Pengamat : Walau Demokrat Hengkang Elektabilitas Anies Tidak Berubah

Pengamat politik, Pangi Chaniago menilai reaksi Demokrat terhadap wacana duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan jelas menunjukkan bahwa dukungan tanpa syarat terhadap Anies yang pernah dilontarkan Demokrat itu tidak benar. Demokrat dari awal sudah mengincar posisi pendamping Anies untuk Agus Harmurti Yudhoyono (AHY).

"Firm terkonfirmasi bahwa memang Demokrat itu menyerahkan cawapres kepada Pak Anies atau koalisi, tetapi cawapresnya adalah AHY," ungkap Pangi Chaniago dalam Primetime News, Jumat 1 September 2023.

Meskipun Demokrat akhirnya memilih hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Pangi menilai, tidak akan terlalu berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas Anies Baswedan. Sebab saat ini muncul dukungan dari PKB.

"Apa tren elektabilitas Anies akan turun? Menurut saya tidak juga, karena ada yang datang ada yang pergi," kata Pangi Chaniago.

Selain itu dengan diduetkannya Cak Imin dapat membantu mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan di Jawa Timur. "Di Jawa Timur AHY itu hanya 4%, dan potensi Cak Imin itu bisa membantu mengobati kelemahannya (Anies Baswedan) di Jawa Timur," jelasnya.

Sebelumnya Partai Demokrat yang juga anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengaku kecewa dengan munculnya wacana duet Anies Baswedan bersama ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Partai Demokrat menuding penetapan Cak Imin sebagai cawapres Anies merupakan keputusan sepihak. Karena diinisiasi oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Anies menyetujuinya.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menilai keputusan menjaring Cak Imin sebagai pengkhianatan. Khususnya pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang diteken Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.

Keteladanan dan Tingkah Laku Para Petinggi di Negeri Wakanda

Kasus kecelakaan akibat berkendara melawan arus lalu lintas tengah jadi sorotan. Di tengah padatnya jalanan Ibu Kota, berkendara melawan arus sudah dianggap sebagai kenormalan. Padahal fenomena ini merupakan potret ketimpangan antara hak dan kewajiban.

Semua orang berhak menggunakan jalan raya, namun mereka juga wajib mematuhi aturan menjaga ketertiban dan menghormati sesama pengguna jalan.

Konstitusi menjamin berbagai hak warga negara. Mulai hak politik, hak pendidikan, hingga hak mendapat penghidupan yang layak. Konstitusi juga mengatur berbagai kewajiban warga negara, mematuhi aturan hukum salah satunya.

Saat dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, John F Kennedy mengajak warga dunia untuk mendahulukan kewajiban daripada hanya menuntut hak.

Jaminan hak azasi manusia dapat ditemukan dalam Pasal 27 hingga Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Secara naluriah, setiap manusia akan selalu menuntut hak-haknya. Namun menanamkan kesadaran untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban di kalangan warga negara masih menjadi tantangan berbangsa.

Bangsa Prancis mengenal ungkapan “noblesse oblige” yang artinya kurang lebih, 'Seorang bangsawan berkewajiban berperilaku luhur baik ucapan maupun tindakan. Bangsawan diharapkan selalu memberi keteladanan.'.

Di era modern, bangsawan adalah elite, baik di pemerintahan, di parpol dan sebagainya. Itulah dimensi sosial dari sebuah jabatan. Pada pemimpin, harapan perbaikan kita letakkan. Namun banyak yang mengatakan Indonesia tengah menghadapi krisis kepemimpinan. 

Keteladanan sering tidak kita temukan pada tingkah laku para petinggi di negeri ini. Padahal menurut Ki Hadjar Dewantara, 'Ing Ngarso Sung Tulodo'.

PKB Sepakat NasDem Menduetkan Anies-Cak Imin di Pilpres 2024

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar rapat pleno gabungan DPP PKB di Kantor DPW PKB Jawa Timur di Surabaya, pada Jumat 1 September 2023.

Dalam rapat yang dihadiri pengurus DPW se-Indonesia, kiai sepuh, Dewan Syura, Dewan Tanfidz dan masyayikh, akhirnya menyepakati menerima tawaran kerja sama dari Partai NasDem, untuk bekerja sama pada pilpres 2024.

Di mana salah satu poin kerja sama tersebut, adalah menyepakati untuk mengusung dan mendukung Anies Baswesan-Muhaimin Iskandar maju di Pilpres 2024.

