proses, untuk memulai hukum kepada Jokowi, mereka pun tersandera," tegasnya.

"Sebenarnya pintu masuk pemakzulan Jokowi dalam teori tata negara banyak. Persoalannya bukan karena tidak ada pelanggaran, tetapi karena DPR-nya tidak mau memproses dakwaan," demikian Denny Indrayana. ***

Ciri-Ciri Istri yang Salehah, Kamu Bagaimana ?

The Jogja Notify - Istri yang salehah dan berakhlak mulia merupakan salah satu faktor penting yang dapat membuat rumah tangga menjadi bahagia. Seorang istri yang salehah dan berakhlak akan dapat menjaga agamanya dan kehormatan suami serta keluarganya. Seperti apa ciri-ciri istri salehah itu?

 

Menukil sebuah hadits yang menjelaskan tentang beberapa ciri istri salehah :

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  : مَااسْتَفَادَالْمُؤْمِنُ بَعْدَتَقْوَى اللَّهِ خَيْرًالَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ, إِنْ أَمَرَهَاأَطَاعَتْهُ وَاِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ, وَاِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَاأَبَرَّتْهُ, وَاِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِى نَفْسِهَاوَمَالِهِ.  

 

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tidaklah memperoleh seorang Mukmin sesudah bertakwa kepada Allah sebuah kebaikan bagiannya daripada memperoleh Istri yang salehah. Apabila memerintah kepadanya maka ia taat pada suaminya, apabila suaminya melihatnya maka membahagiakan, apabila sumpah suaminya atas istrinya maka ia menuruti suaminya, apabila suaminya pergi maka ia menjaga dirinya dan harta suaminya," (HR. Ibnu Majah)

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa istri yang salehah yaitu adalah yang taat kepada suaminya. Selama suaminya tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat dan dosa, maka wajib bagi seorang istri taat pada suaminya. Selain itu istri yang salehah adalah yang membuat bahagia ketika suaminya memandangnya. Istri salehah akan memberikan senyum terbaik dan penampilan terbaik ketika suaminya berada di rumah, akhlaknya pun baik kepada suami dan anak-anaknya. 

Dan ketika berbicara dengan suaminya, ia tidak mengeluarkan suara yang lebih tinggi dari suaminya. Istri yang salehah juga yang menuruti suaminya. Dan istri salehah itu mampu menjaga harga dirinya, kehormatan keluarganya, harta benda keluarganya terlebih yang khusus milik suaminya, ketika suaminya itu sedang tidak di rumah. 

Istri salehah tidak akan berselingkuh. Ia tidak akan berani memasukan lelaki asing ke dalam rumah ketika suaminya pergi. Istri salehah akan menjaga baik apa yang diamanatkan suaminya. Ia tidak akan menjual atau pun sekedar meminjamkan benda-benda milik suaminya kepada orang lain tanpa terlebih dulu mendapatkan izin dari suaminya. 

Maka dari itu istri yang salehah sangatlah berharga. Rasulullah SAW bersabda:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلدُّنْيَامَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَاالْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.  

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang salehah" (HR Bukhari).

 

Pj Gubernur DKI Heru Budi Tak Peduli Mengenai Polusi Udara Jakarta, Beda Kelas dengan Anies

The Jogja Notify - Kelakar yang disampaikan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait buruknya kualitas udara di Jakarta dikecam banyak pihak.

Alih-alih menjawab dengan serius, Heru justru guyon mengenai solusi udara kotor di Jakarta yang yang tidak hanya bersumber dari gas buangan transportasi.

"Ya saya tiup aja,” selorohnya sambil memperagakan gerakan sedang meniup udara usai melakukan kunjungan di kawasan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Senin (12/6).

Menyikapi hal ini, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Aminullah, merasa geram. Heru dinilai tidak memiliki empati, padahal udara buruk itu mengancam kesehatan banyak warga.

"Ini sudah menunjukkan bagaimana mereka benar-benar tidak paham cara mengatasi polusi udara. Di tambah saat ini di mana Pj gubernur merespons polusi udara dengan bercanda," katanya.

Sikap Heru tersebut sangat bertolak belakang dengan gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan yang sangat konsen terhadap peningkatan kualitas udara di Jakarta.

Menurut Anies, polusi udara merupakan masalah yang kompleks. Sebab butuh pendekatan multisektoral dan kerja sama baik internasional maupun domestik. ***