Menurut Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa, Hasanuddin Wahid menyebut usulan tersebut mendapat dukungan penuh dari para kiai. Para kiai mendoakan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar bisa menang pada Pilpres 2024 mendatang.

Sementara itu, Hasanuddin Wahid menjelaskan belum menentukan lokasi dan waktu deklarasi pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Keputusan ini ditentukan usai menggelar rapat internal dengan Partai NasDem. ***

PKS Konsisten Tetap Dukung Anies Baswedan Presiden 2024

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) konsisten mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden. Hal itu sesuai keputusan Musyawarah Majelis Syura (MMS) PKS ke VIII.

"PKS konsisten mengusung amanat Keputusan MMS ke VIII tersebut," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini melalui keterangannya, Jumat, 1 September 2023.

Menurut dia, kader PKS selama ini all out mengenalkan dan menyosialisasikan sosok Anies ke pelosok Tanah Air. Di sisi lain, Jazuli tak menutup mata ada dinamika di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Ada reaksi itu wajar saja karena setiap partai tentu punya sikap dan harapan masing-masing. PKS selalu menghormati sikap dan keputusan setiap partai," ujar Jazuli.

Meski demikian, pihaknya berpatokan pada piagam koalisi. Yakni Anies Baswedan menentukan sendiri cawapres-nya.

dan.

"Hal ini juga menunjukkan pentingnya membangun komunikasi yang lebih baik serta komitmen dan konsistensi dalam mewujudkan kebersamaan koalisi," ucap Jazuli.

Anies Baswedan dikabarkan meminang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapresnya. Rencananya, deklarasi resmi pasangan capres-cawapres tersebut dilakukan dalam beberapa hari ke depan di Surabaya, Jawa Timur. ***

Siapa Pun Cawapres Anies, Relawan Presidium Tetap Mendukungnya

Koordinator Presidium DPP Aliansi Nasional Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) La Ode Basir kembali menegaskan sikap. Pihaknya konsisten mendukung Anies Baswedan, siapa pun calon wakil presiden yang diusung.

"Bahwa apa pun perkembangan terbaru tentang komposisi pasangan presiden dan wakil presiden, pernyataan resmi saya sebagai koordinator presidium  relawan ANIES, tetap konsisten pada prinsip sebagaimana dulu kita katakan ketika menjadi relawan yang pertama kali deklarasi," kata La Ode dalam keterangan tertulis, Jumat, 1 September 2023.

Dia menjelaskan sikap relawan ANIES di seluruh Indonesia tidak pernah berubah sejak dideklarasikan pada 20 Oktober 2021. La Ode Basir mengibaratkan 'apa pun makanannya, minuma teh manis'.

"Siapa pun wakilnya, yang penting presidennya Anies. Kami akan berjuang secara all out untuk memenangkan Anies Rasyid Baswedan dan memenangkan partai-partai yang mengusung Pak Anies," sambung La Ode.

La Ode pun mengimbau kepada seluruh relawan untuk tetap solid dalam memperjuangkan Anies Baswedan menjadi Presiden RI periode 2024-2029. Relawan tidak perlu ikut mencampuri persoalan cawapres. "Kita adalah relawan Anies Rasyid Baswedan. Mari kita
fokus dengan tujuan utama kita memenangkan Anies Rasyid Baswedan," kata La Ode.

Di sisi lain, La Ode bersyukur ada banyak partai yang telah mendukung mantan mendikbud tersebut. Karena menurutnya, semakin banyak partai yang bergabung dalam barisan koalisi akan semakin baik. Sebab, diperlukan kerja sama melibatkan banyak komponen anak bangsa dalam memajukan Indonesia ke depan.

"Sehingga kalau Anies Rasyid Baswedan ini kita percayai sebagai orang yang bisa menjadi sopir kita, leader kita, pemimpin kita, maka kita sangat berharap semua potensi terbaik bangsa ini ikut bergabung dalam koalisi Mas Anies, lalu kita berjuang bersama untuk menang," ungkapnya.

Ia mengakui dalam pilpres mutlak dibutuhkan capres dan cawapres. Namun, dalam membangun bangsa ke depan tidak cukup hanya dua pemimpin nasional itu saja yang bergerak. Namun perlu banyak SDM dengan jabatan dan peran masing-masing yang juga bisa menentukan dalam kemajuan bangsa. 

"Kepentingan kita dalam berpolitik ini adalah bagaimana ikut berperan aktif dalam membawa kebaikan untuk bangsa ini. Kita ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Maka turunannya adalah kita ingin berbuat, bergabung dalam upaya memenangkan. Kita harus sungguh-sungguh untuk menang," paparnya. ***

Gara-gara Judi Online, Masyarakat Banyak yang Jatuh Miskin dan Gila

Bareskrim Polri meminta kepada kalangan artis atau influencer tidak ada lagi yang mempromosikan judi online. Sebab, dampak yang ditimbulkan sangat besar.

 

"Saya sudah tegas mengatakan, kepada teman-teman influencer, artis, selebgram, untuk stop saat ini mempromosikan judi online. Karena korban banyak, banyak orang jatuh miskin, banyak yang tadinya perempuan mohon maaf akhirnya menjual diri, supaya bisa cari uang untuk judi online," kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Vivid kepada wartawan, Kamis (31/8).

 

Adi menjelaskan, masih banyak peluang usaha yang bisa diraup oleh kalangan artis atau influencer. Bagi yang tetap mempromosikan judi online, terancam diproses secara pidana.

 

"Masih ada usaha lain kok, misalnya mempromosikan alat kecantikan yang sudah sesuai ketentuan dan segala macam," jelasnya.

 

Sebelumnya, Bareskrim Polri tengah mengusut kasus judi online. Sejumlah influencer hingga artis ternama akan dipanggil pemyidik karena diduga mempromosikan situs judi online. Salah satu artis terkenal yang akam dipanggil yakni Wulan Guritno.

Selain Wulan Guritno, ada beberapa nama publik figur lainnya. Seluruhnya akan dipanggil oleh penyidik. "Kemarin ada beberapa nama yang viral, tentu akan kami tindaklanjuti. Kami akan tindaklanjuti dan kalau memang nanti terpenuhi unsur pidananya, pasti akan kami proses," jelas Vivid.

 

Kendati demikian meskipun situs judi online yang dipromosikan publik figur sudah tidak aktif, mereka tetap akan dipanggil.

 

"Kalau kejadian lama website sudah tidak beroprasi, tetap kita panggil lagi, kita imbau lagi. Tetap ini sudah jadi catatan bahwa dulu dia pernah mengendorse judi. Tentunya kita akan ada klasifikasi mana yang masih aktif, atau tidak," pungkasnya. ***

Oknum Pejabat Polri Pukul Anggotanya Saat Tidur, Ujungnya AKBP Reinhard Nainggolan Dicopot Dari Jabatannya

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setya Imam menonaktifkan AKBP Reinhard Nainggolan dari jabatannya sebagai Kapolres Dairi. Dia digantikan oleh Irbid Itwasda Polda Sumut AKBP Ronny Nicholas Sidabutar.

 

Pencopotan ini dilakukan setelah Ronny memukul anggotanya ketika tertidur saat bertugas. Korban pun harus dilarikan ke rumah sakit.

 

"Hari ini saya menugaskan AKBP Ronny Nicholas untuk sementara memimpin jalannya kegiatan operasional dan pembinaan di Polres Dairi," kata Agung melalui Instagram Polda Sumatera Utara, Jumat (1/9).

Sementara itu, proses pemeriksaan kepada Reinhard juga tengah dilakukan. Bid Propam Polda Sumatera Utara akan mendalami bentuk pelanggaran yang dilakukan Reinhard. 

 

"Hari ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap AKBP RHN," imbuh Agung.

Peristiwa ini bermula saat Reinhard datang ke Polres pada Senin (28/8) sekitar pukul 04.00 WIB. Saat itu dia tidak menemukan adanya petugas yang berjaga di pos.

 

Reinhard lalu memanggil petugas piket melalui handy talky (HT), tapi tak kunjung ada jawaban. Setelah ditelusuri, para petugas jaga tertidur. Akhirnya terjadi pemukulan oleh Reinhard. ***

Ada Kekuatan Besar yang Menjodohkan Anies - Cak Imin ! Apa Skenarionya ?

Pengamat politik dari The Strategic Research and Consulting (TSRC) Yayan Hidayat menilai, sikap Partai NasDem yang merangkul Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan didorong peran kekuatan besar yang berupaya menjodohkan secara paksa. Ia menilai, Partai NasDem tidak begitu yakin dengan kekuatan politik yang digalang selama ini.

 

“Upaya membentuk koalisi secara diam-diam antara NasDem dan PKB tidak dilandaskan dengan trend elektoral, melainkan dugaan saya ada kekuatan besar yang menjodohkan secara paksa antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar,” kata Yayan dalam keterangannya, Jumat (1/9).

 

Menurut Yayan, trend elektoral menunjukkan bahwa hanya 6,7 persen pemilih PKB yang memilih Anies Baswedan sebagai capres pada Pemilu 2024. Ia memandang, sikap Anies Baswedan merangkul Cak Imin sebagai cawapres belum tentu akan berkontribusi terhadap peningkatan elektoral Anies. 

Sebab, pemilih Anies Baswedan di dominasi dengan pemilih oposisi pemerintah. Sementara, PKB dan Muhaimin Iskandar adalah simbol dari pemilih pro pemerintah.

 

“Upaya Anies merangkul Muhaimin Iskandar dapat dibaca sebagai cara untuk memperluas dukungan Anies di Jawa Timur. Namun, perlu dicatat bahwa Jawa Timur adalah wilayah yang diperebutkan banyak Capres. Langkah Anies untuk recover elektabilitas akan sulit tercapai” papar Yayan.

 

Bahkan, potensi kemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar jika berpasangan agak problematik. Sebab, dua tokoh ini adalah simbol dari ceruk pemilih yang berbeda dan dalam banyak hal saling berlawanan. 

 

"Hal ini tentu akan sangat merepotkan mesin politik PKB maupun mesin politik Anies Baswedan," cetus Yayan.

 

Isu duet Anies dengan Cak Imin diisyaratkan dengan silaturahmi Anies dengan ibunda Cak Imin, Muhasonnah Hasbullah di kompleks Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Kunjungan itu dilakukan Anies usai berziarah ke empat makam pendiri Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur.

 

Anies juga didampingi istrinya, Fery Farhati saat mengunjungi Muhasonnah untuk bersilaturahmi dan meminta doa. Setelah berdoa bersama Muhasonnah, Anies dan Fery menyempatkan diri untuk berfoto dengan ibunda ketum PKB itu.

 

Hal itu pun membuat Partai Demokrat geram. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkapkan bahwa Anies Baswedan oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dipasangkan dengan Cak Imin. Kabar tersebut pun dibenarkan oleh Anies sendiri, setelah dikonfirmasi langsung DPP Partai Demokrat.

 

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili CapresAnies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," ucap Riefky dalam keterangannya, Jumat (31/8).

 

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh," sambungnya.

 

Teuku Riefky mengatakan, pihaknya melakukan konfirmasi langsung kepada Anies Baswedan terkait kabar tersebut. Menurut Riefky, kabar perjodohan Anies dengan Cak Imin tak terbantahkan.

 

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat dipaksa menerima keputusan itu (fait accompli)," papar Riefky.

 

Riefky menyebut, meski Anies Baswedan telah diusung oleh Partai NasDem sebagai Capres sejak 3 Oktober 2022, tetapi hingga 22 Januari 2023 baik Anies maupun Partai NasDem belum berhasil membentuk sebuah koalisi parpol yang memenuhi syarat Presidential Threshold 20 persen. 

 

Oleh karena itu, atas dasar persahabatan dan chemistry yang selama ini terbangun antara Anies dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maka pada 23 Januari 2023 di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Anies Baswedan mengajak Partai Demokrat dan PKS untuk membangun kerja sama politik.

 

"Ketum AHY membawa Partai Demokrat dan keduanya bekerjasama untuk mengajak PKS. Peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang dari Tim 8. Secara formal, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diresmikan 14 Februari 2023 dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai, yang berisi 6 butir kerja sama," pungkas Riefky. ***

Nasdem Pilih Cak Imin PKB, Demokrat Tetap Ngotot AHY, PKS Serahkan Pilihan ke Anies

Ketegangan politik terjadi di jajaran Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Pemicunya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendadak menggandeng PKB. Nasdem bahkan memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres pendamping Anies Baswedan. Padahal, PKB bukan bagian dari KPP. Kesepakatan itu diputuskan tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS yang menjadi mitra Nasdem dalam KPP.

Keputusan tersebut mengagetkan jajaran pengurus Partai Demokrat, terutama yang berada di tim 8. Tadi malam (31/8) Sekjen Partai Demokrat yang juga anggota tim 8 Teuku Riefky Harsya membuat rilis tertulis tentang kronologi situasi terkini di internal KPP. Dia membuka secara blak-blakan dinamika internal terkait pencapresan Anies. Dia bahkan menyebut telah terjadi pengkhianatan terhadap komitmen dan piagam koalisi.

Riefky mengatakan, dirinya mendapat informasi dari Sudirman Said, juru bicara Anies, bahwa Anies menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dengan PKB. Tujuannya untuk mengusung pasangan Anies-Muhaimin sebagai bakal capres-cawapres. ”Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem Surya Paloh,” ujarnya.

Fakta itu disebutnya antiklimaks. Sebab, progres pembahasan di KPP sudah berlangsung maju dan baik. Bahkan, Anies sudah menetapkan nama cawapresnya, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ketua umum Partai Demokrat. Nama AHY pula yang dibawa Anies dalam lawatan ke tiga pimpinan partai. Anies sudah bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY, serta Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf. Hasilnya, semua memberikan reaksi positif.

Karena itu, rencana deklarasi Anies-AHY sudah disusun. Namun, Anies tak kunjung merealisasikannya. Riefky menduga Anies lebih patuh kepada Surya Paloh yang ingin terus menunda deklarasi. ”Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan dalam koalisi,” tegasnya.

Lalu, peristiwa luar biasa terjadi. Riefky mengaku mendapat informasi bahwa pada 29 Agustus 2023 di Nasdem Tower, Surya Paloh secara tiba-tiba menetapkan Muhaimin sebagai bakal calon wakil presiden untuk Anies. ”Malam itu juga Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu,”

Riefky menyatakan telah melakukan konfirmasi langsung kepada Anies. Hasilnya, Anies membenarkan kabar tersebut. Dalam komunikasi itu, lanjut dia, Demokrat dipaksa menerima keputusan tersebut.

Bagi Demokrat, apa yang dilakukan Anies merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan dan piagam koalisi yang sudah disepakati. ”Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies,” terangnya.

Lantas, apa yang akan dilakukan Demokrat? Menurut Riefky, pihaknya akan melakukan rapat majelis tinggi partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan capres/cawapres ditentukan majelis tinggi.

Anies sendiri kemarin sowan kepada tokoh-tokoh agama di Jombang, salah satunya menemui Nyai Hj Muhassonah Hasbullah yang merupakan ibu dari Muhaimin Iskandar.

Anies yang mengenakan baju koko putih dan peci hitam sowan didampingi istrinya, Fery Farhati. Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022 itu menyampaikan, maksud kedatangannya adalah bersilaturahmi dan meminta doa. Setelah berbincang santai, Nyai Hj Muhassonah Hasbullah pun berdoa untuk Anies.

Bagaimana respons Nasdem? Ketua DPP Nasdem Effendy Choirie tidak memberikan jawaban pasti soal itu. Namun, pria yang akrab disapa Gus Choi tersebut mengaku heran dengan reaksi keras Demokrat. Padahal, sesuai kesepakatan, nama cawapres diserahkan kepada Anies. ”Kalau Mas Anies sudah memutuskan, ya mestinya langsung diterima, kenapa protes?” katanya dalam pesan singkat.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebutkan, pasangan Anies-Muhaimin baru sebatas wacana. Belum ada keputusan apa pun. ”Itu wacana saja,” ucapnya. Menurut dia, Dewan Syura dan Tanfidz PKB baru akan menggelar rapat hari ini. ”Besok pagi (pagi ini, Red) masih akan kita adakan rapat pleno untuk mendapatkan aspirasi dan pandangan dalam melangkah selanjutnya,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Almuzammil Yusuf menegaskan sikap partainya belum berubah. Yakni tetap merujuk pada keputusan Musyawarah Majelis Syura (MMS) VIII untuk mendukung dan mengusung Anies Baswedan sebagai bacapres.

”Oleh karena itu, PKS tetap pada keputusan MMS VIII tersebut dan kami akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut,” ujarnya tadi malam. Soal wakilnya, dia berpegang pada kesepakatan sebelumnya di dalam piagam koalisi. Yakni, penentuan cawapres diputuskan oleh Anies.

Terpisah, juru bicara Anies, Sudirman Said, mengakui bahwa nama AHY sudah dipilih Anies dari hasil review dan pandangannya. Tugas itu dilaksanakan Anies sebagai bagian dari butir ketiga piagam koalisi yang memberi bacapres tugas untuk memilih pasangan. ”Hal ini disampaikan kepada semua pimpinan partai dalam koalisi di bulan Juni 2023,” ujarnya.

Namun, kata Sudirman, pimpinan partai merespons beragam. Ada yang menyetujui dan meminta segera ditetapkan, tapi ada pula yang enggan terburu-buru. ”Perbedaan pandangan antarpartai ini belum menemukan titik temu,” imbuhnya. Karena belum terjadi kesepakatan, proses penentuan bacawapres tidak bisa diputuskan.